Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

DARI VISI MENJADI KENYATAAN: PERAN KEPEMIMPINAN DALAM REFORMASI SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA

2025-04-22T03:40:25+00:00

This article delves into how visionary leadership can bridge the gap between aspiration and achievement in the public sector. At the heart of any successful public sector reform lies a clear and compelling vision. Visionary leaders possess the foresight to identify pressing issues, envision future possibilities, and articulate a path forward that inspires action and commitment from stakeholders. They understand that a well-defined vision serves as a guiding beacon, aligning diverse interests and efforts toward a common goal of transformation. This new leadership models emphasized symbolic leader behavior; visionary, inspirational messages; emotional feelings; ideological and moral values; individualized attention; and intellectual stimulation. Emerging from these early works, charismatic and transformational leadership theories have turned out to be the most frequently researched theories over the past 20 years. The research method used is qualitative through in-depth interviews, observation and documentation.

The result show that Visionary leadership is a catalyst for sustainable development and inclusive growth in Indonesia's public sector. By anticipating future challenges, articulating compelling visions, setting ambitious agendas, fostering collaboration, promoting accountability, embracing innovation, and overcoming resistance, visionary leaders like President Joko Widodo have reshaped the trajectory of the nation and laid the groundwork for a prosperous future.

Keywords: Vision Leadership, Reform Public Sector, Indonesia, Jokowi.

Abstrak

Artikel ini menggali bagaimana kepemimpinan visioner dapat menjembatani kesenjangan antara aspirasi dan prestasi di sektor publik. Inti dari kesuksesan reformasi sektor publik terletak pada visi yang jelas dan meyakinkan. Pemimpin visioner memiliki pandangan ke depan untukmengidentifikasi isu-isu mendesak, membayangkan kemungkinan-kemungkinan di masa depan, dan mengartikulasikan jalan ke depan yang menginspirasi tindakan dan komitmen para pemangku kepentingan. Mereka memahami bahwa visi yang terdefinisi dengan baik berfungsi sebagai mercusuar, menyelaraskan beragam kepentingan dan upaya menuju tujuan transformasi bersama. Model kepemimpinan baru ini menekankan perilaku pemimpin simbolik; pesan-pesan visioner dan inspiratif; perasaan emosional; nilai-nilai ideologis dan moral; perhatian individual; dan rangsangan intelektual. Berangkat dari karya-karya awal ini, teori kepemimpinan karismatik dan transformasional telah menjadi teori yang paling sering diteliti selama 20 tahun terakhir. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa kepemimpinan visioner merupakan katalisator pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan inklusif di sektor publik Indonesia. Dengan mengantisipasi tantangan masa depan, mengartikulasikan visi yang menarik, menetapkan agenda yang ambisius, mendorong kolaborasi, mendorong akuntabilitas, menerima inovasi, dan mengatasi hambatan, para pemimpin visioner seperti Presiden Joko Widodo telah mengubah arah bangsa dan meletakkan dasar bagi masa depan yang sejahtera.

Kata Kunci: Visi Kepemimpinan, Reformasi Sektor Publik, Indonesia, Jokowi.

KEPEMIMPINAN YANG TEPAT UNTUK MEMBANGUN SEKTOR PUBLIK YANG UNGGUL

2025-04-22T03:40:25+00:00

Penelitian ini membahas tentang Kepemimpinan Yang Tepat Untuk Membangun Sektor Publik Yang Unggul. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data non- numerik. Pendekatan kualitatif ini sangat cocok digunakan karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara rinci perspektif, pengalaman, dan praktik kepemimpinan dari berbagai sudut pandang dari orang-orang yang terlibat secara langsung dalam sektor public. Hasil dari penelitian ini adalah Pemimpin yang efektif adalah mereka yang tidak hanya memiliki visi yang jelas mengenai tujuan dan arah organisasi, tetapi juga memiliki kemampuan luar biasa untuk mengkomunikasikan visi tersebut kepada seluruh anggota tim dan salah satu praktik kepemimpinan yang sangat efektif adalah berinvestasi secara berkelanjutan dalam pelatihan dan pengembangan staf untuk memastikan bahwa karyawan mereka mampu mempertahankan pengetahuan dan keterampilan terbaru. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Penelitian ini mengungkapkan bahwa kepemimpinan yang tepat untuk membangun sektor publik yang unggul adalah kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan visi yang jelas, transparansi, adaptabilitas, dan praktik partisipatif.

Kata Kunci : Kepemimpinan, Sektor Publik

PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING KOMODITI UNGGULAN DI KABUPATEN SUMENEP

2025-04-22T03:40:25+00:00

Pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Sumenep telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.32/Men/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan. Tujuan pengembangan kawasan Minapolitan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi perikanan dan kelautan. Desa yang berada di kawasan Minapolitan adalah Desa Pagar Batu Kecamatan Saronggi dengan komoditas unggulannya adalah rumput laut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kawasan Minapolitan yang fokus pada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014 tentang Pembangunan Ekonomi Kelautan dan Perikanan Berbasis Wilayah. Metodologi yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik snowball sampling. Hasil penelitian pengembangan kawasan minapolitan ditandai dengan terbentuknya kelompok penggarap, pengolah dan pemasar, pelatihan atau pembinaan, serta pendampingan yang diberikan oleh pemerintah. Namun perlu ditingkatkan koordinasi dan kolaborasi antar pihak terkait seperti Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep, kelompok penggarap, pengolah dan pemasar serta penyuluh.

Kata Kunci: Pengembangan Kawasan, Daya Saing, Komoditas Unggulan

PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN (Studi pada Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep)

2025-04-22T03:40:25+00:00

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pengembangan kapasitas kelembagaan Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga, dan Pariwisata (DISBUDPORAPAR) Kabupaten Sumenep. Penelitian ini memberikan wawasan kepada DISBUDPORAPAR tentang pengembangan kapasitas dinas terutama dalam aspek struktur organisasi, budaya organisasi, kepemimpinan, serta sarana dan prasarana yang memadai. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1.) Struktur organisasi DISBUDPORAPAR sesuai dengan Peraturan Bupati No.33 Tahun 2022, sehingga struktur dinas tidak dapat diubah sembarangan.(2.) Budaya kerja positif dan produktif dibangun melalui nilai-nilai luhur seperti kesopanan dan komunikasi yang baik. Kegiatan kebersamaan, baik formal maupun informal, mempererat hubungan antar pegawai dan menciptakan rasa kekeluargaan (3.) Kepemimpinan di DISBUDPORAPAR sudah baik, dengan kepala dinas yang memotivasi pegawai serta memberikan kritik dan saran terhadap program yang diajukan. (4.) Hambatan dalam aspek sarana prasarana termasuk ketergantungan pada bantuan pihak ketiga untuk fasilitas transportasi logistik event dan keterbatasan anggaran, yang digunakan untuk mendukung program kerja setiap bidang, sehingga usulan sarana prasarana tidak selalu disetujui langsung. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kapasitas kelembagaan DISBUDPORAPAR

PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT KEPULAUAN DALAM PERSPEKTIF LOCAL ECONOMIC RESOURCES DEVELOPMENT (STUDI DI DESA PAGERUNGAN BESAR KECAMATAN SAPEKEN)

