PROSES PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH

  • Suryaningsih Suryaningsih Dosen Fakultas Hukum Wisnuwardhana Malang
  • Zainuri Zainuri Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiraraja
Keywords: Penerbitan, Sertipikat,, Hak-Hak Atas Tanah

Abstract

Pentingnya peranan sertipikat, kekuatan pembuktiannya tidak hanya berlaku eksternal/terhadap pihak luar, tetapi juga mempunyai kekuatan internal, yakni pemberian rasa aman bagi para pemegang/pemiliknya, serta para ahli warisnya agar dikemudian hari ahli warisnya tidak mengalami kesulitan. Sertipikat diberikan bagi tanah – tanah yang ada surat ukurnya, ataupun tanah – tanah yang sudah diselenggarakan pengukuran desa demi desa, oleh karenanya sertipikat ini merupakan suatu pembuktian yang kuat, baik subyek maupun obyek hak atas tanah. Sehubungan dengan pentingnya peranan sertipikat tanah maka, Pasal 19 Undang Undang  nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria yang disebut dengan UUPA, memerintahkan untuk diadakannya suatu perbuatan yaitu pendaftaran tanah yang merupakan realisasi dari salah satu tujuan UUPA yang output-nya  adalah surat tanda bukti hak yang dinamakan sertipikat.

References

Buku
Bonsu, Benny, 1997. Perkembangan Terbaru Sertipikat (Tanah, Tanggungan, dan Condominium), Jakarta ; mediatama Saptakarya.
Chomzah, Ali, Acmad, 2002. Hukum Pertanahan II Sertipikat dan Pernasalahannya. Jakarta ; Prestasi Pustaka.
Effendi, Bachtiar, 1993. Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah, Bandung: Alumni.
Parlindungan. A.P., 1999. Pendaftaran Tanah di Indonesia, Bandung, Mandar Maju.
Sutedi, Adrian, 2009, Peralihan Hak atas Tanah dan Peralihannya, Sinar Grafika, Jakarta.









Peraturan Perundang-Undangan
Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.
Published
2021-09-15
Section
Articles
Abstract viewed = 0 times
PDF downloaded = 0 times