Efektifitas Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam realisasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sumenep

Abstract

Pada tahun 2016 rata –rata desa di Kabupaten Sumenep mendapatkan
dana sebanyak 900 juta. Penggunaan DD dan ADD dibutuhkan peranan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pelaksanan pemerintahan yang memiliki
hak dan fungsi strategis dalam mendorong efektifitas penggunaan DD dan ADD.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menggambarkan Efektifitas
Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam realisasi Dana Desa (DD)
dan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sumenep. Lokus penelitian yaitu di
Kecamatan Batang – batang meliputi desa Banuaju barat dan Banuaju timur,
dan di Kecamatan Gapura meliputi desa Gerujugan dan Kecamatan Dungkek di
desa Jadung.
Hasil penelitian ini menunjukkan jika fungsi BPD menjadi efektif jika
dikaitkan dengan kegiatan mengayomi dan menampung aspirasi masyarakat di
tingkat dusun dan desa dari segi pembangunan, selain itu fungsi BPD dalam
meyalurkan usulan warga terkait penggunaan DD dan ADD telah menunjukkan
arah perubahan kebijakan pemerintah desa yang pada periode sebelumnya
bersifat topdown saat ini mulai bergeser ke arah bottom-up. Fungsi BPD juga
menjadi efektif jika dihubungkan dengan kegiatan memberikan pemahaman ke
pada masyarakat terkait berapa anggaran yang diterima desa, berapa ususlan
yang akan disampaikan pada kepala desa dan apa yang menjadi alasan utama
usulan daari warga ditolak. Dengan kata lain, peran BPD sampai saat ini di
kabupaten Sumenep lemah atau tidak efektif pada sisi pengawasan dan evaluasi
pengalokasian DD dan ADD di desa masing - masing