TRANSFORMASI PELAYANAN DIGITAL MELALUI SP2D DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUMENEP

Abstract

Transformasi digital telah menjadi kebutuhan mendesak dalam tata kelola pemerintahan,

khususnya dalam upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pelayanan

publik. Di Kabupaten Sumenep, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) telah

mengambil langkah strategis dengan mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan

Daerah (SIPD) dan Sistem Penatausahaan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Kedua

sistem ini bertujuan untuk mendukung digitalisasi pengelolaan keuangan daerah secara lebih

terintegrasi, akuntabel, dan real time. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas

penerapan SIPD dan SP2D serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam

implementasinya. Metode yang digunakan meliputi observasi langsung terhadap kegiatan

operasional sistem, wawancara dengan aparatur pelaksana, serta studi dokumentasi selama

pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di lingkungan Diskominfo Kabupaten Sumenep.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD dan SP2D memberikan kontribusi

positif terhadap efisiensi proses administrasi keuangan, mempercepat waktu pencairan dana,

serta meningkatkan transparansi dalam pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran.

Namun, terdapat sejumlah kendala teknis dan non-teknis, seperti seringnya gangguan sistem

(error) pada aplikasi SIPD, keterbatasan infrastruktur jaringan internet, serta kurangnya

pelatihan dan pemahaman sumber daya manusia (SDM) terhadap sistem digital tersebut. Oleh

karena itu, diperlukan perbaikan sistem secara berkelanjutan, peningkatan kapasitas SDM,

serta dukungan regulasi yang adaptif agar transformasi digital dalam pengelolaan keuangan

daerah dapat berjalan optimal, efisien, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Transformasi digital dan pelayanan publik