ASPEK YURIDIS PENYELENGGARAAN FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING

  • Anita Anita Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiraraja
  • Rusfandi Rusfandi Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiraraja
Keywords: Aspek Yuridis, Financial Technology, Peer to Peer Lending

Abstract

Para pihak dalam penyelenggaraan Financial Technology berbasis Peer to peer Lending di Indonesia terdiri dari pemberi pinjaman, penyelenggara dan penerima pinjaman. Sejak adanya penyelenggaraan peminjaman uang berbasis teknologi ini yang menjadi isu utama adalah bentuk perlindungan hukum khusunya bagi pemberi pinjaman, pemberi pinjaman sebagai Investor harus dilindungi agar dananya tidak hilang atau disalahgunakan oleh pihak penyelenggara dan agar dananya tidak hilang akibat gagal bayar oleh pihak penerima pinjaman (debitor). Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil Penelitian ini yaitu mengetahui Aspek yuridis berupa bentuk perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dapat dilakukan secara preventif maupun secara represif. Perlindungan hukum secara preventif digunakan untuk mencegah agar tidak terjadi sengketa bisnis pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Perlindungan secara preventif tugasnya terletak pada penyelenggara Fintech dimana, penyelenggara harus memenuhi persyaratan mengajukan izin menjadi penyelenggara kepada OJK sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan OJK. Perlindungan secara represif yaitu jika telah terjadi sengketa karena kelalaian dan kealasahan dari pihak penyelenggara, maka penyelenggara wajib melakukan ganti rugi sebagaimana disebutkan dalam pasal 37 PJOK No. 77/PJOK.01/2016.

References

Buku
Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
Fauziah Hadi, Penerapan Financial Technology (Fintech) sebagai Inovasi Pengembangan Keuangan Digital di Indonesia.
Nofie Iman, Financial Technology dan Lembaga Keuangan, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016.
Peter Machmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011.

Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
Peraturan OJK No. 77/PJOK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Menimjam Uang Berbasis Teknologi Infornasi.

Jurnal Ilmiah
Ross P. Buckley, “FinTech in Developing Countries : Charting New Costumers Journeys” Jurnal : The Capco Institute Journal of Financial Transformation. 2016.
Published
2021-09-15
Section
Articles
Abstract viewed = 0 times
PDF downloaded = 0 times