INVESTASI DAERAH SEBAGAI PENDORONG KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH: PERAN MODERASI BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA PADA PROVINSI SULAWESI TENGAH
Keywords:
Kemandirian Keuangan Daerah, Investasi Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Belanja Modal
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh investasi daerah, ukuran pemerintah daerah, dan leverage terhadap kemandirian keuangan daerah dengan belanja modal sebagai variabel moderasi pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah periode 2020–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Structural Equation Modeling–Partial Least Square (SEM-PLS) melalui software WarpPLS 8.0, dengan jumlah observasi sebanyak 65 data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan ukuran pemerintah daerah dan leverage tidak berpengaruh signifikan. Pada uji moderasi, belanja modal tidak memperkuat pengaruh investasi daerah maupun leverage terhadap kemandirian keuangan daerah, namun memperkuat pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kemandirian keuangan daerah.
References
Adinata, M. P., & Efendi, D. (2022). Pengaruh leverage, ukuran pemerintahan daerah, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Jawa Timur. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA), 11(2).
Afiah, N. N., Mulyani, S., & Ulfi, I. H. (2021). Investasi Daerah Dan E-Government Serta Implikasinya Terhadap Kemandirian Daerah. Bina Ekonomi, 25(2), 115–134.
Aini, S. N., Sulaiman, S., & Aprianti, S. (2025). Determinan Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Di Pulau Sumatera. Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi), 14(4), 2127–2137.
Andriana, N. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN), 1(2), 105–113.
Anynda, N. S., & Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh rasio kemandirian daerah, efektifitas pendapatan asli daerah, dan pengelolaan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA), 9(10).
Aziz, A. A., & Kusumawati, E. (2024). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Pada Pusat, Pertumbuhan Ekonomi, dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(1), 6984–6995.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). (2018). Ringkasan APBD 2018 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah.
Ermawati, E., & Aswar, K. (2020). Assessing regional finance independence in Indonesian local governments. European Journal of Business and Management Research, 5(1).
Fidiatuljana, F., Sugianto, S., Usman, E., & Yudistira, F. G. (2025). The Effect of Accountability on Investment in Encouraging Regional Independence (A Study on Provinces in Indonesia). International Journal of Economics, Management and Accounting (IJEMA), 2(12), 943–952.
Fitra, H. (2019). Analisis neraca dan laporan realisasi anggaran pemerintah daerah. Irdh.
Ghozali, I. (2015). Structural equition modeling metode alternatif dengan partial least square (PLS). Universitas Diponegoro.
Halim, A. (2004). Akuntansi keuangan daerah.
Halim, A. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Salemba Empat.
Halkadri, F. (2019). Analisis neraca dan laporan realisasi anggaran pemerintah daerah. Irdh.
Harahap, M. N., Yaqien, M. G. A., Sutjipto, H., & Desmawan, D. (2024). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2016–2023. Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking), 10(2), 139–152.
Hermawan, R. R., & Solehudin, S. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Modal Keuangan Daerah. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(3), 7434–7450.
Julianti, H., Agustina, F., & Khoiriyah, Y. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan. Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS), 2(2), 141–152.
Kawatu, F. S. (2019). Analisis laporan keuagan sektor publik. Deepublish Publisher.
Khoirunnisa, M., & Sofilda, E. (2023). Determinasi Kemandirian Daerah Di Sumatera Utara. Jurnal Ekonomi Trisakti, 3(2), 3823–3832.
Latipah, S. L., Sutjipto, H., Ginanjar, R. A. F., Setyadi, S., & Didu, S. (2025). Analysis of factors affecting regional financial independence in primary leading sector districts. Journal of Entrepreneurial Economic, 2(1), 70–93.
Mahmudi. (2010). Manajemen kinerja sektor publik. Penerbit UUP STIM YKPN.
Malau, E. I., & Parapat, E. P. S. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK&BI), 3(2), 332–337.
Millenia, N. A. (2022a). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Syntax Admiration, 3(6), 786–803.
Millenia, N. A. (2022b). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Syntax Admiration, 3(6), 786–803.
