PENYELESAIAN TANAH SENGKETA ADAT MELALUI PROSES PERADILAN

  • Ana Suheri Dosen Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya
Keywords: Tanah Adat, Peradilan

Abstract

Hukum Adat tentang Tanah adalah Hukum yang hidup dalam masyarakat (Living Law) yang dipertahankan oleh satuan-satuan masyarakat Hukum Adat (Adat Recht Gemeenschap) dimana tanah tersebut berada. Penjelasan umum Undang-Undang Pokok Agraria (TLN No. 2043) mengungkapkan bahwa keberadaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat bertalian dengan hubungan antara bangsa dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta kekuasaan Negara sebagai yang disebut dalam Pasal 1 dan 2 maka dalam Pasal 3 diadakan ketentuan mengenai hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, yang dimaksud akan mendudukan hal itu pada tempat yang sewajarnya. Dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Kalimantan Tengah diatur dalam Peraturan Daerah No. 16 tahun 2008 Bab X tentang Penyelesaian Sengketa (Pasal 27-31). Dalam peraturan ini ditentukan bahwa “Penyelesaian secara adat adalah penyelesaian pertama dan bersifat final” tetapi bilaman kita perhatikan ketentuan tersebut tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan penyelesaian secara formal atau melalui proses hukum formal yaitu melalui proses peradilan.

References

Buku :
Abdurrahman, Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Penerbit Alumni, Bandung, 1978.

Abdurrahman, Hukum Adat Dayak Kalimanatan, Bulletin Yuperna Berita Ilmu-Ilmu Sosial Dan Kebudayaan No. 8 Tahun II Agustus, 1975.

Abdurrahman, Penegakan Hukum Adat atau Revitalisasi Hukum Adat, Makalah pada Pertemuan Damang Kepala Adat se-Kalimanatan Tengah di Palangka Raya 17 November 2005.

Abdurrahman, Kedudukan Hukum Adat Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah Dalam Membangun Hukum Nasional, Makalah Pada Seminar dan Lokakarya Kebudayaan Dayak dan Hukum Adat Kalimantan Tengah, Palangka Raya, 1996.

Haar, Ter, Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
Hadikusuma,Hilman, Pengantar Ilmu Hukum Adat , Mandar Maju, Bandung, 1992.

Koesnoe, Moh., Prinsip-Prinsip Hukum Adat Tentang Tanah, Ubhara Press, Surabaya, 2000.

Riwut, Tjilik, Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan, Penerbit PT. Tiara Wacana, Yogyakarta 1993.

Riwut, Tjilik, Kalimantan Memanggil, Penerbit Endang, Jakarta 1958.

Salilah, J, Hukum Adat Kalimantan Tengah, Lembaga Bahasa dan Seni Budaya (LBSB) Universitas Palangka Raya, Palangka Raya 1977.

Usop, KMA, Pakat Dayak Sejarah Intergrasi dan Jati Diri Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah, Yayasan Pendidikan Dan Kebudayaan, Batang Garing, Palangka Raya, 1994.

Peraturan Perundang-undanga.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No.167) tentang kehutanan.
Published
2018-06-05
Section
Articles