ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN ISBAT NIKAH OLEH ISTRI YANG SUAMINYA TELAH MENINGGAL DUNIA

  • Imam Rofiqi Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiraraja
  • Ikarini Dani Widiyanti Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember
  • Nuzulia Kumalasari Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember
Keywords: Perkawinan, Isbat Nikah, Meninggal Dunia

Abstract

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut syariah agama perkawinan di katakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Perkawinan dinyatakan sah jika dilakukan menurut hukum agama masing-masing, bagi umat Islam harus memenuhi syarat dan rukunnya seperi adanya Ijab-Qobul, saksi, dll. Akan tetapi menurut hukum positif di samping menurut agama ternyata perkawinan tersebut juga harus dicatat. Pencatatan perkawinan merupakan hal penting dan wajib dilaksanakan bagi penduduk Indonesia, tujuannya adalah untuk menertibkan perkawinan yang ada di Indonesia. Selain hal tersebut dengan adanya perkawinan maka akan menimbulkan akibat hukum/hak dan kewajiban yang harus ditanggung oleh para pihak yang terkait dengan perkawinan tersebut. Bagi umat Islam yang belum dicatat perkawinannya dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Yang diantaranya adalah seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Agama JemberĀ  Nomor 1197/Pdt.P/2013/PA.Jr terkait Permohonan Isbat Nikah, dalam perkara antara : HALIMAH Binti SAHRUN sebagai Pemohon Melawan SATURI sebagai Termohon. Inti dari surat permohonan tersebut adalah Pemohon meminta penetapan dari Pengadilan Agama Jember tentang sahnya pernikahan pemohon dengan suaminya yang telah meninggal dunia tersebut sebagai tanda bukti dan kepastian status pernikahan pemohon karena sebelumnya perkawinan tersebut tidak dicatat di kantor urusan agama (KUA) serta untuk mengurus akta kelahiran anaknya.

References

Buku
Ali Affandi, 1986, Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Bina Aksara, Jakarta.
Andi Tahir Hamid, 1996, Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnya, Sinar Grafika, Jakarta.
Ahmad Azhar Basyir, 2000, Hukum Perkawinan Islam, UII Press, Yogyakarta.
Amir Syarifudin, 2006, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, Prenada Media, Jakarta.
Hilman Hadikusuma, 1998, Hukum Perkawinan Adat, Harvarindo, Jakarta.
H.R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, 2002, Hukum Waris Islam, PT Refika Aditama, Bandung.
Idris Ramulyo, 1992, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta.
------------------, 1997, Hukum Perkawinan di Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi, Cetakan II, Banyumedia Publishing, Malang.
K. Wantjik Saleh, 1980, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Kamal Muchtar, 1998, Hukum Perkawinan Dalam Islam, Citra Aditya Bakti, Bandung.
M. Atho Mudzhar, 1998, Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Neng Djubaidah 2010, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta,.
Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 2000, Hukum Orang Dan Keluarga, Airlangga University Press, Surabaya.
Sajuti Thalib, 2002, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
Soemijati, 1990, Hukum Perkawinan Islam, Sumber Ilmu, Bandung.
------------, 2004, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta.
Sudarsono, 1991, Hukum Kekeluargaan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta.
Soerjono Soekanto, 2006, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078)
Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam)

Internet
http://smjsyariah89.wordpress.com/2011/06/10/pengertian-gugatan-dan-permohonan/ diakses pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 pukul 10:45 Wib
http://www.pa-pelaihari.go.id/index.php?content=umum&id=114 diakses pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 pukul 11:00 Wib
Published
2020-09-03
Section
Articles