EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO
Abstract
The Complete Systematic Land Registration Programme aims to accelerate land certification and provide legal certainty forthe community. However, the implementation of PTSL in Mojokerto Regency has not beenoptimal, especially at the document verification stage, which is an important partbefore the issuance of certificates. This study found that many applicant filesdid not meet administrative requirements, such as invalid land history,statements of physical control without witnesses, outdated SPPT (Land and Building Tax Assessment Notices),inconsistent identity data, and incomplete minutes and official reports. This situation requires officers to conduct additional verifications, thereby slowing down the service process and not complying with the principles of speed andsimplicity as stipulated in ATR/BPN Ministerial Regulation No. 6 of 2018. These findings indicate that the effectiveness of PTSL implementation is greatlyinfluenced by the administrative readiness of the community and the verification mechanism at theland office.
References
A, M. F. (2010). Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hutagalung, A. S. (2012). Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia. Jakarta: Rih Asa Sukses.
Ibrahim, J. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum. Malang: Bayumedia Publishing.
Mamudji, S. S. (1990). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: CV. Rajawali.
Jurnal:
Lisnadia, S. d. (2022). Pentingnya Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali dalam Rangka Perlindungan Hukum Kepemilikan Sertifikt Tanah. Jurnal Tunas Agraria, 2.
Shinta, A. d. (2025). Dinamika Peralihan Fungsi Lahan di Wilayah Peri-Urban: Analisis Peran Pemerintah Desa Slempit, Gresik. Jurnal of Global Humanistic Studies Vol 3 No 4, 67.
Peraturan Perundang-Undangan:
Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia. (1960). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Indonesia. (2018). Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
Indonesia. (2018). Peraturan Menteri ATR/BPN NO. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Website:
Arianti, N. R. (2025, O1 31). Kantor Pertanahan Kab. Penungkal Abab Lematang Ilir. Diambil kembali dari https://kab-pali.atrbpn.go.id/berita/pendaftaran-tanah-sitematis-lengkap#:~:text=Dasar%20Hukum%20PTSL%20diatur%20dalamdengantarget126jubidang, diakses pada 19 NOV 2025
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
-
Penulis mempertahankan hak cipta dan memberikan jurnal hak publikasi pertama dengan karya yang dilisensikan secara bersamaan di bawah
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. -
Penulis diizinkan dan didorong untuk memposting karya mereka secara online (misalnya, di repositori institusional atau di situs web mereka) karena proses penyerahan tersebut dapat mengarah pada pertukaran yang produktif, serta kutipan karya yang diterbitkan lebih awal dan lebih besar.
