MEKANISME SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA PADA PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI INDONESIA

  • Feri Abraham Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon
  • Kukuh Sudarmanto
  • Urip Giyono
Keywords: General Election, Open Proportional System

Abstract

The aim of this research is to analyze the mechanism of the open proportional system in the General Election of the People's Representative Council in Indonesia by referring to Law Number 7 of 2017 concerning General Elections which regulates the open list Proportional Election System, where this system can give rise to a polemic in the struggle for seats. in a very competitive parliament that has the effect of giving birth to an unhealthy model of competition between candidates that only aims to gain as many votes as possible from voters by relying solely on money and popularity. This research method uses normative juridical in answering the problems in this paper. Meanwhile, the results of the research obtained are that an open Proportional System makes it possible for anyone to nominate themselves as members of the legislature. In this system, a person who gets the most votes can take a seat as a member of the People's Representative Council even though the person concerned is at the bottom of the ballot paper.

References

Adi Vibhisana, Andreas Daniel, Muhammad Rifqi Nugroho, and Fian Muhammad Rofiulhaq, ‘Di Bawah Kontrol Publik: Analisa Kritis Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Maupun Tertutup Terhadap Peluang Penguatan Kontrol Publik Pada Pemilu 2024’, Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 5.01 (2023), 24–34
Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan (Jakarta: Prenada Media Group, 2014)
Asshiddique, Jimly, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009)
Basuki, Udiyo, ‘Parpol, Pemilu Dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik Dalam Sistem
Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Demokrasi’, Kosmik Hukum, 20.2 (2020), 81
Dudi Warsudin Dkk, ‘Implikasi Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Dalam Pemilihan Umum Terhadap Profesionalitas Anggota Legislatif Dan Kualitas Kaderisasi Partai Politik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum’, Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 9.2 (2022), 1109–10
Haboddin, Mohtar, ‘Menghadirkan Pemilih Pemula Cerdas Dalam Pemilu 2014’, Jurnal Transformative, 1.1 (2015), 2015
Indra Lorenly Nainggolan, Rahmat Saputra, ‘Perlunya Syarat Surat Keterangan Catatan Kepolisian Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Prinsip Checks And Balances’, Jurnal USM Law Review, 6.1 (2023), 2–12
Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung, 2004)
Myron Weiner, Modernisasi Dinamika Pertumbuhan (Yogyakarta: UGM Press, 1980)
Noviawati, Evi, ‘Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia’, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 7.1 (2019), 75
Ofis Rikardo, ‘Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’, Jurnal Hukum Sasana, 6.1 (2020), 51–71
Pramana, Setiya, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, and Kadi Sukarna, ‘Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum’, Jurnal Usm Law Review, 3.2 (2020), 462
Rohman, M Najibur, and Daud Rismana, ‘Kebijakan Pemangkasan Struktur Birokrasi Di Indonesia’, Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 4.2 (2021), 2021–2232
Septi Nur Wijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, Politik Ketatanegaraan (Yogyakarta: Lab Hukum Fakultas Hukum UMY, 2009)
Sigit Pamungkas, Perihal Pemilu (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintah FISIPOL UGM, 2009)
Silitonga, Novance, ‘Potensi Sistem Pemilu Memunculkan Perilaku Korupsi Di Indonesia’, Jurnal Communitarian, 4.1 (2022), 613–24

Siti Sinarsih, ‘Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terhadap Money Politic Di Indonesia’, Skripisi, 2020
Tanjung, Titony, ‘Mengenal Sistim Proporsional Terbuka Di Indonesia Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024’, BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2.1 (2023), 125–33
Warsudin, Dudi, and Hayatun Hamid, ‘Implikasi Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Dalam Pemilihan Umum Terhadap Profesionalitas Anggota Legislatif Dan Kualitas
Kaderisasi Partai Politik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum’, Jurna; Ilmu Hukum Dan Humaniora, 9.2 (2022), 1110–14
Widiastanto, Ari, Kadi Sukarna, Arif Hidayat, and Bambang Sadono, ‘Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2019’, Jurnal Usm Law Review, 4.1 (2021), 444
Yahya Muhaimin Dkk, Kamus Istilah Politik (Jakarta: Mendikbud, 1985)
Published
2024-04-25
Section
Jendela Hukum
Abstract viewed = 27 times
PDF downloaded = 21 times