PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA SISTEM LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK OSS 1.1 DAN OSS RBA (RISK BASIC APPROACH)

  • Twotik Lestariningtyas Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
  • Muhammad Roqib Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik
Keywords: Perlindungan data pribadi, sistem layanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, penyelesaian sengketa secara administratif,, perdata, pidana

Abstract

Kemudahan berusaha merupakan aspek penting untuk terwujudnya peningkatan  iklim investasi di Indonesia dalam upaya mewujudkan tujuan negara yaitu  meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diimplementasikan dalam bentuk perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS 1.1) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dan disempurnakan dengan OSS RBA yang merupakan entitas dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (Normative legal research) dengan pendekatan statute approach yaitu mendasarkan pada telaah peraturan hukum terkait. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumenter atau studi kepustakakan (library research) yang kemudian dilakukan analisa dengan metode kualitatif. Hasil dari pembahasan adalah terdapat beberapa perbedaan antara OSS 1.1 dan OSS RBA yaitu dari klasifikasi kegiatan usaha dimana OSS 1.1 mendasarkan pada jumlah modal dan KBLI sedangkan OSS RBA lebih menekankan pada pemilihan KBLI dan jumlah yang menetapkan tingkat resiko yang ditimbulkan. Baik dalam OSS 1.1 maupun OSS RBA belum mengatur secara jelas tentang perlindungan data pengguna sistem elektronik, namun demikian, perlindungan data mendasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam bentuk penyelesaian sengketa secara administratif, penyelesaian sengketa secara perdata atau penyelesaian secara pidana.

References

Buku
Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, (Yuridika, Surabaya: 1993)
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (UII Press, Yogyakarta: 2003
Makalah ; Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah (Bandung: Seminar Nasional Fakultas Hukum UNPAD), hal 1-2.)
Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum UI, 2002
Fransiska Soejono1, Theresia Sunarni2, R. Kristoforus Jawa Bendi3, Maria Rosari Efila4, Savira Anthony1,
Rifqy Maulana, SH/ Dr. Jamhir, M.Ag Konsep Hukum Perizinan Dan PembangunanEmail: rifqymaulana@gmail.com

Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan pemerintah nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah
Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data pribadi Dalam Sistem Elektronik
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik

Jurnal
Wenny Angeliana2 (2021) Pendampingan Usaha: Penggunaan One Single Submission Untuk Ijin Usaha Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat JPM Wikrama Parahita p-ISSN 2599-0020, e-ISSN 2599-0012
Ima Mayasari (2020) Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia Jurnal Rechts vinding Volume 9 Nomor 1, April 2020
Melani1, Hari Sutra Disemadi2 , Nyoman Serikat Putra Jaya (2020) Kebijakan Hukum Pidana Dibidang Transaksi Elektronik sebagai Tindak Pidana Non-Konvensional Pandecta. Volume 15. Number 1. June 2020 Page 111-120 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro DOI: http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.19469
Desi Arianing Arrum (2019) Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia Jurisdiction Jurist-Diction: Vol. 2 No. 5, September 2019.
Uchaimid Biridlo’i Robby1 dan Wiwin Tarwini (2019) Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission (Oss): Studi Pada Izin Usaha di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Volume 10 Nomor 2 Tahun 2019.
RM. Hasbi Pratama Arya Agung (2021) Perlindungan Data Pribadi Dalam Proses Pengurusan Perizinan Perusahaan Berbasis Elektronik Online Single Submission (OSS) Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh Volume 9 Nomor 1- Maret 2021.

Laman
http://kbbi.web.id/wenang, diakses pada tanggal 22 November 2017
Published
2021-09-15
Section
Articles
Abstract viewed = 0 times
PDF downloaded = 0 times