PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN ATAS KEBOCORAN PUSAT DATA NASIONAL SEMENTARA (PDNs) PERSPEKTIF PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
Abstract
The advancement of information technology has accelerated the digitalization of data across various sectors, including government institutions. However, this digital transformation also increases the risk of violations against citizens' privacy rights, particularly through personal data breaches. The data breach incident involving the Temporary National Data Center (PDNs) in 2023 serves as a real example of the state's weak data governance, which directly impacts the legal protection of affected individuals. This research aims to analyze the urgency of legal regulation for victims of data breaches from the perspective of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law), as well as to elaborate on the legal consequences of such violations. This study employs a normative juridical method with a statutory and case approach. The findings reveal that although the PDP Law regulates the rights of data subjects—including the right to information, breach notification, and compensation—the implementation in the PDNs case remains inadequate. The government, as a data controller, failed to transparently notify victims and has not provided sufficient legal remedies. Furthermore, the absence of the Personal Data Protection Authority (PDPA) has resulted in a lack of supervision and enforcement. The legal consequences for violations by state institutions are ineffective, despite the PDP Law providing for administrative, civil, and even criminal sanctions.
Keywords: Personal Data Protection. PDNs. PDP Law.
References
APJII. “APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang.” 07 Februari, 2024.
Christine, Bella, and Christine S T Kansil. “Hambatan Penerapan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Setelah Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.” Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia 7, no. 9 (2022): 16331–39.
Dachlan, Andrew Ardiyanto, Alya Nabila, Nabilatul Alimah Putri, and Nabilah Nurmasitha. “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMERINTAH DALAM KEBOCORAN DATA PRIBADI PADA PENYELENGGARAAN PUSAT DATA NASIONAL.” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 20, no. 1 (2025): 109–24.
Delpiero, Maichle, Farah Azzahra Reynaldi, Istiawati Utami Ningdiah, and Nafisah Muthmainnah. “Analisis Yuridis Kebijakan Privasi Dan Pertanggungjawaban Online Marketplace Dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data.” Padjadjaran Law Review 9, no. 1 (2021).
DISKOMINFO. “BSSN Identifikasi Pusat Data Nasional Sementara Diserang Ransomware.” 04 Juli, 2024.
Estiningtyas, Kirana Putri. “Pengaruh Kapabilitas Teknologi Informasi Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Keamanan Sistem Informasi Akuntansi (Studi Pada Bank Bjb Pusat Kota Bandung).” STIE Ekuitas, 2022.
Gabriel, Alza. “PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI DALAM KASUS KEBOCORAN DATA PUSAT DATA NASIONAL SEMENTARA (PDNS) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.” In Seminar Nasional-Hukum Dan Pancasila, 3:18–26, 2024.
Hadjon, P M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Bina Ilmu, 1987.
INDONESIA, UNDANG-UNDANG REPUBLIK, NOMOR 8 TAHUN 1981, TENTANG, and HUKUM ACARA PIDANA. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA,” 1981.
INDONESIA, UNDANG-UNDANG REPUBLIK, NOMOR 1 TAHUN 2023, TENTANG, and KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA,” no. 16100 (2023).
Kautsar, T. Rahmat. “Kajian Literatur Terstruktur Terhadap Kebocoran Data Pribadi Dan Regulasi Perlindungan Data Pribadi,” 2022, 1–101.
Kusuma, Anita Dian Eka. “Regulasi Kejahatan Siber Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus: Peretasan Pusat Data Nasional).” Universitas Jambi, 2025.
Maringka, Jan S. Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional. Sinar Grafika, 2022.
Miftahussurur, Miftahussurur. “Peretasan Data Website Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Pidana.” Universitas Wiraraja, 2024.
Mono, Jonathan Riko. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi Subjek Data Pribadi Dalam Insiden Serangan Siber Pusat Data Nasional Sementara.” Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP) 5, no. 1 (2024).
Muliati, Armeylia. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG No. 9 TAHUN 2013 TENTANG PENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS (STUDI DINAS SOSIAL P3AP2KB KOTA MALANG),” 2024, 18–50.
Nababan, Dennys, and Sahuri Lasmadi. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Tindak Pidana Dunia Maya.” PAMPAS: Journal Of Criminal Law 4, no. 2 (2023): 232–51.
Nababan, Willy Medi Christian. “Korupsi PDNS Perburuk Kondisi Keamanan Data Nasional.” 25 Mei, 2025.
NASUTION, KURNIA GANDA PUTRI. “ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMPERDAGANGKAN NARKOTIKA JENIS SABU-SABU (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1866 K/Pid. Sus/2021).” Fakultas Hukum, universitas islam sumatera utara, 2025.
NEGARA, UNDANG-UNDANG DASAR, REPUBLIK INDONESIA, and 1945. “UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945” 1, no. 1 (1945).
Nurdinna, Tita. “ANALISIS HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN NASABAH PENYIMPAN DALAM LAYANAN INTERNET BANKING.” LEGAL OPINION 13, no. 1 (2025): 56–63.
Palinggi, Sandryones, and Lutma Ranta Allolinggi. “Analisa Deskriptif Industri Fintech Di Indonesia: Regulasi Dan Keamanan Jaringan Dalam Perspektif Teknologi Digital.” Ekonomi Dan Bisnis 6, no. 2 (2019): 177–92.
Pratama, Widhy Andrian. “Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Di Era Modernisasi Digital.” SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum 3, no. 1 (2024): 91–104.
Pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data. “Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi,” no. 016999 (2022).
Purnamasari, Dian Dewi. “Lembaga Pengawas Belum Terbentuk, Pengaduan Kebocoran Data Pun Jadi Tak Jelas.” 20 Des, 2024.
Rahman, Rakhmadi, Sutedi Sutedi, Zunan Setiawan, Budanis Dwi Meilani, Shah Khadafi, Sulistyowati Sulistyowati, Ruli Utami, et al. BUKU AJAR PENGANTAR SISTEM INFORMASI. Edited by Efitra. Pertama. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
Ramadhani, Eka Hero, I Ketut Agung Enriko, and Erika Lety Istikhomah Puspita Sari. “Kajian Strategik Manajemen Keamanan Siber Terhadap Proyek Telematika Di Indonesia: Studi Kasus Kebocoran Pusat Data Nasional.” Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi 6, no. 1 (2025): 570–80.
Salwa, Nikita Dewi Kurnia. “Tantangan & Hambatan Besar Yang Dihadapi CSIRT-BSSN Indonesia.” 18 Nov, 2024.
Sulaeman, Diyu, and Anyelir Puspa Kemala. “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Identitas Di Indonesia.” ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora 3, no. 2 (2025): 133–48.
Telaumbanua, Taufik Hidayat. “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Terkait Hak Privasi Menurut Hukum Positif.” Lex Privatum 13, no. 1 (2024).
UNIVERSAL, DEKLARASI, and HAK-HAK ASASI MANUSIA. “DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK ASASI MANUSIA,” no. Iii (1948): 1–6.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
-
Penulis mempertahankan hak cipta dan memberikan jurnal hak publikasi pertama dengan karya yang dilisensikan secara bersamaan di bawah
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
-
Penulis diizinkan dan didorong untuk memposting karya mereka secara online (misalnya, di repositori institusional atau di situs web mereka) karena proses penyerahan tersebut dapat mengarah pada pertukaran yang produktif, serta kutipan karya yang diterbitkan lebih awal dan lebih besar.