Mirsan, M. A., Hamzah, N., & Sjufri, M. (2019). Pengaruh Investasi, Pdrb Perkapita Dan Pendapatan Asli Adaerah Terhadap Derajat Kemandirian Fiskal.(Studi Kasus Provinsi Sulawesi Selatan). PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi, 2(2), 82–98.
Mulyani, H. S., Sudirno, D., & Hakim, A. (2021). Driving Factors for Local Government Self-Financing Ability. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 748(1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/748/1/012028
Novindriastuti, I. (2020). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Sebagai Penguatan Desentralisasi Fiskal (studi Pada Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia Tahun 2014-2018).
Noviyanti, N. A., & Kiswanto, K. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Accounting Analysis Journal, 5(1).
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012. (2012). Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010. (2010). Standar Akuntansi Pemerintahan.
Pinem, I., Malau, Y. N., & Mardha, F. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi Di Provinsi Sumatera Barat Periode 2013-2017. JIMEK: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi, 3(2), 201–218.
PPID Brida Prov. Sulteng. (2024). Gelar Sosialisasi dan Bimtek, BPKAD Bersama BRIDA Sulteng Tingkatkan Nilai Capaian IPKD. Https://Brida.Sultengprov.Go.Id/2024/07/05/Gelar-Sosialisasi-Dan-Bimtek-Bpkad-Bersama-Brida-Sulteng-Tingkatkan-Nilai-Capaian-Ipkd/.
Primadiva, P. P., Rosdini, D., & Mulyani, S. (2021). Pengaruh tingkat kekayaan dan tingkat ketergantungan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Jurnal Paradigma Ekonomika, 16(2), 299–310.
Ramahdani, A. F., & Trisnaningsih, S. (2022). Pengaruh ukuran pemerintah dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kota Surabaya. J. Econ. Bussines Account, 6(1), 301–310.
Riyadi, W. (2022). Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. J-Aksi: Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi, 3(1), 298–314.
Rofiq, I., & Arza, F. I. (2021). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Status Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD, Belanja Pegawai dan Leverage Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 3(3), 705–719.
Ruben, H., & Tigran, M. (2022). Effective Local Governance: Large or Small Units (the Armenian Case). Вопросы Государственного и Муниципального Управления, 5, 134–151.
Sabono, B. G., & Firmansyah, A. (2024). Pengaruh Infrastruktur dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi, 8(3), 2677–2685.
Salmita, D. (2023). Analisis Risk Management Disclosure: Leverage, Profitabilitas dan Kepemilikan Publik (Studi pada Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah, 5(1), 52–66.
Sedek, S. C. B. T., & Kusumawati, E. (2024). Pengaruh Leverage, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pusat, Temuan Audit BPK, Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(1), 9081–9100.
Siburian, M. T., Abdullah, M. A., & Firmansyah, A. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011—2018. Tirtayasa Ekonomika, 16(1), 1–26.
Sukarmi, N. W., & Iga, N. B. (2016). Alokasi belanja modal sebagai pemoderasi pengaruh kinerja keuangan pada pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, 5(2016), 545–572.
Suratno, A. P. S. (2018). Effect of government investment and capital participation on local own-source revenue: The case of Indonesia.
Susanto, E. D., & Murtini, H. (2015). Karakteristik pemerintah daerah pendorong kemandirian keuangan daerah di Jawa Tengah. Accounting Analysis Journal, 4(4).
Theodora, A. (2023). Dua Dekade Lebih Desentralisasi, Tata Kelola Dana Daerah Belum Efektif. Https://Www.Kompas.Id/Artikel/Dua-Dekade-Lebih-Desentralisasi-Tata-Kelola-Dana-Daerah-Belum-Efektif.
Yudiastuti, L. N., Sujana, E., & Sinarwati, N. K. (2025). Belanja Modal Memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Journal of Accounting and Finance Management, 6(1), 51–69.
Yusiawati, D., & Marhaeni, A. (2020a). Effect of investment, GRDP percapita, and original local government revenue on regional financial independence through capital expenditure as intervening variables. International Research Journal of Management, IT and Social Sciences, 7(6), 96–108.
