PENGANGKUTAN BBM BERSUBSIDI DITINJAU DARI UNDANGAN UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MIGAS
Abstract
Transportation of subsidized fuel oil (BBM) is a crucial element in the distribution of national energy that aims to provide affordable energy for the community. However, the Law of the Republic of Indonesia No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas (Uu Migas) only regulates the transportation of fuel from upstream to downstream through the pipeline, without including the distribution of the Public Fuel Filling Station (SPBU) to small businesses and end consumers. The vacancy of this norm raises a vulnerable legal gap of being misused, inhibiting the achievement of subsidized fuel distribution that is on target. This study aims to examine the legal regulation of subsidized fuel transportation from gas stations to final consumers according to the Oil and Gas Law and assess the implementation of law enforcement in the field. The method used is a normative juridical approach with qualitative analysis of legislation, legal doctrine, and secondary legal material. The results showed that the Oil and Gas Law has not provided a clear regulation on the last transportation stage of subsidized BBM, which has an impact on the weakness of supervision and the rise of distribution deviations. Also found involvement of unscrupulous officials in illegal practices that aggravate the situation. Thus, more comprehensive regulation updates are needed and consistent law enforcement so that subsidized fuel distribution can run fairly, transparently, and in accordance with national energy policy objectives.
References
Gustav Radbruch, Einführung in die Rechtswissenschaft, 1948, dikutip dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cet. 6 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.
Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 43–45.
Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 76–79.
Budi Santoso, Tindak Pidana di Bidang Migas dan Implementasi Penegakan Hukumnya, (Jakarta: Prenadamedia Group,2020), hlm. 73-75
Tim Ahli Migas, Pengelolaan Migas dalam Perspektif Kedaulatan Energi Nasional, (Jakarta: Kementerian ESDM, 2019), hlm. 22.
Kementerian ESDM, Laporan Tahunan Energi Indonesia, (Jakarta: Dirjen Migas, 2021), hlm. 35.
Gustav Radbruch, Einführung in die Rechtswissenschaft, 1948, dikutip dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cet. 6 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.
Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 43–45.
Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 76–79.
Lihat Laporan BPH Migas (2023), “Evaluasi Penyimpangan Distribusi BBM Bersubsidi dan Penindakan oleh Aparat Penegak Hukum.”
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Rajawali Pers : Jakarta, hlm. 13-14.
Peter Mahmud Marzuki. Ibid, hal 42.
Salim HS, Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Mengupas Secara Tuntas Perseroan Terbatas, dan Surat Berharga, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 214.
Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalah, Jakarta: Elsam, 2002, hlm. 85.
Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Pasal 88.
Internit dan Media Online
“https://suarademokrasi.id/dalam-situasi-kelangkaan-bbm-spbu-kalianget-terus-menjual-solar-bersubsidi-pada-jerigen/”. “https://suarademokrasi.id/dugaan-penyalahgunaan-bbm-bersubsidi-oleh-oknum-petugas-damkar/”
“https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Pengangkutan%22”

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
-
Penulis mempertahankan hak cipta dan memberikan jurnal hak publikasi pertama dengan karya yang dilisensikan secara bersamaan di bawah
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
-
Penulis diizinkan dan didorong untuk memposting karya mereka secara online (misalnya, di repositori institusional atau di situs web mereka) karena proses penyerahan tersebut dapat mengarah pada pertukaran yang produktif, serta kutipan karya yang diterbitkan lebih awal dan lebih besar.