EFEKTIFITAS PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB TERKAIT SERAP ASPIRASI (RESES) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DI KABUPATEN SUMENEP

  • Dian Novita Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiraraja
  • Zainuri Zainuri Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiraraja
Keywords: Fungsi DPRD, Peraturan Daerah, Serap Aspirasi

Abstract

Peralihan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi otonomi tentu saja akan berdampak terhadap semua line, termasuk juga terhadap kesiapan sumber daya manusia yang ada di daerah sebagai pemegang kewenangan untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah, selain pihak aparatur pemerintahan yang terkena imbas dari otonomi daerah adalah masyarakat yang ada di daerah itu sendiri karena dengan otonomi daerah membutuhkan kreatifitas dari masyarakat juga untuk memberikan masukan kepada pihak pdemerintah daerah. Sebagai wujud keperdulian para anggota legslatif tersebut dibuatlah agenda kerja setiap tahunnya untuk bertemu secara langsung dengan konstituennya yang telah memilih para anggota legislatif, dimana dalam acara pertemuan tersebut biasa disebut dengan istilah serap aspirasi/reses yang mana dalam kegiatan tersebut para anggota legislatif akan terjun langsung ketengah-tengah konstituennya dan mendengarkan langsung aspirasi yang ingin di sampaikan oleh para konstituen tersebut dengan harapan setiap aspirasi yang telah disampaikan oleh para konstituen dapat di wujudkan secara nyata oleh para wakil rakyat yang telah mereka pilih. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui : Wawancara, wawancara direncanakan akan dilakukan secara terbuka dengan sumber-sumber data yang kompeten. Studi kepustakaan, teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang berasal dari berbagai buku literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, seperti buku-buku teks, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Studi dokumentasi, dalam hal ini peneliti akan menelusuri bukti-bukti berupa dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan serap aspirasi anggota dewan perwakilan rakyat daerah, seperti bukti laporan, arsip, adapun hasil pembahasan : Fungsi dan kewenangan dari badan legislasi merupakan bagian dari pelaksanaan dari sebuah negara demokrasi, dimana dalam pelaksanaan pemerintah tetap harus ada pantauan dan keterlibatan dari masyarakat. Reses dan partisipasi merupakan sesuatu yang menjadi syarat materiil dalam proses pembentukan perda

References

Buku
Andi Pangerang Moenta,. Syafaat Anugrah Pradana Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah, Rajawali Press, Depok. 2017,
W. Riawan Tjandra, Hukum Administrasi negara, Sinar Grafika, Jakarta.2018.
Sirajuddin, Fatkhurrahman, Zulkarnain, Legislative drafting, Setara Press, Malang, 2016.
Enny nurbaningsih, problematika pembentukan peraturan daerah (aktualisasi wewenang mengatur dalam era otonomi luas, rajawali press, 2019, Depok.
Leo agustino, politik lokal dan tonomi daerah, Alfabeta press, 2014, Bandung
Tjahjanulin Domai, Sound Governance, UB Press Malang, 2011.
Rusdianto sesung, hukum otonomi daerah (negara kesatun, daerah istimewa dan daerah otonomi khusus), refika aditama, 2013, Bandung.
Jazim Hamidi, dkk dekonstruksi hukum pengawaasan pemerintah daerah (the turnieg point lokal autonomy) UB Press, 2011, Malang.

Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten Dan Kota.
Published
2020-09-03
Section
Articles