ANALISIS KEPASTIAN HUKUM DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN NEGARA
Abstract
The Free Nutritious Meal (MBG) program is a national program that requires a clear legal basis because it involves managing a large amount of state budget and its implementation involves many parties. This study aims to analyze legal certainty in the implementation of MBG as well as the factors causing legal uncertainty, especially in the mechanisms of goods/services procurement and budget accountability. This research uses a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively through legal interpretation and argumentation. The research results show that MBG regulations already have a more complete legal basis, from the 1945 Constitution of Indonesia, laws related to state finances, Presidential Regulation No. 83 of 2024, Presidential Regulation No. 115 of 2025, to BGN technical regulations. However, legal certainty isn’t fully optimal yet because there’s still a need to strengthen aspects like goods/service procurement, division of authority, supervision, and budget accountability. Clear regulations are needed to achieve accountability and efficiency in the use of state budgets.
References
2026_06_Peraturan BGN_Standar Gizi. (t.t.).
Admin. (2024, Desember 17). Keterlibatan Swasta dalam Program Makan Bergizi Gratis: Kritik atas Motif, Transparansi, dan Keberlanjutan. Achmad Nur Hidayat.
Aisyah, S., Meyra, C. C., Lestari, A. P., & Sari, D. A. (t.t.). Kepastian Hukum Program Makan Bergizi Gratis dalam Menjamin Akuntabilitas Publik.
Jumantoro, T. R. P., & Fahamsyah, E. (2026). Legal Liability of Free Nutritious Meal Program Organizers toward Third-Party Beneficiaries in Mass Poisoning Incidents. Jurnal Bina Praja, 18(1), 139–153.
Khairiah, U., Saputra, J. H., & Sipahutar, A. (t.t.). Pengaturan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Kajian Prinsip Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Negara.
Menyoal Konstitusionalitas MBG “Potong” Anggaran Pendidikan dalam APBN 2026. (t.t.). Mahkamah Konstitusi RI. Diambil 24 Maret 2026, darkonstitusionalitas-mbg-“potong”-anggaran-pendidikan-dalam-apbn-2026--24536
Nurafendi, A., Kamil, M., Retno, E., Mahmud, F., & Erlando, R. (2026). Analisis Yuridis Politis Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) Antara Mandat Konstitusi Welfare State Dan Tantangan Anggaran Pendidikan. 6(2).
Pakar Hukum Tata Negara UMY Beberkan Sejumlah Implikasi Hukum Bila Ijazah Jokowi Terbukti Palsu di Pengadilan. (t.t.). Diambil 26 Maret 2026, dari
Peraturan Menko Pangan Nomor 4 Tahun 2026. (t.t.).
Perbagi-no-1-tahun-2026. (t.t.).
Perpres Nomor 115 Tahun 2025. (t.t.).
Perpres Nomor 155 Tahun 2024. (t.t.).
S.Ag.,S.Pd.,M.Ag, N. J. (t.t.). MBG Digugat ke MK, Anggaran Pendidikan Tergerus atau Strategi Gizi Nasional yang Dipertanyakan? - Melintas. MBG Digugat ke MK, Anggaran Pendidikan Tergerus atau Strategi Gizi Nasional yang Dipertanyakan? - Melintas. Diambil 24 Maret 2026,
UU Nomor 17 Tahun 2003. (t.t.).
Wicaksono, E. N. (2026). Program Makanan Bergizi Gratis Dan Problematika Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Negara. 13.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
-
Penulis mempertahankan hak cipta dan memberikan jurnal hak publikasi pertama dengan karya yang dilisensikan secara bersamaan di bawah
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. -
Penulis diizinkan dan didorong untuk memposting karya mereka secara online (misalnya, di repositori institusional atau di situs web mereka) karena proses penyerahan tersebut dapat mengarah pada pertukaran yang produktif, serta kutipan karya yang diterbitkan lebih awal dan lebih besar.
