PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG ANGKUTAN UMUM YANG MENGALAMI TINDAKAN OVERLOAD
Abstract
In general, people use public transportation such as buses as a mode of transportation for travel-related activities. However, since the ignorance of passengers in transportation is often at the disadvantage, it is important to protect their interests. The aims of this study were to: 1) find out the legal rules for public transportation based on the load of passengers and goods and 2) find out the legal protection for passengers if they take public transportation that is experiencing an overload action. This study uses normative juridical research methods, using primary legal materials, secondary materials and tertiary legal materials. The results of the study show that the rules for transportation based on the load of passengers and goods may not be combined, but there are additions to Article 4 paragraph 2 and Article 10 paragraph 3 of the Republic of Indonesia Government Regulation No. 74 of 2014 concerning road transportation, regulations may be used if they meet the applicable requirements. Meanwhile, for legal protection for passengers who experience excessive acts, there is social insurance for passengers formed by the government which refers to jasa raharja insurance. The settlement can be through two, namely litigation and non-litigation
References
Muthiah Aulia, Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Postif dan Ekonomi Syariah. PT.Pustaka Baru,Yogyakarta. 2018
Pasek diantha made, metode penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum. prenada media grub,Jakarta, 2017
Abdulkadir Muhammad,Hukum Asuransi Indonesia. PT Citra Aditya Bakti,Bandung,2015
Nasrulloh, Mokhammad, Sistem Bus Rapid Translit,tesis,Universitas Indonesia, 2010
Pratiwi puspito Andini, perlindungan konsumen melalui pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam penggunaan anggota umum bus antar kota, Riau law jurnal, Universitas Jember.2022
Meylani Muliawati, Perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum dari perusahaan yang lalai memenuhi persyaratan teknis layak jalan kendaraan bermotor,Fakultas hukum Universitas Islam Kalimantan,2021.
Bramana Arya Anindhita dkk, ‘’Klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Angkutan Umum Non-Trayek (Studi : Kecelakaan Perusahaan Otobus ‘’Sang Engon’’ di jalan Tol Jatingaleh-Tembalang, Semarang),’’ Diponegoro Law Volume 5 Nomor 3, 1-19 Juli 2016.
I Gusti agung ayu laksmi Astri dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum Darat, Volume 2,Fakultas hukum Universitas Udayana, Bali,2009
Kementrian Perhubungan Republik Indonesia,Pemberian Izin Angkutan Penumpang (online), melalui
https://dephub.go.id/post/read/pemberian-izin-angkutan-penumpang, 2014. (16 April 2023)
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2017 Tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
-
Penulis mempertahankan hak cipta dan memberikan jurnal hak publikasi pertama dengan karya yang dilisensikan secara bersamaan di bawah
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. -
Penulis diizinkan dan didorong untuk memposting karya mereka secara online (misalnya, di repositori institusional atau di situs web mereka) karena proses penyerahan tersebut dapat mengarah pada pertukaran yang produktif, serta kutipan karya yang diterbitkan lebih awal dan lebih besar.
