KOORDINASI PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH AGROPOLITAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep)

  • Yayak Nurwahyudi Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja
  • Irma Irawati P Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja
  • Gisca Dwi Cahyaningtyas Mahasiswa FISIP
Keywords: Agropolitan, koordinasi, BAPEDDA

Abstract

Kabupaten Sumenep sebagai daerah yang sebagian besar penduduknya berprofesi di bidang Agrikultur . Kebijakan pembangunan agropolitan memberikan harapan besar terhadap bidang agrikultur ini. Berdasarkan pengembangan wilayah yang direncanakan oleh RPJMD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep, harapan besar pemerintah tersebut seakan-akan sulit direalisasikan sebagai akibat dari persoalan yang masih menerpa proses implementasi pembangunan agropolitan di Kabupaten Sumenep, karena protes warga yang kurang dilibatkan dalam perencaanaan pembangunan agropolitan tersebut karena kurangnya koordinasi Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan masyarakat terkait lokasi pasar agropolitan, Untuk dapat tercapainya perencanaan yang efisisensi, efektifitas dan produktifitas, maka perlu dilakukan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep dengan masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori koordinasi yang menyatakan bahwa koordinasi merupakan kegiatan pengaturan usaha sekelompok orang secara terarah dan teratur untuk menciptakan kesatuan gerak/tindakan dalam usaha mencapai tujuan organisasi serta untuk mendapatkan kesalarasan gerak, keselarasan aktivitas dan keselarasan tugas antar satuan organisasi yang ada di dalam organisasi, dengan demikian tujuan organisasi akan tercapai secara efektif apabila semua orang, semua pejabat, dan semua unit/satuan organisasi serta semua sumber daya diselaraskan dengan tujuan organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisa penelitian dan pembahasan pada penelitian ini dapat diketahui bahwasannya pemerintah yaitu Bappeda telah berperan sebagai koordinator pengembangan wilayah agropolitan dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Adapun koordinasi tersebut telah sesuai sebagaimana fokus dalam penelitian ini yakni tentang bentuk perencanaan melalui pendekatan koordinasi.

References

Adisasmita Rahardjo. 2013. Teori-Teori Pembangunan Ekonomi. Yogyakarta: Graha Ilmu
Ahmad, Jalaluddin. 2015. Metode Penelitian Administrasi Publik (Teori dan Aplikasi). Yogyakarta: Gava Media
Greenberg, J. And Robert A. Baron. 2003. Perilaku Dalam Organisasi, Jakarta: PT Bumi Aksara.
Handayaningrat. 2006. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Jakarta: Gunung Agung
Hasibuan Malayu S.P. 2017. Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah. Jakarta: PT Bumi Aksara
Himawan, Muammar. 2014. Pokok Pokok Organisasi Modern. Jakarta: Bina Ilmu
Inu Kencana Syafiie. 2002. Sistem Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta
Jhingan M.L, 2014. Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Moleong, Lexy. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
Perdana, Iwan. 2014. Metode Penyusunan Skripsi. Malang: Intimedia
Rustiadi Ernan, dkk, 2011. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Jakarta: Ed. Andrea Emma Pravitasari, Crestpent Press dan Yayasan Pustaka Obor
Siswanto, Bejo. 2011. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional. Jakarta: Bumi Aksara
Sjafrizal. 2015. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi.
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta
Suryanto, Bagong dan Sutinah. 2011. Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Kencana
Wibisono, Dermawan. 2012. Manajemen Kinerja Korporasi dan Organisasi. Erlangga
Widodo, Tri. 2006. Perencanaan Pembangunan. Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah). Yogyakarta: UUP STIM YKPN
Widyaiswara. 2007. Analisis Pengaruh Disiplin dan. Koordinasi Kerja terhadap Kinerja Organisasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Wursanto. 2005. Dasar-Dasar Ilmu Organisasi. Yogyakarta: CV Andi Offset
Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 86 Tahun 2017.
Undang-Undang No. 26 Tahun 2007.
“BPS Kabupaten Sumenep”, dalam situs https://sumenepkab.bps.go.id/ (Di akses pada 17 November 2018)
“Agropolitan dan Minapolitan Jawa Timur”, dalam situs http://agropolitan.jatimprov.go.id/ (Di akses pada 18 November 2018)
“Pembangunan Pasar Agropolitan Diprotes Warga”, dalam situs https://penamadura.com/ (Di akses pada 19 November 2018)
“Portal Epublikasi Pertanian”, dalam situs http://epublikasi.pertanian.go.id (Di akses pada 03 Desember 2018)
“Perencanaan Menurut Dimensi Pendekatan dan Koordinasi”, dalam situs https://www.bappenas.go.id/ (Di akses pada 10 Desember 2018)
Published
2020-01-07