Yusiawati, D., & Marhaeni, A. A. I. N. (2020b). Effect of investment, GRDP percapita, and original local government revenue on regional financial independence through capital expenditure as intervening variables. International Research Journal of Management, IT and Social Sciences, 7(6), 96–108. https://doi.org/10.21744/irjmis.v7n6.1016
Zelmiyanti, R. (2016). Pendekatan teori keagenan pada kinerja keuangan daerah dan belanja modal (Studi pada Provinsi di Indonesia). JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi, 7(1), 11–21.
Afiah, N. N., Mulyani, S., & Ulfi, I. H. (2021). Investasi Daerah Dan E-Government Serta Implikasinya Terhadap Kemandirian Daerah. Bina Ekonomi, 25(2), 115–134.
Aini, S. N., Sulaiman, S., & Aprianti, S. (2025). Determinan Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Di Pulau Sumatera. Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi), 14(4), 2127–2137.
Andriana, N. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN), 1(2), 105–113.
Anynda, N. S., & Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh rasio kemandirian daerah, efektifitas pendapatan asli daerah, dan pengelolaan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA), 9(10).
Aziz, A. A., & Kusumawati, E. (2024). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Pada Pusat, Pertumbuhan Ekonomi, dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(1), 6984–6995.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). (2018). Ringkasan APBD 2018 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah.
Ermawati, E., & Aswar, K. (2020). Assessing regional finance independence in Indonesian local governments. European Journal of Business and Management Research, 5(1).
Fidiatuljana, F., Sugianto, S., Usman, E., & Yudistira, F. G. (2025). The Effect of Accountability on Investment in Encouraging Regional Independence (A Study on Provinces in Indonesia). International Journal of Economics, Management and Accounting (IJEMA), 2(12), 943–952.
Fitra, H. (2019). Analisis neraca dan laporan realisasi anggaran pemerintah daerah. Irdh.
Ghozali, I. (2015). Structural equition modeling metode alternatif dengan partial least square (PLS). Universitas Diponegoro.
Halim, A. (2004). Akuntansi keuangan daerah.
Halim, A. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Salemba Empat.
Halkadri, F. (2019). Analisis neraca dan laporan realisasi anggaran pemerintah daerah. Irdh.
Harahap, M. N., Yaqien, M. G. A., Sutjipto, H., & Desmawan, D. (2024). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2016–2023. Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking), 10(2), 139–152.
Hermawan, R. R., & Solehudin, S. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Modal Keuangan Daerah. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(3), 7434–7450.
Julianti, H., Agustina, F., & Khoiriyah, Y. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan. Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS), 2(2), 141–152.
Kawatu, F. S. (2019). Analisis laporan keuagan sektor publik. Deepublish Publisher.
Khoirunnisa, M., & Sofilda, E. (2023). Determinasi Kemandirian Daerah Di Sumatera Utara. Jurnal Ekonomi Trisakti, 3(2), 3823–3832.
Latipah, S. L., Sutjipto, H., Ginanjar, R. A. F., Setyadi, S., & Didu, S. (2025). Analysis of factors affecting regional financial independence in primary leading sector districts. Journal of Entrepreneurial Economic, 2(1), 70–93.
Mahmudi. (2010). Manajemen kinerja sektor publik. Penerbit UUP STIM YKPN.
Malau, E. I., & Parapat, E. P. S. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK&BI), 3(2), 332–337.
Millenia, N. A. (2022a). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Syntax Admiration, 3(6), 786–803.
Millenia, N. A. (2022b). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Syntax Admiration, 3(6), 786–803.
Mirsan, M. A., Hamzah, N., & Sjufri, M. (2019). Pengaruh Investasi, Pdrb Perkapita Dan Pendapatan Asli Adaerah Terhadap Derajat Kemandirian Fiskal.(Studi Kasus Provinsi Sulawesi Selatan). PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi, 2(2), 82–98.
Mulyani, H. S., Sudirno, D., & Hakim, A. (2021). Driving Factors for Local Government Self-Financing Ability. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 748(1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/748/1/012028
Novindriastuti, I. (2020). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Sebagai Penguatan Desentralisasi Fiskal (studi Pada Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia Tahun 2014-2018).
