PERAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (Studi Di Desa Gunggung Kecamatan Batuan Sumenep)
Abstract
Tata kelola pemerintahan yang baik belum mampu diwujudkan dengan baik oleh pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah bahkan pada level pemerintahan terendah yaitu pemerintahan desa. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Peranan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Desa Gunggung Kecamatan Batuan Sumenep. Kepala Desa Gunggung telah menjalankan perannya sebagai pimpinan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peran tersebut adalah peran dalam menjalankan visi yang dimilikinya, peran sebagai pengendali dan penghubung dalam organisasinya, peran sebagai motivator untuk bawahannya, dan peran penyampai informasi-informasi yang berkenaan dengan kepentingan organisasi dan masyarakat. Dalam menjalankan peran-peran tersebut diketahui bahwa visi yang dimiliki oleh Kepala Desa masih sulit dijangkau dan kurang terukur. Disamping itu pengendalian yang dilakukan hanya sebatas pada Sumber Daya Manusia sementara Sumber Daya Anggaran dan Sarana prasarana yang dimilikinya kurang dikendalikan. Sedangkan bentuk motivasi yang diberikan hanya berupa pujian dan pengakuan atas pekerjaan yang telah dilakukan bawahan, padahal insentif dan reward kurang dipertimbangkan.
Kata Kunci : Tata kelola pemerintahan, Kepala Desa, Desa Gunggung Kecamatan Batuan Sumenep
References
Arikunto, Suharsini, 2004, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, PT Asdi Mahasatya.
Daniri , 2006, Prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan public, Rosdakarya. Bandung
Dwiyanto, Agus, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2006
Moleong, J. Lexy. 2004, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya Bandung.
Pasolong, Harbani. 2008. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta
, 2010. Kepemimpinan Birokrasi. Bandung: Alfabeta
Poerwodarminto, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia. P.N, Jakarta, Balai Pustaka, 1976.
Sedarmayanti, 2003.Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah, Mandar Maju, Bandung.
......................, 2009. Reformasi Administrasi Publik Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan. Bandung : PT. Refika Aditama.
Sugiyono, 2006. Leadership. (gaya, tipologi, fungsi,praktek).TUGU. Yogyakarta
Suyanto, Bagong, 2005, Metode Penelitian Sosial (berbagai alternative pendekatan), Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
Widodo, Djoko. 2006. Analisis Kebijakan Publik. Balai Pustaka. Jakarta.
Kris Yuliani, 2002. Pemimpin dan kepemimpinan di Indonesia. Bumi Aksara. Jakarta
Perundang-undangan
Keputusan MENPAN No. 63 Tahun 2004 dalam Pelayanan Publik di Era Reformasi.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 26/KEP/M.PAN/2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.;
Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.









.png)