2025-04-22T03:40:25+00:00

Pengembangan ekonomi kepulauan merupakan bagian penting pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan lapangan pekerjaan serta menambah pendapatan masyarakat kepulauan. Pengembangan perekonomian masyarakat kepulauan dengan ini dapat melalui pemanfaatan faktor produksi sumber daya lokal, dengan ini peneliti tertarik untuk mengkaji terkait pengenmbangan ekonomi masyarakat kepulauan dan perspektif LERD yang bertujuan mengetahui pengembangan ekonomi masyarakat kepulauan melalui potensi lokal melalui pengumpulan data saat observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengembangan ekonomi masyarakat kepulauan dalam perspektif local economic resources development (LERD) Pagerungan Besar menunjukkan telah sesuai dengan fokus yang digunakan bahwa pemanfaatan foktor- faktor produksi SDA, SDM, modal, teknik dan kelembagaan kepulauan dilakukan oleh pemerintah, dimanfaatkan baik oleh pemerintah dan masyarakat kepulauan khususnya pulau Pagerungan Besar terlihat adanya potensi unggulan kepulauan Kecamatan Sapeken dari sektor perikanan dan perkebunan yang dimanfaatkan. Pemanfaatan SDA yang dilakukan menghasilkan produk hasil masyarakat dan UMKM kepulauan Pagerungan Besar dari ikan seperti abon ikan, bakso ikan, sambal ikan dan dari perkebunan adanya kripik singkong, sukun dan pisang yang merupakan khas Pagerungan Besar, pemanfaatan SDM sebagai pengelola dengan upaya pemerintah meningkatkan kualitas SDM agar maksimal dalam memanfaatkan SDA melalui sosialisasi dan pelatihan yang diberikan, modal sekaligus pemanfaatan teknologi untuk memaksimalkan pengembangan ekonomi masyarakat kepulauan dibantu kelembagaan-kelembagaan yang ada diantaranya BUMDes Pagerungan Besar Jaya, PKK, Karang Taruna, IKMA-PB serta lembaga pendidikan yang ada di desa Pagerungan Besar.

Kata Kunci: Pembangunan, Pengembangan Ekonomi, Masyarakat Kepulauan, LED, LERD

IMPLEMENTASI MBKM PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA DALAM MEWUJUDKAN SELF IMPROVEMENT MAHASISWA (STUDI PADA PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA 3 INBOUND UNIVERSITAS ANDALAS)

2025-04-22T03:40:25+00:00

Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka merupakan inovasi pembelajaran untuk memberikan pengalaman belajar di luar kampus kepada mahasiswa, salah satu programunggulannya adalah Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui dan mendeskripsikan ketercapaian Implementasi MBKM Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka dalam mewujudkan Self Improvement mahasiswa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif dan fokus penelitian yang digunakan dari Grindle (1980) bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh Content Of Policy yang meliputi: Interest Affected, Type of Benefits, Extent of Change Envinsion, Site of Decision Making, Program Implementer dan Resources Commited. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pengembangan diri yang baik dirasakan mahasiswa setelah mengikuti program ini, salah satunya mahasiswa merasa menjadi pribadi mandiri dan mampu beradaptasi dalam lingkungan sosial. Selain itu mahasiswa mendapatkan wawasan kebangsaan yang beragam melalui koneksi pertemanan luas dari mahasiswa berbagai daerah Indonesia. Namun dalam pelaksanaan program terdapat beberapa kendala terjadi, seperti website resmi program yang sering eror, bantuan biaya hidup yang telat cair dan kendala yang disebabkan oleh pelaksana, seperti: miskomunikasi, perbedaan pendapat serta kurang optimal dalam melakukan tugas dan tanggung jawab.

Kata Kunci: Implementasi, MBKM, Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Self Improvement

PARTISIPASI DALAM KELEMBAGAAN KOLABORASI PENGELOLAAN WISATA PANTAI LOMBANG DI KABUPATEN SUMENEP

2025-04-22T03:40:25+00:00

Pemerintah Daerah sebagai pengelola wisata Pantai Lombang senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan wisatawan. Namun, fakta di lapangan masih banyak keluhan masyarakat yang menganggap wisata Pantai Lombang kurang ada kebaruan karena pemerintah dinilai terbatas dalam kemampuan mengelola objek wisata yang menarik sehingga perlu adanya kolaborasi dengan beberapa pihak dalam mendukung pengembangan wisata Pantai Lombang. Partisipasi dalam Desain kelembagaanCollaborative Governance digunakan untuk melihat kesempatan partipasi Stakeholders untuk ikut andil dala pengelolaan wisata di Pantai Lombang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Collaborative Governance dalam Pengelolaan wisata Pantai Lombang di Kabupaten Sumenep. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Fokus dalam penelitian ini mengacu pada teori Ansell dan Gash (2007) bahwa dalam Collaborative Governance terdapat dimensi desain kelembagaan terdiri dari: kesempatan partisipasi, forum yang terbentuk, aturan yang jelas, transparansi dalam kolaborasi. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kata Kunci: Pengelolaan, Wisata, Stakeholders, Collaborative Governance, Pantai Lombang

PENGUATAN POTENSI UMKM MELALUI PROGRAM DIGITALISASI DI KABUPATEN SUMENEP

2025-04-22T03:40:25+00:00

Untuk membantu kemajuan sektor UMKM dalam rangka memulihkan kesejahteraan bangsa terutama setelah pandemi Covid-19, pemerintah berupaya meningkatkan skill UMKM di bidang digitalisasi. Dalam mempertahankan usahanya pelaku UMKM siap tidak siap harus beralih ke sistem digitalisasiuntuk pasca Covid-19. Masih banyak pelaku UMKM yang tidak memanfaatkan adanya teknologi digitalisasi karena dianggap terlalu rumit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguatan potensi UMKM melalui program digitalisasi di Kabupaten Sumenep. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Peneliti menggunakansumber primer dan sumber sekunder untuk memperoleh informasi maupun data dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh berupa Peraturan Pemerintah, Perundang-Undangan, administrasi publik, jurnal UMKM berbasis digitalisasi.Penguatan potensi yang dilakukan berjalan dengan cukup baik. Akan tetapi, hasil yang diharapkan masih belum optimal karena terdapat beberapa unsur yang butuh penyempurnaan terkait penguatan potensi melalui program digitalisasi. Pemerintah harus fokus terhadap permasalahan-permasalahan yang bisa membuat UMKM tertinggal.

Kata Kunci: Pemberdayaan, UMKM, Digitalisasi, Ekonomi

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SUMENEP

2025-04-22T03:40:25+00:00

Anak adalah aset berharga bagi negara, namun tidak semua anak memiliki orang tua dan memiliki rumah untuk pulang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kualitas Layanan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan & Pelayanan Sosial Asuhan Anak Sumenep. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan fokus penelitian mengenai peningkatan kualitas pelayanan anak asuh di UPT. Pelayanan Sosial Asuhan Anak Kabupaten Sumenep. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Instrumen penelitian ini meliputi Pedoman wawancara dan Perekam suara. Subyek dalam penelitian ini adalah Kepala UPT Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Kabupaten Sumenep sebagai informan Kunci dan Alumni Anak Asuh di UPT Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Kabupaten Sumenep sebagai Informan Utama. Hasil dari penelitian ini diantaranya yaitu sarana prasarana pada objek tersebut memadai seperti ruang inap, ruang belajar, mushollah, kantor, dll. Pelayanan yang diberikan pada penelitian ini sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. Jaminan yang diberikan telah memadai seperti Pendidikan,tempat tinggal, kesehatan, kebutuhan pangan dan jaminan lainnya. Kedekatan dan komunikasi yang terjalin dilakukan sangat baik antara petugas dengan para anak asuh. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu UPT Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak secara keseluruhan pada masing-masing dimensi telah menunjukkan bahwa dari beberapa dimensi kualitaslayanan yang telah dipaparkan sudah cukup berkualitas, karena hanya satu dimensi tangibles yang kurang memadai dari beberapa dimensi tersebut.

