PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA ATAS KEDUDUKAN YANG SAMA DI DEPAN HUKUM

  • Moh. Zainol Arief Fakultas Hukum Universitas Wiraraja
Keywords: Perlindungan HAM, Kesamaan Di depan Hukum

Abstract

Secara normatif, berbagai instrumen hukum yang berlaku di seluruh dunia telah dikendalikan dalam kaitannya dengan keamanan HAM, namun instrumen global saat ini belum sepenuhnya disetujui oleh NKRI. Berkaitan dengan pelanggaran HAM yang berat, berkembangnya isu-isu baru dalam pengesahan pengaturan HAM, sebenarnya disebabkan oleh Aparatur atau dinas-dinas tertentu yang menyalahgunakan posisinya. Dalam situasi yang unik ini, ketika Aparatur Negara melakukan kewajibannya, mereka menggunakan kekejaman untuk memperlancar pekerjaan mereka sehingga pekerjaan mereka dapat diselesaikan dengan cepat sehingga diperlukan standar keseragaman di bawah pengawasan hukum, dan itu benar-benar bermaksud bahwa ada korespondensi di bawah pengawasan hukum yang baikp untuk semua orang. Oleh karena itu, tidak boleh ada cara yang menindas dalam berperilaku terhadap salah satu perkumpulan yang mencari keadilan di bawah pengawasan hukum yang tetap dalam suatu siklus hukum di pengadilan, tidak boleh ada unsur subjektivitas, misalnya memandang aspek ekonomi. kesejahteraan, warna kulit, ras, identitas, bahasa, agama, keyakinan, dan lain-lain yang akan mendorong pelanggaran Hak Asasi Manusia.

References

Muladi, “Berbagai Dimensi Peradilan HAM”, Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi ASPEHUPIKI, bekerja sama dengan Fakultas Hukum UBAYA Surabaya, 14 Januari 2002.
Muladi, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibie Centre, Jakarta, 2002, cet. 1.
Mahfud MD. Pancasila sebagai Pijakan Politik dan ketatanegaraan “In Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi, ed. Al Khanif, Mirza, Satria Buana, and Manunggal Kusuma Wardaya (Yogyakarta: LKiS, 2017).
Peter R. Baehr, Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Politik Luar Negeri, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998, cet. 1, hal. 6.
Scott Davidson, Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktek Dalam Pergaulan Internasional, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994, cet. 1, hal. vii, terjemahan dari judul asli: Human Rights.
Serlika Aprita dan Yonani Hasyim. Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mitra Wacana Media. Bojongkulur-Gunung Putri. Bogor, 2020.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asai Manusia.
Undang Undang No 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asai Manusia..
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Published
2022-04-26
Section
Articles
Abstract viewed = 7 times
PDF downloaded = 5 times