ANALISIS HUKUM TERKAIT PILKADA LANGSUNG DI INDONESIA

  • Hidayat Andyanto Fakultas Hukum, Universitas Wiraraja Sumenep
Keywords: Hukum, Pilkada Langsung

Abstract

Kerusuhan dalam menyikapi hasil Pilkada langsung seolah sudah menjadi pemandangan umum. Pengrusakan pemerintahan, pengrusakan fasilitas umum dan pembakaran rumah warga yang berbeda pilihan politik seakan sudah menjadi berita sehari-hari. Jumlah kerugian materi bila dikalkulasi mungkin sudah mencapai ratusan milyar rupiah. Di tambah kehilangan nyawa, kehilangan orang yang kita cintai menjadikan Pilkada langsung seolah menjadi mimpi buruk dalam demokrasi di Negara kita. Pilkada langsung dengan paradigma biaya tinggi memang sangat berpotensi menghadirkan kerusuhan dan tindakan koruptif. Kerusuhan biasanya dihadirkan oleh pihak yang kalah dalam Pilkada, Akibatnya mereka berani melakukan tindakan inkonstutisional demi mencapai tujuan. Seperti demo anarkis, pengrusakan fasilitas umum, pemblokiran jalan dan tindakan lain yang sangat merugikan kepentingan masyarakat. Pilkada berbiaya tinggi juga akan menghadirkan perilaku korupsi karena para pemenang pilkada akan berfikir bagaimana caranya agar modal besar yang telah mereka keluarkan dapat kembali dalam waktu singkat. Dengan demikian setiap kebijakan yang diambil selalu dihitung dengan kalkulasi keuntungan pribadi bukan lagi berorientasi kepada kepentingan masyarakat umum. Maka tidak heran apabila sebagain besar kepala daerah yang dipilih lewat Pilkada langsung berurusan dengan kasus korupsi. Tujuan dalam penelitian ini, untuk mengetahui analisis hukum terkait pilkada langsung di indonesia. Metode yang dipakai dalam penelitian ini, yuridis normatif yaitu menelaah aturan-aturan, norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti hukum positif.

References

Titik Triwulan Tutik, Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Psca Amandemen, Cerdas Pustaka Publisher, Jakarta, 2008.

Philipus M. Hadjon, kedudukan Undang-Undang Pemerintah Daerah dalam sistem pemerintahan pasca amandemen UUD 1945, Makalah, seminar sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen UUD 1945, diselenggarakan BPHephimkam bekerjasama dengan FH Unair dan kanwil Depkimham Prov,Jatim, Surabaya 9-10 Juni 2005

Radian Salman, Politisasi Birokrasi dan Keuangan Daerah, Harian Kompas, Jumat 4 februari 2005.

Laode Harjudin, Pilkada Eksperimen Kedaulatan Rakyat, Jawa Pos, 14 Maret 2005.

Peraturan Perundang—undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang nOmor 12 tahun 2003 tentang pemilihan anggota DPR,DPRD, dan DPD

Putusan Mahkamah Konstitusi No 072/PUU-II/2004 pengujian undang-undang Pemerintahn Daerah terhadap UUD.
Published
2018-06-05
Section
Articles