ANALISIS POTENSI PELANGGARAN HAM PADA KASUS PENYELUNDUPAN NARKOBA DALAM PESPEKTIF POLITIK HUKUM
Abstract
Law enforcement in drug smuggling cases in Indonesia often faces serious challenges that have the potential to violate human rights (HR). These violations may occur at various stages of the legal process, including arrest, investigation, and sentencing, particularly against vulnerable suspects. In this context, legal political policies are a key element in ensuring that law enforcement aligns with HR principles. However, concerns remain regarding the extent to which these policies integrate HR protections while facing implementation challenges such as lack of oversight, limited awareness among law enforcement officers about HR values, and political and social pressures. This study aims to analyze the potential HR violations in handling drug smuggling cases, evaluate the existing legal political policies, and identify the obstacles and relevant solutions to enhance HR protection. This research employs a normative juridical method by analyzing legislation, policy documents, and case studies. The findings reveal that potential HR violations in drug smuggling cases often involve actions such as torture, arbitrary detention, and limited access to legal assistance. Indonesia's legal political policies indicate the existence of regulations incorporating HR principles, yet their implementation remains suboptimal due to weak oversight and gaps in law enforcement practices. Key obstacles include limited capacity of law enforcement officers, budget constraints, and social stigma against drug offenders. To address these issues, it is necessary to improve training for law enforcement officers, strengthen oversight mechanisms, and revise policies to ensure comprehensive integration of HR protections into the legal process.
References
Charlan, Vidya Novidyanti. “Tinjauan Yuridis Tindakan Penyimpangan Oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror Dihubungkan Dengan UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme.” Aktualita 2, no. 1 (2019): 384–401.
Konstitusi, Mahkamah. “RESUME PERMOHONAN PERKARA Nomor 013 / PUU-III / 2005 ( Perbaikan I Tgl . 21 Juni 2005 )” 2005, no. 1 (n.d.). https://mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume_sidang_Resum e 013end.pdf.
Maringka, Jan S. Ekstradisi Dalam Sistem Peradilan Pidana. Sinar Grafika, 2022. Maundeng, Agung Anugrah. “Tindakan Penegakan Hukum Dan Kendala
Penyelundupan Narkoba Di Perbatasan Indonesia.” Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2023.
Mendrofa, Otniel Ogamota. “Pembatasan Kebebasan Beragama Berdasarkan Teori Keadilan Dan Hak Asasi Manusia.” Milthree Law Journal 1, no. 1 (2024): 30–61.
Natsif, Fadli Andi. Ketika Hukum Berbicara. Prenada Media, 2018. PANGARIBUAN, T I O S R I LUSIANA. “ANALISIS YURIDIS TINDAK
PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 26/Pid. Sus/2020/PN Idi),” 2022.
Putri, Aisyah Nabila. “ANALISIS PENGARUH PENYIKSAAN DALAM INTEROGASI TERHADAP PEMENUHAN HAK TERSANGKA
DALAM PROSES PIDANA.” Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan 7, no. 9 (2024): 91–100.
Saleh, Indah Nur Shanty, Nurul Widhanita Y Badilla, Apriyanto Apriyanto, and Dian Pranata Depari. Buku Referensi Sistem Peradilan Di Indonesia: Proses, Hak, Dan Keadilan. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
Soewita, Samuel. “Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Narkoba Di Tinjau Dari Undang-Undang No 35 Tahun 2009.” Pamulang Law Review 3, no. 2 (2020): 149–56.
Yanto, Andri. Mazhab-Mazhab Hukum: Suatu Pengantar Memahami Dimensi Pemikiran Hukum. Penerbit Segap Pustaka, 2021.
Zega, Yuliana Silvy Rosadi, Martina Radin, and Riska Andi Fitriono. “Kajian Kriminologi Terhadap Penanggulangan Kasus Penyelundupan Narkoba
Yang Didominasi Melalui Perairan Selat Malaka.” Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora 13, no. 1 (2022): 24–32.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
-
Penulis mempertahankan hak cipta dan memberikan jurnal hak publikasi pertama dengan karya yang dilisensikan secara bersamaan di bawah
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. -
Penulis diizinkan dan didorong untuk memposting karya mereka secara online (misalnya, di repositori institusional atau di situs web mereka) karena proses penyerahan tersebut dapat mengarah pada pertukaran yang produktif, serta kutipan karya yang diterbitkan lebih awal dan lebih besar.
