IMPLIKASI PRINSIP RIGHT OF EXTERNAL SELF DETERMINATION TERHADAP KEDAULATAN NEGARA INDUK SEBAGAI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL

  • AA Muhammad Insany Rachman Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiraraja
  • Evi Dwi Hastri Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiraraja
Keywords: Kedaulatan, Right of External Self Determination

Abstract

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan prinsip right of external self determination yang pada dasarnya merupakan hak setiap orang yang tinggal dalam suatu wilayah untuk menentukan status kenegaraan, hukum dan politik wilayah itu sendiri. Dimana keberadaan prinsip tersebut bertolak belakang dalam hal menjaga kedaulatan teritorial sebuah negara. Metode penelitian yang digunakan  berupa pendekatan yuridis-normatif, penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah, norma dan prinsip dalam hukum internasional. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yakni melalui bahan hukum sekunder dan studi informasi yang bersumber dari internet. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan intinya negara induk tersebut tetap berdaulat, hanya saja untuk tindakan tertentu harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang ada. Negara yang turut serta bergaul dalam lingkup masyarakat internasional pada kenyataannya pasti terdapat keinginan atau kepentingan yang diharapkan, maka untuk mencapai hal tersebut ada hal yang perlu dipertaruhkan yaitu sebagian kekuasaan atau sebagian kedaulatan negaranya harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum internasional. Namun untuk pilihan pemisahan sebagian wilayah tersebut merupakan opsi yang terakhir yang bisa dilakukan dengan memenuhi persyaratan dan keadaan yang ada.

References

Buku
Adolf, Huala, 1997, Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Affandi, Mochtar, 1971, Ilmu-Ilmu Negara, Alumni, Bandung.
Ardiwisastra, Yudha Bhakti, 1981, Pengertian Jus cogens dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, FH Universitas Padjadjaran, Bandung
----------------, 1991, Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing, FH Universitas Padjadjaran, Bandung.
C.Van Walt Van Praag, Michael and Onno Seroo, 1998, The Implementation of the right to Self-Determination as a Contribution to Conflict Prevention, of the International Conference of Experts Held, UNESCO Division of Human Rights Democracy and Peace & Centre UNESCO de Catalunya, Barcelona.
Charpentier, Jean, 1997, Institusions Internationales, Momentos Dallozz, Paris.
H. Jackson, Jhon, 2008, “Sovereignty: Outdated Concept or New Approaches”, Dalvinder (editor).
Harita, Sulushy Luhur, 2018, Jurnal: Implementasi Self Determination Principle Terhadap Suku Bangsa Dalam Bentuk Internal right Self Determination, JOM FH Volume 5 Edisi 2.
Kusumaatmadja, Mochtar, 2019, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung.
Mukti, Ali, Sistem Pasca Wesphalia, Interaksi transnasional dan Paradiplomacy, https://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/download/345/393, Diunduh pada tanggal 03 Juli 2021, Pukul 22.30 WIB.
Sefriani, 2019, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Depok.
Published
2021-09-15
Section
Articles
Abstract viewed = 0 times
PDF downloaded = 0 times