“OPTIMALISASI PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN SUMENEP”(STUDI DI DESA PAMOLOKAN SEBAGAI DESA MODEL CEPAK)

2025-04-22T03:40:25+00:00

Perkawinan adalah ikatan antara dua pihak laki-laki dan perempuan sedangkan perkawinan anak merupakan pelanggaran atas hak anak yang ada di dalam hak asasi manusia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui optimal atau tidaknya pelaksanaan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sumenep (studi di Desa Pamolokan sebagai Desa Model CEPAK). Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi melalui 4 informan meliputi: kader desa Pamolokan, Sekertaris desa, pemuda desa dan masyarakat. Melalui implementasi yang dilakukan mengenai desa model cegah perkawinan anak dengan menggunakan teori Edwards III di dapatkan hasil bahwa: 1) komunikasi yang dilakukan dalam menyampaikan program dengan cara langsung melalui sosialisasi dan pembinaan adapun secara tidak langsung dengan menggunakan media yang tersedia seperti media sosial instagram dan youtobe. 2) sumberdaya, meliputi sumberdaya manusia yang menjadi faktor penting dalam menjalankan program desa model CEPAK dan sumberdaya finansial yang merupakan anggaran dalam mendukung terselenggaranya desa model CEPAK di Pamolokan. 3) Disposisi, merupakan sikap dan komitmen dari atasan dalam pelaksanaan kebijakan dengan bekerjasama melalui lembaga desa PKK dan Posyandu. 4) Struktur birokrasi atau organisasi merupakan hubungan yang saling bertanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas mengenai program desa model CEPAK. Dengan hal tersebut, implementasi yang diberikan kepada masyarakat tidak hanya melalui peraturan dan upaya namun, harus di dukung melalui sebuah edukasi dan aksi yang nyata.

Kata Kunci: Optimalisasi, Perkawinan anak, Desa pamolokan model CEPAK.

PENGEMBANGAN WISATA PANTAI MATAHARI DI DESA LOBUK DALAM PERSPEKTIF PENTAHELIX

2025-04-22T03:40:51+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan wisata Pantai matahari di desa lobuk dalam perspektif Penta Helix. BUMDES yang sebagai pengelola wisata Pantai matahari di desa Lobuk selalu berusaha memenuhi kebutuhan wisatawan. Permasalahan yang ada di Pantai matahari kurangnya pengembangan yang berkelanjutan sehingga wisatawan gampang mersa jenuh dan bosan, sehingga perlu dilihat dalam sudut pandang dari beberapa aktor dalam mendukung tercapainya wisata yang banyak di minati. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Teknik Pengumpulan data melalui observassi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penelitian ini ada 5 fokus penelitian yang di guankan dalam komponen perspektif Penta Helix Lindmark, Sturesson & Roos, (2009) bahwa dalam konsep Penta Helix terdiri dari: Bussines (Usaha) Keberadaan Bumdes dan UMKM lokal telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan dan peningkatan ekonomi masyarakat, Government (Pemerintah) Pelatihan, dan pembinaan, hingga kolaborasi dengan masyarakat, pemerintah desa dan daerah telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjadikan wisata Pantai Matahari sebagai destinasi wisata yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi masyarakat, Community (Komunitas) Melalui pelatihan, pembinaan, dan partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan, komunitas ini membantu menciptakan destinasi wisata yang menarik dan berkelanjutan, Academic (Akademisi) pengabdian masyarakat, dan kegiatan pendidikan, akademisi membantu mengidentifikasi potensi dan tantangan yang ada serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut, Media (Publikasi) . Media sosial memberikan platform yang luas dan cepat untuk mengupdate informasi dan menarik perhatian wisatawan. Pada hasil penelitian ini pengembangan wisata yang dilakukan oleh pengelola sudah melibatkan beberapa stakeholder, namun keterlibatan yang ada dengan peran masing-masing stakeholder perlu di optimalkan lagi peran dari masing-masing unsur Penta Helix dan memenuhi semua aspek yang ada pada unsur Penta Helix.

Kata Kunci: Pengembangan Wisata, Pantai Matahari, Penta Helix

EVALUASI PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN PARKIR BERLANGGANAN

2025-04-22T03:40:51+00:00

Parkiran menjadi fenomena yang sering dijumpai dalam sistem transportasi. Fenomena tersebut terjadi hampir di seluruh kota yang ada di Indonesia. Evaluasi kebijakan parkir berlangganan di Kab. Sumenep dilatar belakangi oleh jukir ilegal yang sering menyalahgunakan lahan parkir untuk mendapatkan keuntungan. Lahan parkir menjadi masalah yang penting dan mendesak yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerinatah kota. Di jelaskan bahwa objek retribusi Pelayanan dan Penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum, jalan umum sebagaimana dimaksud di tetapkan oleh Bupati. Dari hal tersebut jelaslah, bahwasannya Pemerintah dalam hal ini Bupati sebagai Kepala Pemerintah mempunyai kebijakan dan kewenangan dalam menentukan titik-titik dan lokasi jalan umum yang dijadikan sebagai objek retribusi parkir. Banyaknya penyalahgunaan lahan parkir yang terjadi di Kabupaten Sumenep yang berlokasi di Indomart Jl. DR. Cipto, di sepanjang jalan Jl. Jendral Sudirman, dan sepanjang jalan Jl. Diponegoro. Penelitian ini bertujuan untukmengevaluasi kebijakan pengelolaan parkir berlangganan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan retribusi parkir berlangganan di Sumenep bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menertibkan perparkiran. Namun, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan, yaitu masih banyak masyarakat yang belum mematuhi aturan dan juru parkir liar yang masih beroperasi.

Kata Kunci: Kebijakan, Evaluasi Kebijakan, Pengelolaan Parkir Berlangganan

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN STUNTING ( STUDI PADA PUSKESMAS GULUK-GULUK KABUPATEN SUMENEP )

2025-04-22T03:40:51+00:00

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih tingginya angka stunting di indonesia pada tahun 2022 yang mencapai 21,6%, dan prevelensi stunting di jawa timur yang mencapai 19,2% sementara itu sumenep berada di urutan ke 15 di jawatimur dengan mencapai 21,6% sehingga terciptanyalah PeraturanPresidenNomor 72 Tahun 2021 2021TentangPercepatanPenurunan Stunting dan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Percepatan Penanggulangan Stunting. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui Implementasi kebijakan yang dilakukan oleh puskesmas Guluk- guluk dalam penurunan stunting. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif sebagai analisi data dengan teknik pengumpulan datanya yaitu observasi,wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi oleh Van Meter dan Van Horn (1975) yang memiliki 6 indikator yaitu : Ukuran dan Tujuan Kebijakan,Sumber Daya Manusia, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, Lingkungan Sosial, Ekonomi, atau dan Politik. Implementasi kebijakan penurunan stunting di puskesmas guluk-guluk sudah berhasil. Lokasi yang saya pilih yaitu puskesmas Guluk-guluk. Alasan peneliti mengambil lokasi di lokasi tersebut dikarenakan puskesmas Guluk-guluk mampu menekan angka stunting di kecamatan Guluk-guluk, Hasil penelitian berdasarkan fukus penelitian implementasi kebijakan penurunan stunting di puskesmas guluk-guluk sudah sesuai dengan yang ditentukan, para implementor/pelaksana sudah melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Sumber daya yang terlibat dalam implementasi penurunan stunting cuckup maksimal. Pada konteks implementasi kebijakan penurunan stuntinng, agen pelaksana yang terlibat cukup demokratif dan persuasif. Hal ini mempengaruhi ketercapaian tujuan yang akan dicapai dengan batas waktu yang ditentukan.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Stunting.

EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KABUPATEN SUMENEP

2025-04-22T03:40:51+00:00

Penelitian ini mengevaluasi kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Sumenep. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kesejahteraan masyarakat yang berperan meningkatkan kualitas hidup. Setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan dasar dan pemerintah yang membiayainya. Pernyataan tersebut sesuai dengan ayat 1 dan 2 UUD 1945 pasal 31. Angka putus sekolah di Kabupaten Sumenep termasuk pada peringkat kedua di Jawa Timur. Penelitian ini berfokus pada teori fungsi evaluasi (Dunn and Ripley) yang berisikan 4 hal yakni; Eksplanasi, Kepatuhan, Audit, dan Akunting. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, teknik analisis yang digunakan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan kebijkan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Sumenep telah terlaksana sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kebijakan dan dibuktikan dengan adanyapenurunan angka putus sekolah pada tahun akademik 2023-2024 sebagai bentuk pelaksanaannya sudah terealisasi dan benar-benar sampai pada sasaran kelompok yang dituju. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan program wajib belajar 12 tahun ini sudah dilaksanakan sejak 2013 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dengan berbagai upaya dalam mendukung keberhasilan kebijakan ini.

Kata Kunci: Pendidikan, Wajib Belajar, Evaluasi Kebijakan

PEMBERDAYAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN HIDUP DI KABUPATEN SUMENEP (STUDI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMENEP)

2025-04-22T03:40:51+00:00

Sosial (PMKS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Di Kabupaten Sumenep yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sumenep, mampu memanfaatkan kondisi masyarakat PMKS lebih sejahtera yaitu 1) Menciptakan suasana masyarakat berkembang yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep dalam memberdayakan masyarakat PMKS, salah satunya penguatan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada wanita rawan sosial ekonomi, pemulung dan bagi pedagang kecil, dan anak terlantar, 2) Memperkuat potensi daya masyarakat PMKS yang diberdayakan Pemerintah melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana peralatan untuk kewirausahaan serta peralatan sekolah bagi anak kurang mampu, 3) Memberdayakan dan melindungi masyarakat PMKS, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep untuk berkembang dan terus berkarya dalam kewirausahaan mandiri

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN UMUM DI KECAMATAN DUNGKEK KABUPATEN SUMENEP

2025-04-22T03:40:51+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan netralitas kepala desa dalam pemilu di Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep. Dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan Publik Mazmainan dan Paul A. Sabatier. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, dengan fokus 1) implementasi kebijakan. 2) Faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan. 3) Perilaku pelaksana kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan netralitas kepala desa masih menghadapi tantangan yang signifikan. Adanya tekanan dari pihak eksternal maupun internal sehingga kepala desa sulit untuk mematuhi netralitas yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 dan UU No. 6 Tahun 2014 dengan bukti adanya salah satu perangkat desa yang tidak netral. Penelitian juga mengidentifikasi tekanan politik dari partai politik, hubungan kekeluargaan, dan intervensi pemerintah sebagai faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan kepala desa terhadap kebijakan netralitas. Temuan ini menyoroti pentingnya integritas pemilu dan perlindungan terhadap proses demokratisasi di tingkat lokal. Untuk meningkatkan implementasi kebijakan ini, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dan memberikan pemahaman secara mendalam tentang pentingnya netralitas, termasuk penegakan sanksi yang lebih tegas, melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap netralitas kepala desa, dan program pelatihan yang intensif untuk meningkatkan keterampilan dan komitmen kepala desa dalam menjaga netralitas.

Kata kunci: implementasi kebijakan, netralitas, kepala desa.

PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUMENEP

2025-04-22T03:40:51+00:00

Sampah yang timbul dari aktivitas yang dilakukan manusia semakin bertambah volumenya seiring meningkatnya populasi penduduk, tingkat konsumsi, serta kemajuan teknologi. Jumlah populasi penduduk yang mencapai 261.115.456 juta jiwa turut menyumbang suplai timbulan sampah yang menembus angka 65 juta ton/tahun (BPS, 2018:5). Proyeksi penduduk yang meningkat tentunya juga meningkatkan timbulan sampah. Berdasar pada latar belakang penulisan skripsi ini akhirnya bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa Peran pemerintah daerah sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator dalam hal ini Dinas Lingkungan hidup sudah menerapkan peran dan tugasnya dengan baik dalam melakukan pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep. Hanya saja dalam pelaksanaannya ataupun pengaplikasiannya belum maksimal.

Kata Kunci: Peran pemerintah, Pengelolaan Sampah, Partisipasi masyarakat

INOVASI SISTEM KEAMANAN PELAYARAN (SIKAPAL UNTUK KESELAMATAN TRANSPORTASI LAUT KEPULAUAN SAPEKEN (STUDI DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA)

2025-04-22T03:40:51+00:00

Pemerintah melakukan pemaksimalan pelayanan publik agar pengembangan pelayanan dilakukan secara inovatif. Inovasi menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi dan mengatasi berbagai masalah yang melibatkan individu, masyarakat, kelompok, serta pemerintah. Salah satunya dengan inovasi SiKapal (Sistem Keselamatan Pelayaran) untuk membantu memberikan pertolongan secepatnya dengan menemukan titik kordinat (lokasi) perahu atau kapal yang mengalami kecelakaan laut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inovasi pelayanan program sistem keamanan pelayaran (sikapal) bagi para nelayan di Kabupaten Sumenep di Dinas Komunikasi Dan Informatika. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian mengacu pada teori menurut Basuki (2019) mengenai karakteristik inovasi pelayanan publik, bahwa cepat atau lambat penerimaan inovasi oleh masyarakat sangat tergantung pada karakteristik inovasi itu sendiri yaitu dapat dilihat dari: keunggulan relatif (relative advantage), kesesuaian (compatibility), kerumitan (complexity), kemampuan dilakukan percobaan (triability), dan dapat diamati (observability). Data dan hasil penelitian diperoleh dari hasil observasi, wawancara dengan beberapa informan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi SiKapal memang memiliki kelebihan ataupun pemerintah sudah menyesuaikan alat SiKapal dengan permintaan masyarakat, tidak ada kerumitan dari penggunaan alat SiKapal hanya saja nelayan harus bisa menjaga kebersihan alat agar tidak menimbulkan kerumitan tersendiri bagi nelayan, kemampuan dilakukan percobaan ini cukup baik dalam kemudahannya tetapi disosialisasikannya belum dikatakan baik karena tidak semua masyarakat tau adanya inovasi SiKapal, dan dapat diamati bahwa semenjak adanya SiKaPal informasi lokasi hanya memerlukan waktu 2 sampai dengan 5 menit karena data lokasi dan informasi terakhir yang dikirim melalui AIS. Penelitian ini merekomendasikan perlu adanya tambahan alat dan pengembangan sistem yang lebih luas jangkauannya.

