IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN KELUARGA SANGAT MISKIN (STUDI DI UPPKH KECAMATAN KOTA SUMENEP)

Abstract

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga sangat miskin (KSM) yang memenuhi syarat kepesertaan yang dan ditetapkan oleh Kementrian Sosial. Beberapa pihak yang terlibat dalam program ini antara lain adalah pihak pemberi layanan kesehatan dan layanan pendidikan. Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan mampu mengubah perilaku peserta PKH dalam bidang pendidikan di Indonesia terutama yang belum menyelesaikan pendidikan dasar 12 tahun. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Keluarga Sangat Miskin (Studi Di UPPKH Kecamatan Kota Sumenep) .

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan dalam fokus penelitian menggunakan teori George Edward III, yaitu Komunikasi (Communication), Sumber-Sumber (Resources), Sikap (Dispotition/Attitude), Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure). Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini yaitu di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep karena di kecamatan ini program PKH pertama 2007 diluncurkan.

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH), khususnya pendamping sebagai pelaksana lapangan dan ujung tombak terlaksananya Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep sangat maksimal dan baik dalam hal komunikasi (comunication) ini dapat dilihat dari pemahaman peserta PKH dalam memenuhi kewajibannya. Sedangkan pada Implementasi yang berkaitan dengan sumber-sumber (resource) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) juga dirasa cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari rutinitas pertemuan kelompok-kelompok KSM dan penyaluran PKH yang tepat pada waktunya. Sedangkan dalam sikap (attitude) secara umum baik akan tetapi ada kekurangan dalam Implementasi  yang berkaitan dengan sikap, hal ini  dapat dilihat dari kecilnya jumlah penerima atau peserta PKH dibandingkan dengan jumlah keluarga sangat miskin yang memenuhi syarat kepesertaan PKH atau banyak dari KSM yang lain yang sudah  memenuhi syarat tidak mendapat bantuan tunai bersyarat  tersebut. Sedangkan fokus yang terakhir adalah struktur birokrasi (bureaucratic structure) dimana dalam Implementasiya dirasa cukup baik, dikarenakan minimnya kesalahan dalam koordinasi pada setiap lembaga yang terkait dengan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kota Sumenep.