PERGESERAN ASAS PUBLISITAS DALAM PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI

  • Meidy Triasavira Fakultas Hukum Universitas Wiraraja
  • Sjaifurrachman Sjaifurrachman Fakultas Hukum Universitas Wiraraja
  • Imam Rofiqi Fakultas Hukum Universitas Wiraraja
Keywords: Pergeseran, Asas Publisitas, Pendaftaran Tanah

Abstract

Pemerintah Indonesia menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yaitu ditandai dengan munculnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum. Akan tetapi dalam pelaksanaannnya terdapat perbedaan pengaturan jangka waktu pengumuman (publisitas) dalam pembuktian pemilikan tanah antara “Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah” dengan “Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)”. Maka dari itu dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari pengumuman pendaftaran tanah pertama kali yang kurang dari ketentuan perundang-undangan dan bagaimana upaya hukum dari pemilik hak atas tanah apabila sertifikatnya dimohonkan oleh orang lain yang telah melewati proses pengumuman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari perbedaan peraturan jangka waktu pengumuman (publisitas) pendaftaran tanah tersebut ialah kedudukan sertifikat yang diterbitkan dari kedua peraturan tersebut sah sebelum ada pembatalan hak dan putusan Judicial Review, sedangkan dampak dari jangka waktu pengumuman (publisitas) perbedaan pengaturan yang lebih pendek tersebut ialah mengenai hilangnya hak subjek hukum lainnya. Pembatalan hak ada dua jenis yaitu karena cacat hukum administrasi dan karena putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

References

Buku
A.P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Cet. 2, Bandung: Mandar Maju, 1994
Abdul Haris, Sengketa Tanah dan Urgensi Peradilan Agraria, -; Suara Karya, 2005
Bachtiar Effendi, Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah, Bandung: Alumni, 1993
Bagir Mannan, Hukum Positif Indonesia, Yogyakarta: 2004
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I, Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Djambatan, Edisi Revisi 1999
M.P Siahan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Teori dan Praktek, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003,
Maria Farida I.S, Ilmu Perundang-Undangan I, Kanisius: Yogyakarta, 2007
Samun Ismaya, Hukum Administrasi Pertanahan, Graha Ilmu: Yogyakarta, 2001
Soeprapto, Ilmu Perundan-undangan dan Dasar-Dasar Pembentukannya, Kanisius: Yogyakarta, 1998
Supriadi, Hukum Agraria, Jakarta: Sinar Grafika, 2018
Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010

Peraturan
Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043 Tahun 1960)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Internet
Admin, 2019, Program PTSL Pastikan Penyelesaian Sertifikasi Lahan Akan Sesuai Target (online), JDIH Kemenko PMK, Https://jdih.kemenkopmk.go.id/berita-artikel/program-ptsl-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target (23 Mei 2022)
Published
2022-09-26
Section
Articles
Abstract viewed = 15 times
PDF downloaded = 8 times