Kata Kunci: Inovasi, Pelayanan Publik, SiKapal

KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PASIEN RAWAT INAP PADA RUMAH SAKIT ISLAM GARAM KALIANGET ( STUDI KOMPARATIF PASIEN BPJS DAN NON BPJS

2025-04-22T03:40:51+00:00

Sebagai badan usaha milik negara (BPJS) ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk rakyat Indonesia dalam memberikan jaminan kesehatan. Program jaminan kesehatan melalui BPJS mulai diselenggarakan pada tahun 2014 melalui dasar hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 sebagai transformasi dari PT Askes (Persero). Dibentuknya BPJS diharapkan dapat melayani seluruh penduduk Indonesia, khususnya yang telah menjadi peserta BPJS kesehatan. Berdasarkan permasalahan ataupun fenomena-fenomena yang telah di jelaskan oleh peneliti, maka permasalah dari penelitian ini mengukur kualitas pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS dan Non BPJS di RSI Kalianget. Tujuan dari peneliti ini untuk mengetahui perbandingan pelayanan kesehatan bagi pasien pengguna BPJS dan Non BPJS di RSI KALIANGET. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan studi komparatif. Teknik analisa data yang digunakan diantaranya Reduksi data, Data Display, dan Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian ini ditinjau dari fokus peneliti yang mengaitkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kesamaan hak ini maka kualitas pelayanan kesehatan pada pasien rawat inap tidak ada perbedaan pelayanan bagi pasien BPJS maupun Non BPJS Kesehatan di RSI Garam Kalianget.

Kata Kunci : kualitas pelayanan, studi komparatif, BPJS

PENGEMBANGAN DESA WISATA KERIS DALAM PERSPEKTIF MODAL SOSIAL DI DESA AENG TONGTONG KECAMATAN SARONGG

2025-04-22T03:40:51+00:00

Desa Aeng Tongtong merupakan desa yang ditetapkan sebagai desa wisata keris dengan jumlah empu terbanyak dan pernah mendapat penghargaan dari UNESCO. Meskipun demikian, pengembangan desa ini masih kurang optimal dan tidak sepenuhnya mencerminkan tempat wisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengembangan desa wisata keris dalam perspektif modal sosial di Desa Aeng Tongtong Kecamatan Saronggi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Berfokus pada tiga unsur modal sosial yang ada di desa Aeng Tongtong yang menunjukan bahwa: 1) Norma yang ada memastikan semua aktivitas wisata berbasis budaya dengan penghormatan dan dipertahankan keasliannya seperti melakukan puasa penyucian diri dan penjamasan keris pada bulan Muharram. 2) Jaringan yang kuat antara kepala desa, ketua desa ini wisata, BUMDes, empu dan pihak eksternal sangat penting untuk meningkatkan kunjungan serta mengadakan perkumpulan rutin untuk mengembangkan desa wisata. 3) Kepercayaan Antusiasme dan dukungan aktif masyarakat terhadap pengembangan desa wisata terlibat langsung pada acara penjamasan keris dan kegiatan desa wisata, kepercayaan masyarakat terhadap nilai historis dan budaya keris menjadi pondasi utama yang memperkuat keberhasilan dan keberlanjutan pengembangan desa wisata. Modal sosial memainkan peran penting dalam pengembangan desa wisata yang menjadi kunci utama dalam pembangunan dan kemajuan desa wisata keris yang ada desa Aeng Tongtong kecamatan Saronggi.

Kata Kunci: Pengembangan, desa wisata keris, modal sosial.

KEBIJAKAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIKLANAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN PELAKU USAHA DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (Studi Pada Pedagang Di Pasar Bangkal Kabupaten Sumenep Pasca Penutupan Aplikasi Tiktok Shop)

2025-04-22T03:41:14+00:00

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik, Tiktok menyatakan tindakan memfasilitasi transaksi jual-beli barang di dalam Tiktok Shop. Media sosial merupakan salah satu media instan dengan berbagai kegunaan. Media sosial selain berfungsi sebagai alat komunikasi, media sosial juga berfungsi juga menjadi sarana bagi penggunanya untuk menggali secara macam informasi yang dibutuhkan dan menentukan pembentukan realitas, serta pemikiran dan pandangannya tentang dunia dan realitas sosial di dalamnya. Media sosial memiliki fungsi peranan dan berbagai pengaruh dalam kehidupan masyarakat, sehingga harus didesain ulang agar media sosial semacam ini tetap mempertahankan fungsi dan tujuan dari media sosial itu sendiri, serta menghadirkan berbagai aspek dalam kehidupan setiap individu atau kelompok. Metode yang digunakan dalam penelitian proposal ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kebijakan tersebut memiliki dampak signifikan pada berbagai kelompok pedagang, terutama bagi mereka yang bergantung pada platform online untuk menjual produk. Pedagang yang sudah berjualan online merasakan penurunan penjualan dan harus mencari alternatif lain, sementara pedagang yang belum berjualan online melihat potensi untuk mulai memanfaatkan teknologi dalam bisnis mereka. Kebijakan ini juga menekankan pentingnya diversifikasi dan adaptasi dalam strategi bisnis untuk menghadapi perubahan yang tidak terduga di pasar.

Kata Kunci: Kebijakan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023, Pedagang Kaki Lima

KETERCAPAIAN KALENDER EVENT SUMENEP TAHUN 2023 DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT (STUDI PADADINASKEBUDAYAAN,PEMUDA,OLAHRAGADANPARIWISATAKABUPATENSUMENEP)

2025-04-22T03:41:14+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian kalender event Sumenep 2023 di Kabupaten Sumenep. Kabupaten Sumenep memiliki potensi pariwisata yang besar, namun masih perlu upaya maksimal dalam pengelolaan dan pemasaran event-event wisata. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait guna memperoleh data sepanjang tahun 2023. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas kalender event sebagai strategi pengembangan pariwisata lokal. Dengan mengetahui sejauh mana ketercapaian kalender event Sumenep 2023 dalam perspektif pembangunan berbasis masyarakat di Kabupaten Sumenep, diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan dan perencanaan yang lebih baik untuk event-event mendatang, dan dapat menjadi sumbangan penting dalam mengembangkan potensi pariwisata Kabupaten Sumenep dan meningkatkan daya saingnya sebagai destinasi wisata unggulan.

Kata Kunci : Kalender Event, Pembangunan berbasis masyarakat.

PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL DALAM MEMPROMOSIKAN PARIWISATA (STUDI PADA DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SUMENEP)

2025-04-22T03:41:14+00:00

Industri pariwisata sebagai salah satu industri yang keberadaannya kini berkembang sangat pesat, dimana pemasaran destinasi pariwisata memiliki peran penting dalam memenangkan persaingan global. Dampak yang ditimbulkan oleh media sosial sudah seharusnya dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep khususnya DISBUDPORAPAR dalam mempromosikan pariwisata untuk lebih menjangkau banyak wisatawan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan media sosial dalam mempromosikan pariwisata di Kabupaten Sumenep. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemanfaatan media sosial dalam mempromosikan pariwisata di Kabupaten Sumenep. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah urgensi dan upaya pemerintah Kabupaten Sumenep yang telah mendigitalisasi sistem pemerintahan yang awalnya melalui media konvensional menjadi menggunakan media sosial.

