PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF TEORI MARILEE S. GRINDLE

  • Indriana Ayuningtias Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja
  • Syahril . Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja
  • Moh. Faisol Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja
Keywords: Teori Marilee, Keuangan Desa, Implementasi Kebijakan

Abstract

Kebijakan publik dapat diimplementasikan ke berbagai bidang, termasuk dalam bidang keuangan. Salah satu kebijakan dibidang keuangan adalah adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dimana dari adanya peraturan tersebut ingin mengetahui proses pengelolaan keuangan desa yang ada di Desa Aengbaja Kenek. Apakah dalam penyusunannya telah mengikuti kebijakan yang telah ada. Oleh sebab itu, untuk mengetahui hal tersebut peneliti menggunakan model implementasi kebijakan dari Marilee S. Grindle, yang mana keberhasilan dari suatu implementasi dipengaruhi oleh dua variabel yaitu, variabel isi kebijakan dan variabel lingkungan implementasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan berupa hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini ada dua yaitu, informan kunci dan informan pendukung. Hasil dari penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa implementasi dari peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam konteks pengelolaan keuangan desa yang terjadi di Desa Aengbaja Kenek sudah berjalan cukup maksimal. Dimana dalam mengelola keuangannya, Desa Aengbaja Kenek mempunyai tujuan untuk menjadikan desa yang mandiri dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

References

Abdul Wahab, Solichin. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
Akang, Akasius. 2015. Kesiapan Pemerintah Desa Landungsari Menghadapi Implementasi Alokasi Dana Desa Sesuai Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik4(1). 139-144
Arafat, Nur. 2014. Implementasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Tahun 2012-2014 (Studi pada Badan Amil Zakat Daerah/BAZDA Kota Bekasi Tahun 2012-2014). 1-15
Furqani, Astri. 2010. Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi pada Pemerintahan Desa Kalimo’ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep). UPN. Jatim
Hamzah, Ardi. 2015. Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera dan Partisipatoris. Surabaya: Pustaka
Harsoyo.1997. Manajemen Kinerja. Jakarta:Persada
Indah, Hanifa Suci. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Aggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi 4(8).1-15
Kholmi, Masiyah. 2016. Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi di Desa Kadungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.Ekonomika-Bisnis 7(2).143-152
Kirana, Candra. 2016. Implementasi Purwako Pariaman Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Penumpang dan Barang dalam Daerah Kota Pariaman
Narbuko,Cholid. 2009. Metodologi Penelitian.Jakarta:PT Bumi Aksara
Puji Astuti, Titiek dan Yulianto. 2016. Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia 1(1).1-14
Riyanto, Teguh. 2015. Akuntabilitas Finasial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara.eJournal Administrasi Negara 3(1).119-130
RPJM Desa Aengbaja Kenek Tahun 2015 – 2020
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung:Alfabeta
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Wardoyo. 1980. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Jakarta.
Published
2021-06-18
Abstract viewed = 0 times
pdf downloaded = 0 times