PEMALSUAN TANDATANGAN DALAM PRINSIP PEMIDAAN HUKUM DI INDONESIA

  • Moh. Zainol Arief Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep
Keywords: Pemalsuan Tandatangan, Sistem Hukum Indonesia

Abstract

Pidana dan pemidanaan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tidak begitu banyak yang memberikan sorotan, dan bahkan terkesan sebagai “anak tiri”. Ilmu pengetahuan hukum pidana yang dikembangkan dewasa ini masih banyak membicarakan masalah-masalah dogmatik hukum pidana dari pada sanksi pidana. Pembahasan tentang sanksi pidana yang bersifat memperkokoh norma hukum pidana belum banyak dilakukan, sehingga pembahasan seluruh isi hukum pidana dirasakan masih belum serasi.Tujuan dalam penelitian ini, yaitu : untuk mengkaji dan menganalisa Prinsip Pemidaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. Metode pendekatan masalah yang digunakan oleh peneliti dengan cara menggunakan  yuridis normatif dimana  mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai orientasi prinsip pemidanaan sistem sistem hukum di Indonesia.

References

Halim, A. Ridwan, Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
Hamzah, Andi. 1986. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.1986.
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
Published
2021-09-13
Section
Articles
Abstract viewed = 15 times
PDF downloaded = 34 times