Kata Kunci: Media Sosial, Pariwisata, DISBUDPORAPAR Kabupaten Sumenep

Analisis Pendapatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Sumenep

2025-04-22T03:41:14+00:00

Penelitian ini menganalisis Pendapatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumenep. BPRS merupakan bank komunitas yang bertempat di daerah. Sebagai bank dengan sistem syariah yang dijalankan, lembaga keuangan syariah ini sangat penting untuk dididrikan di setiap daerah di Indonesia khususnya di Madura. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Pendapatan Bank Pembiyaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumenep. Pada penelitian ini pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan Pendapatan Operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sejumlah Rp.5.086.734 dan Pendapatan Non Operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sejumlah Rp.

977.880.

Kata Kunci : Pendapatan Bank, BPRS, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PENGELOLAAN TERTIB ADMINISTRASI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN KOTA SUMENEP

2025-04-22T03:41:14+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pengelolaan Tertib Admnistrasi Publik dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kota Sumenep.Pengelolaan Tertib Atminstrasi publik dilatar belakangi oleh Camat yang memiliki budaya patriarki yang melekat di dalam masyarakat. Masyarakat memandang bahwa Tertib Administrasi dan Pelayaan sangat baik. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: tetib administrasi di Kecamatan Kota Sumenep Kemudahan pengelolan tertib administrasi dalam peningkatan pelayanan ini diperlukan SDM yang baik dalam melakukan pengelolaan tertib administrasi dan dipeerukan juga oleh pengguna layanan agar tidak merasa kesulitan dalam mengurus keperluannya di Kantor Kecamatan Sumenep. Pengguna layanan pasti akan senang jika pegawai di kantor pelayanan respon atau tanggap terhadap keperluan pengguna layanan. Ini akan menjadi penilaian yang baik bagi penyedia layanan. Motivasi, mendorong pengembangan pengelolan tertib administrasi da pelayanan publik di kecamatan kota sumenep. Membangun tim, untuk meningkatkan kulitas pelanyanan dan pengelolan tertib adminitrasi di kecamtan kota sumenep. Kecerdasan emosi, bersikap dan bertanggung jawab pada pengambilan keputusan, bersikap bijak jika terdapat perbedaan pendapat.

Kata Kunci: Pengelolan, Tertib Administrasi,Pelayanan

PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN HIDUP MASYARAKAT DI JALAN DIPONEGORO KABUPATEN SUMENEP

2025-04-22T03:41:14+00:00

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya mendayagunakan masyarakat yang berorientasi untuk membangun masyarakat yang mandiri sehingga pembangunan masyarakat bercirikan dari, oleh dan untuk masyarakat. Berdasarkan hasil pra-survei menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang Kaki Lima merupakan suatu kegiatan ekonomi dalam wujud sektor informal yang membuka usahanya di bidang produksi dan penjualan barang dan jasa dengan menggunakan modal yang relatif kecil serta menempati ruang publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Dipenogoro Kabupaten Sumenep. Metode penelitian dekskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan bagaimana pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Areal Kota Sumenep berdasarkan masalah dan potensinya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa langkah yang dilakukan pemerintah dalam proses pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dilakukan dengan beberapa tahap yaitu melakukan relokasi; pemberian tenda ataupun gerobak; kemudian melakukan penertiban sebagai langkah terakhir bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang masih membandel tidak mau mengikuti program penataan yang dilakukan Pemerintah. Dampak yang terjadi akibat dari kegiatan pemberdayaan diantaranya yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat melaksanakan kegiatan usahanya dengan tenang tanpa adanya ancaman penertiban. Sedangkan dampak bagi Pemerintah adalah dengan keberadaan para Pedagang Kaki Lima (PKL) banyak menunjang peningkatan pendapatan daerah dengan pemungutan pajak retribusi. Akan tetapi dampak negatifnya yaitu sulitnya Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk direlokasi mengingat rendahnya pemahaman yang mereka miliki tentang relokasi.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Pedagang Kaki Lima (PKL), Kesejahteraan Masyarakat.

STAKEHOLDER COLLABORATIVE DALAM PENGEMBANGAN WISATA PANTAI LOMBANG DI KABUPATEN SUMENEP

2025-04-22T03:41:14+00:00

Sumenep yang saat ini terkenal dengan destinasi parawisatanya adalah pantai Lombang dan pantai Slopeng karena memiliki potensi pariwisata yang besar terdapat wisata pantai lombang dan pantai slopeng yang menjadi iconic Sumenep. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.fokus penelitian yang di gunakan adalah teori menurut Persada (2015) Kerjasama yang dilakukan antar stakeholders akan mampu menciptakan nilai tambah bagi suatu pariwisata. Dalam bidang pariwisata, terdapat 5 kelompok stakeholders yang saling bekerjasama yang dikenal dengan 5 PILAR (ABCGM) yaitu meliputi Goverment, Businessman, Community, akademisi, dan Media. Kebaruan pada penelitian ini adalah penerpan penta helix dalam pariwisata di Kabupaten Sumenep yang baru di terapkan pada januari 2023 yang dimana melibatkakan beberapa stakeholders.Pemrintah DISBUDPORAPAR telah melakukan kolaborasi terhadap beberapa stkaholders untuk pengembangan wisata pantai lombang telah mencapai tujuan yang maksimal dalam pengembangan pariwisata pantai lombang.Dalam memaksimalkan kinerja dalam pengembangan wisata stakeholders synergi ini harus lebih efektif dalam berkolaborasi.

Kata Kunci: pariwisata, pengembangan, pembangunan, stakeholders dan Collaborative

PENINGKATAN AKSESIBILITAS(TRANSPORTASI DALAM MENDUKUNG STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI KABUPATEN SUMENEP INCREASING

2025-04-22T03:41:14+00:00

Pariwisata akan menjadi industri terbesar dengan pertumbuhan yang pesat dalam perekonomian jasa dan akan menjadi penggerak utama ekonomi suatu Negara. Dengan adanya kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Indonesia maka Kabupaten Sumenep memiliki modal untuk membranding citra negara dan juga memperkenalkan pariwisata-pariwisata yang ada. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh data observasi yang menunjukkan minimnya upaya strategi pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Sumenep. Untuk merespons hal itu maka peneliti melakukan penelitian dengan melakukan tiga tahapan melalui observasi, pembagian kuisioner penelitian, dan wawancara yang bertujuan untuk mengetahui serta mendapatkan informasi berlanjut terkait strategi pembangunan pariwisata berkelanjutan. Dengan menggunakan metode penelitian campuran, kualitatif dan kuantitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa pentingnya aksesibilitas(transportasi) dalam mendukung strategi pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Sumenep. Upaya pembangunan pariwisata tersebut perlu kerjasama yang baik antara pihak yang terkait (pemerintah, masyarakat, dan sektor privat). Mencapai pariwisata berkelanjutan merupakan proses yang berkesinambungan dan hal itu memerlukan pemantauan dampak secara konstan, mengenalkan tindakan pencegahan atau tindakan korektif bilamana diperlukan serta menumbuhkan kesadaran tentang isu-isu keberlanjutan.

