URGENSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENYAMPAIAN ASPIRASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA

  • Yoga Pratama Widiyanto Fakultas Hukum Universitas Wiraraja
  • Zainuri Zainuri Fakultas Hukum Universitas Wiraraja
Keywords: Undang-undang, Aspirasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Abstract

Menetapkan aturan dalam suatu negara hukum harus melalui proses yang panjang. Karena nantinya hukum yang dihasilkan juga harus memberikan manfaat yang luas, maka semua pihak mulai dari seperti masyarakat, ahli dan pihak lainnya yang berwenang harus turut serta berpartisipasi dalam pembuatan hukum tersebut. Salah satu lembaga negara di tingkat daerah untuk mewadahi aspirasi masyarakat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun dalam semua peraturan yang berlaku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak memiliki tugas, gungsi serta kedudukan bahkan kekuatan hukum untuk mengatarkan aspirasi masyarakat di tingkat daerah dalam proses penyusunan undang-undang yang kemudian membuat ketimpangan demokrasi terjadi di Indonesia.

References

Redi, Ahmad, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018
Qomar, Nurul, Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Sosial Politik, Genius, Makassar,2020
Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Uundang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nomor 2 tahun 2019 tentang tata cara penyusunan prolegnas
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib
Published
2022-04-26
Section
Articles
Abstract viewed = 9 times
PDF downloaded = 3 times