GANTI KERUGIAN ATAS PELEPASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN

  • Suryaningsih Suryaningsih Fakultas Hukum Wisnuwardhana Malang
  • Zainuri Zainuri Fakultas Hukum Universitas Wiraraja
Keywords: Ganti Rugi, Pelepasan Tanah, dan Pembangunan Kepentingan Umum

Abstract

Untuk KepentingansUmum dan PenetapansGantidKerugiannyastidak lepas dari masalah pelepasan hak atasstanah, bangunan sertasbenda-benda yang berkaitan dengan tanah. Dalamdmelakukandpelepasandhakkatasetanah sering terjadikberbagai hambatan terutamacyangcberkaitancdengancPenetapancbesarnya Ganti Kerugian, yang seharusnya dilakukancdengan memperhatikan lokasikobyekatanah yangdakancdibebaskan, dan hargacpasaran dilokasi tersebut sehinggadmemenuhidrasadkeadilan, terutama bagidpemilikjobyekdtanah. Penulisan ini dilakukanduntuk mengetahui Pelaksanaan Ganti KerugianjAtas Pelepasan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan, apakah sudah sesuai dengan peraturanjyang berlaku dan memenuhi rasahkeadilan masyarakatjyang terdampak pembangunan. Penulisan ini bertujuand untuk mengetahuidproses pemberian gantidkerugian dalam pengadaan atau pelepasan tanah untuk kepentingan pembangunan. Penulisan mengkajidketentuan hukum yang berlaku. Proses pembebasan tanah dan proses pemberian ganti kerugian dalam pengadaan atau pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan dilakukan sesuai Undang-Undang yang berlaku, proses pemberian ganti kerugian kepada bekas pemilik tanah yang telah mensetujui harganya dilaksanakan sesuai peraturan di BPN Kota dan bagi yang tidak setuju dengan harga yang telah ditetapkan, maka pembayaran ganti kerugian dilakukan dengan menitipkan pembayarannya di Pengadilan Negeri.

References

Buku
Oloan Sitorus dan DayatdLimbong, 2004, Pengadaan Tanahsuntuk KepentingansUmum, Yogyakarta: Mitra KebijakansTanah.
BernhaddLimbong, 2011 PengadaansTanah untuksPembangunan, Jakarta: MargarethaPustaka,
Soedharyo Soimin,1993,Status Hakhdan Pengadaan Tanah,Jakarta, Sinar Grafika,
Abdurahman,1984.MasalahdHak-hak Atas Tanahjdan Pembebasan Tanah di Indonesia, cet.ke.2,Bandung,
Winahayu Erwiningsih,2009.Hak MenguasaidNegara AtasfTanah, Total Media, Yogyakarta:
Herma Yulia, 2000.Aspek-aspekdHukum HakdPakai Atas TanahdNegara Sebagai ObjekdJaminan, Hukum bisnis, Vol.10, Jakarta :
Rubaei Achmad, 2007.Hukum PengadaandTanah Untuk Kepentingan Umum, Malang: Banyu MediadPublishing,
Supriadi, 2009Hukum Agraria, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Published
2022-09-26
Section
Articles
Abstract viewed = 14 times
PDF downloaded = 7 times