SINERGISITAS PENGELOLAAN UMKM USAHA DAGANG OLAHAN IKAN MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA LEMBUNG TIMUR

2025-04-22T03:41:14+00:00

Pengelolaan UMKM menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan perekonomian masyarakat. Sehingga perlu dikaji mengenai Sinergitas Pengelolaan UMKM Usaha Dagang Olahan Ikan Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Lembung Timur dengan tujuan untuk mengetahui seperti apa pengembangan perekonomian di desa lembung timur dengan adanya UD Bintang Laut dan UD Samudra Laut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sinergitas Pengelolaan UMKM Usaha Dagang Olahan Ikan Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Lembung Timur sudah mengalami peningkatan dengan adanya keberadaan UD Bintang Laut dan UD Samudra Laut. Terlihat masyarakat pekerja atau karyawan dari kedua UD tersebut adalah masyarakat lokal desa lembung timur, sehingga mengurangi pengangguran dan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat desa lembung timur. Adanya UD di desa lembung timur juga menunjukkan adanya pembangunan yang melalui proses sehingga memberikan perubahan sosial terhadap masyarakat desa lembung timur dan sekitarnya. Hasil penelitian yang sudah diperoleh juga memperoleh masukan berupa saran dari peneliti yaitu pemerintah perlu menyentuh UD tersebut sebagai salah satu yang dapat mengurangi angka pengangguran di desa lembung timur, pemerintah juga perlu memotivasi baik karyawan-karyawan yang berada di UD tersebut ataupun memberikan dukungan terhadap UD yang ada, pemilik UD juga perlu membuat SOP yang resmi untuk seluruh karyawan agar lebih disiplin dan karakter karyawan dapat terbangun dengan baik.

Kata Kunci : sinergisitas, pengelolaan UMKM, perekonomian masyarakat

PENINGKATAN KINERJA APARATUR DESA DALAM MEWUJUDKAN KUALITAS PELAYANAN DI DESA KALIKATAK KECAMATAN ARJASA

2025-04-22T03:41:14+00:00

Pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban dasar Pemerintah Desa. Peningkatan kinerja aparatur desa merupakan langkah utama mewujudkan kualitas pelayanan. Sehingga Pemerintah Desa Kalikatak berupaya melakukan peningkatan kinerja pelayanan yang berkualitas agar bisa sesuai dengan harapan masyarakat, karena banyak terjadi masyarakat mengeluhkan pelayanan yang diberikan oleh aparat desa khususnya di Desa Kalikatak, Kecamatan Arjasa. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan, mengetahui, dan mengkaji peningkatan kinerja aparatur Desa dalam mewujudkan kualitas pelayanan di Desa Kalikatak Kecamatan Arjasa.

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Informan penelitian ini terdiri dari Badan Permusyawaratan Desa Kalikatak (BPD) sebagai informan kunci, Kepala Desa Kalikatak sebagai informan utama, masyarakat dan aparatur desa sebagai informan pendukung. Teknik analisis data yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menujjukkan bahwa Pemerintah Desa Kalikatak melalui pelatihan telah mengupayakan peningkatan kinerja paratur desa. Mengenai peningkatan kinerja aparatur Desa Kalikatak maka BPD membuat konsep pelatihan dan pengembangan keterampilan yang terlaksana tahun 2024 dalam mewujudkan kualitas pelayanan yang efektif. Operasional dan standar waktu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah diterapkan dengan baik oleh aparatur Desa Kalikatak. Pelatihan yangditerapkan memberikan manfaat yang signifikan terhadap kinerja dan komitmen aparatur desa.Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk ikut serta melaksanakan pelatihan untuk mengetahuisejauh mana pelatihan tersebut dijangkau oleh aparatur desa.

EVALUASI KINERJA PEMERINTAHAN DESA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN ADMINISTRASI PADA MASYARAKAT

2025-04-22T03:41:32+00:00

Pelayanan merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga pemerintah desa Kalianget Timur sebagai penyelenggara layanan untuk masyarakat desa, dalam penyelenggaraan dan pengelolaan layanan wajib berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan publik. Penelitian ini menekankan kepada evaluasi kinerja pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan administrasi pada masyarakat di Desa Kalianget Timur. Tujuanpenelitian adalah untuk mengetahui evaluasi kinerja pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan administrasi pada masyarakat di Desa Kalianget Timur. Metode penelitian deskreptif kualitatif, dengan fokus penelitian yaitu 1) Menumbuhkan dan meningkatkan sikap saling pengertian antara aparatur tentang persyaratan kinerja, 2) Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang aparatur, 3) Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karier atau pekerjaan yang diembannya sekarang, 4) Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, 5) Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kinerja yang baik, hal ini terlihat dari kuantitas kerja yang dapat diselesaikan dan kualitas kerja yang cepat dan akurat, termasuk juga dalam kinerja pelaksanaan kegiatan desa, telah mempunyai kategori yang baik, yaitu Pemerintah Desa Kalinaget Timur benar-benar menumbuhkan dan meningkatkan sikap saling pengertian paratur ditunjukkan dengan senantiasa membangun sinergritas antar aparat desa, selanjutnya senantiasa mengapresiasi kinerja aparat dengan baik, serta memberikan kesempatan kepada aparatur untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasi aparat dalam melaksanakan pekerjaan, termasuk pelayanan administrasi maupun pengelolaan keuangan desa, juga selalu melakukan evaluasi dalam setiap tahunnya pada pelayanan dan kegiatan desa serta melakukan perencanaan baik secara administrasi maupun perencanaan anggaran desa, selain itu adalah melakukan evaluasi dan pengawasan internal terhadap pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan aparat desa.

Kata Kunci: Evaluasi, Kinerja, Pelayanan dan Aparat Desa

PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KUALITAS PELAYANAN BERBASIS IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (SUATU STUDI DI KECAMATAN BLUTO KABUPATEN SUMENEP)

2025-04-22T03:41:32+00:00

Terdapat beberapa hal yang membuat kurangnya partisipasi atau pun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan program identitas kependudukan digital yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hambatan yang timbul di masyarakat atas program identitas kependudukan digital diantaranya, kurangnya pemahaman dan informasi terkait program yang dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga hal tersebut bisa menjadi salah satu penyebab kurangnyapartisipasi dari masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik analisa kuantitatif yaitu melakukan pengukuran secara objektif dengan menghitung data secara statistic, proses pengolahan data menggunakan SPSS, untuk mendapatkan relevan dan valid. Pada uji yang dilakukan, ujian parsial (uji T), t-hitung sebesar 18,738 lebih kecil dari t-tabel sebesar 0,67698 (t-hitung < t-tabel), yangmengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan sebesar 78% terhadapkualitas pelayanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti partisi pasimasyarakat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. Dinas kependudukan dan pencatatansisip perlu untuk meningkatkan lagi indikator- indikator yang mendapat skor rendah agar dinas kependudukan dan pencatatan sipil mampu menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Kualitas Pelayanan, Identitas kependudukan