Noviyanti, N. A., & Kiswanto, K. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Accounting Analysis Journal, 5(1).
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012. (2012). Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010. (2010). Standar Akuntansi Pemerintahan.
Pinem, I., Malau, Y. N., & Mardha, F. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi Di Provinsi Sumatera Barat Periode 2013-2017. JIMEK: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi, 3(2), 201–218.
PPID Brida Prov. Sulteng. (2024). Gelar Sosialisasi dan Bimtek, BPKAD Bersama BRIDA Sulteng Tingkatkan Nilai Capaian IPKD. Https://Brida.Sultengprov.Go.Id/2024/07/05/Gelar-Sosialisasi-Dan-Bimtek-Bpkad-Bersama-Brida-Sulteng-Tingkatkan-Nilai-Capaian-Ipkd/.
Primadiva, P. P., Rosdini, D., & Mulyani, S. (2021). Pengaruh tingkat kekayaan dan tingkat ketergantungan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Jurnal Paradigma Ekonomika, 16(2), 299–310.
Ramahdani, A. F., & Trisnaningsih, S. (2022). Pengaruh ukuran pemerintah dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kota Surabaya. J. Econ. Bussines Account, 6(1), 301–310.
Riyadi, W. (2022). Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. J-Aksi: Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi, 3(1), 298–314.
Rofiq, I., & Arza, F. I. (2021). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Status Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD, Belanja Pegawai dan Leverage Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 3(3), 705–719.
Ruben, H., & Tigran, M. (2022). Effective Local Governance: Large or Small Units (the Armenian Case). Вопросы Государственного и Муниципального Управления, 5, 134–151.
Sabono, B. G., & Firmansyah, A. (2024). Pengaruh Infrastruktur dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi, 8(3), 2677–2685.
Salmita, D. (2023). Analisis Risk Management Disclosure: Leverage, Profitabilitas dan Kepemilikan Publik (Studi pada Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah, 5(1), 52–66.
Sedek, S. C. B. T., & Kusumawati, E. (2024). Pengaruh Leverage, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pusat, Temuan Audit BPK, Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(1), 9081–9100.
Siburian, M. T., Abdullah, M. A., & Firmansyah, A. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011—2018. Tirtayasa Ekonomika, 16(1), 1–26.
Sukarmi, N. W., & Iga, N. B. (2016). Alokasi belanja modal sebagai pemoderasi pengaruh kinerja keuangan pada pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, 5(2016), 545–572.
Suratno, A. P. S. (2018). Effect of government investment and capital participation on local own-source revenue: The case of Indonesia.
Susanto, E. D., & Murtini, H. (2015). Karakteristik pemerintah daerah pendorong kemandirian keuangan daerah di Jawa Tengah. Accounting Analysis Journal, 4(4).
Theodora, A. (2023). Dua Dekade Lebih Desentralisasi, Tata Kelola Dana Daerah Belum Efektif. Https://Www.Kompas.Id/Artikel/Dua-Dekade-Lebih-Desentralisasi-Tata-Kelola-Dana-Daerah-Belum-Efektif.
Yudiastuti, L. N., Sujana, E., & Sinarwati, N. K. (2025). Belanja Modal Memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Journal of Accounting and Finance Management, 6(1), 51–69.
Yusiawati, D., & Marhaeni, A. (2020a). Effect of investment, GRDP percapita, and original local government revenue on regional financial independence through capital expenditure as intervening variables. International Research Journal of Management, IT and Social Sciences, 7(6), 96–108.
Yusiawati, D., & Marhaeni, A. A. I. N. (2020b). Effect of investment, GRDP percapita, and original local government revenue on regional financial independence through capital expenditure as intervening variables. International Research Journal of Management, IT and Social Sciences, 7(6), 96–108. https://doi.org/10.21744/irjmis.v7n6.1016
Zelmiyanti, R. (2016). Pendekatan teori keagenan pada kinerja keuangan daerah dan belanja modal (Studi pada Provinsi di Indonesia). JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi, 7(1), 11–21.
Published
2026-05-31
Section
Articles
.png)
