SANKSI HUKUM DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH PERMUKIMAN MELALUI PERIZINAN SESUAI DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PERKOTAAN

  • Evi Dwi Hastri Fakultas Hukum Universitas Wiraraja
  • AA Muhammad Insany Rachman Fakultas Hukum Universitas Wiraraja
  • Rury Shafarinda Fakultas Hukum Universitas Wiraraja
Keywords: Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Perizinan, Daerah Permukiman

Abstract

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, kawasan perkotaan merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Semakin bertambahnya tahun, kawasan perkotaan semakin padat penduduk dikarenakan banyaknya masyarakat yang bermigrasi dari kawasan pedesaan menuju ke kawasan perkotaan guna memperbaiki perekonomian. Pemerintah melalui penataan ruang dan rencana tata ruang diharap dapat mengatasi hal tersebut. Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian Normatif dengan pendekatan perundang-undangan melalui kajian secara deskriptif analitis terhadap sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam pembangunan nasional sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan secara terencana, komprehensif, bertahap, terarah dan berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang, untuk mengembangkan tata ruang melalui pembangunan nasional diperlukan rencana tata ruang yang sesuai pula. Sebagai bagian bentuk pembangunan nasional, pembangunan perkotaan harus sesuai dengan keseimbangan antar berbagai kepentingan. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam pembangunan permukiman sangat penting. Selain itu diperlukan adanya perizinan dalam kegiatan pembangunan untuk membangun sesuatu baik itu berbentuk gedung perkantoran maupun pembangunan permukiman. Dalam penggunaan perizinan pemanfaatan ruang juga disertai dengan adanya pengendalian dari segi pemberian sanksi sebagau upaya hukum agar pelaksanaan pemanfaatan ruang tersebut dapat berjalan sesuai rencana tata ruang.

References

Buku
Eko Budihardjo, 1997, Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota, Yogyakarta, Penerbit Andi
Hasni. 2010, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
Komarudin, 1999, Pembangunan Perkotaan Berwawasan Lingkungan, Jakarta, Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
R.E. Soeriatatmadja, 1989, Ilmu Lingkungan, Bandung, ITB
Peraturan dan Putusan Hukum
Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033

Jurnal
Ahmad Jazuli, Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, Jurnal Rechts Vinding, Volume 6, Nomor 2, Agustus 2017
M. Zuhri, Aspek Hukum Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perkotaan Di Indonesia, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.14, Nomor 3, Desember 2012
Muhar Junef, Penegakan Hukum dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.17 No.4 Desember 2017
Published
2022-04-26
Section
Articles
Abstract viewed = 11 times
PDF downloaded = 5 times