Digital dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

EVALUASI KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DISEPANJANG JALAN DIPONEGORO KABUPATEN SUMENEP

2025-04-22T03:41:32+00:00

Keberadaan Pedagang kaki lima (PKL) menimbulkan permasalahan di berbagai daerah. Banyak PKL berjualan di bahu jalan yang berada di sepanjang Jalan Diponegoro. Dalam hal mengatasi permasalahan PKL pemerintah Kabupaten Sumenep mengeluarkan Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Sumenep Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Namun pada implementasinya, meskipun ada Perda yang mengatur penataan dan pemberdayaan PKL namun kebijakan yang ada saat ini tidak sesuai dengan Perda yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di sepanjang Jln Diponegoro Kab. Sumenep. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Fokus penelitian mengacu pada teori Samodra Wibawa ada empat fungsi evaluasi yaitu eksplanasi, kepatuhan, audit dan akunting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak organisasi pemerintahan daerah yang terlibat dalam mengatur pedagang kaki lima yang berada disepanjang Jalan Diponegoro. Diharapkan pemerintah harus segera menyediakan tempat khusus berjualan bagi PKL dan juga harus melakukan pemberdayaan lebih serius kepada para PKL seperti bantuan pemberian modal agar membantu meningkatkan kesejahteraan PKL, menciptakan lingkungan yang lebih tertata rapi dan nyaman bagi masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Kata Kunci: Kebijakan, Evaluasi Kebijakan, Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

SISTEM INFORMASI DATA INTEGRASI DESA BERDAYA (DIGDAYA) DALAM MENDUKUNG PENGELOLAAN DATA KEPENDUDUKAN

2025-04-22T03:41:32+00:00

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengharuskan pengembangan sistem informasi desa oleh pemerintah daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memainkan peran kunci dalam inovasi desa. Salah satu inovatifnya adalah Sistem Informasi DIGDAYA, yang bertujuan mengoptimalkan pengelolaan data daninformasi di desa, meningkatkan efisiensi, dan memberikan pelayanan yang efektif dan relevan. DIGDAYA mengintegrasikan berbagai jenis data kependudukan untuk mendukung pengelolaan data dan pembangunan di desa, meningkatkan efisiensi, aksesibilitas informasi, serta transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem informasi data integritas desa berdaya (digdaya) dalam mendukung pengelolaan data kependudukan (studi di dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten sumenep) Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya sistem informasi desa data integritas desa berdaya (DIGDAYA) telah membantu desa dalam mempermudah pengelolaan data kependudukan dengan lebih efisien dan akurat. data seperti jumlah penduduk, data kelahiran, kematian, dan informasi lain yang relevan dapat diakses dan dikelola dengan lebih mudah.. Berdasarkan hal tersebut bahwa adanya digdaya telah mempermudah dalam melakukan perencanaan pengawasan dan pengarahan,meningkatkan efisiensi dan efektivitas, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Kata Kunci: Sistem Informasi Manajemen, Pengelolaan Data Kependudukan, Pemerintahan Desa

STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) dr. H. MOH ANWAR KAB. SUMENEP

2025-04-22T03:41:32+00:00

Permasalahan mengenai kualitas pelayanan di rumah sakit masih banyak dijumpai di beberapa daerah di Indonesia. Seperti halnya Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moh Anwar di Kabupaten Sumenep. Rumah sakit ini menjadi rujukan utama masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, sehingga pelayanan yang diberikan harus berkualitas dan selaras dengan harapan masyarakat yang menggunakan pelayanan rumah sakit. Salah satu permasalahan yang terjadi pada Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Moh. Anwar, didapat bahwa pendaftaran rawat inap cukup lama, kurangnya responsif dari para pegawai terhadap pasien. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi masyarakat yang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas. Oleh karena itu dibutuhkan strategi peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit terhadap kesejahteraan pasien pengguna layanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Moh Anwar Kabupaten Sumenep. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Hasil penelitian meunjukkan bahwa strategi RSUD untuk meningkatkan kualitas pelayanan sudah dilakukan dan diwujudkan. Seperti membuka poli pelayanan unggulan yaitu poli onkologi dan poli nyeri. Diharapkan RSUD dr. H. Moh Anwar diharapkan dapat mampu untuk membuka layanan baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti layanan kesehatan untuk lansia, dan layanan kesehatan untuk orang-orang dengan disabilitas.

Kata Kunci: Strategi, Kualitas Pelayanan, Pelayanan Publik

PENGARUH PAJAK RESTORAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SUMENEP

2025-04-22T03:41:54+00:00

Penelitian ini mengkaji pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sumenep selama periode 2019-2022, dengan fokus pada peran Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Sumenep. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya dampak positif yang signifikan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2019 hingga 2022. Data efektivitas pemungutan pajak menunjukkan pencapaian yang konsisten atau melampaui target yang ditetapkan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPKAD), dengan tingkat efektivitas rata-rata. sebesar 141%. Hal ini menunjukkan adanya pengelolaan dan pengumpulan pajak restoran yang baik oleh pemerintah daerah. Analisis mengenai pengaruh pajak restoran terhadap PAD menunjukkan kontribusi yang meningkat dari tahun ke tahun, dengan peningkatan pengaruh yang konsisten dari 0,98% pada tahun 2019 menjadi 1,56% pada tahun 2022. Untuk meningkatkan pendapatan daerah, diperlukan upaya lebih lanjut dalam mengembangkan sektor restoran dan memperbaiki sistem pemungutan pajak.

Kata Kunci: Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah

PENGARUH BUMDes TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA 2023 (Studi BUMDes Pelangi Nusantara di Desa Lobuk)

2025-04-22T03:41:32+00:00

Badan Usaha Milik Desa yang dirasakan mampu mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Desa. Saat pengelolaan BUMDes maksimal maka pendapatan BUMDes akan meningkat dan akan berdampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa yang nantinya dapat digunakan untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat, fasilitas-fasilitas desa dan program yang akan dijalankan. semakin baik pengelolaan BUMDes maka semakin tinggi pula Pendapatan Asli Desa. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh BUMDes terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Teknik analisa data yang digunakan diantaranya uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji linearitas, uji homogenitas, dan uji regresi linier sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan Badan Usaha Milik Desa berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa dengan pengaruh sebesar 0,676 atau 67,6% dan 32,4% di pengaruhi oleh faktor lain seperti Hasil Tanah Kas Desa dan juga Anggaran Dana Desa (ADD). Sedangkan koefisien korelasi (R) sebesar 0,822. Hasilnya yaituterdapat pengaruh variabel independen Badan Usaha Milik Desa terhadap Pendapatan AsliDesa. Untuk semua pihak yang terlibat diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan BUMDes agar dapat meningkatkan pendapatan asli desa.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pendapatan Asli Desa

PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA PADA BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG SUMENEP

2025-04-22T03:41:32+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kualitas pelayanan Program Jaminan Kecelakaan Kerja pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sumenep. Penelitian ini dilakukan atas dasar pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan peserta. Metode yang digunakan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan kuat terhadap kualitas pelayanan, dengan transparansi memiliki 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 9,613 dan signifikansi 0,000, serta akuntabilitas dengan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 11,811 dan signifikansi 0,000. Secara simultan, transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan dengan nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 277,645 dan sig. 0,000. Dari penelitian ini direkomendasikan agar BPJS Ketenagakerjaan memperhatikan cakupan program dan manfaat yang ditawarkan agar dapat menunjang kepuasan peserta serta melakukan penelitian lanjutan dengan metode kualitatif untuk pemahaman yang lebih mendalam.

KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

2025-04-22T03:41:32+00:00

Penelitian ini menganalisis kontribusi pajak hiburan terhadap penigkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep selama periode 2019-2022 menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini tidak menggunakan angket ataupun kuesioner, menggunakan teknik observasi non partisipan, dengan teknik analisa data rumus efektivitas dan kontribusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran kontribusi pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Pajak hiburan diidentifikasi sebagai sumber potensial pendapatan daerah. Data diperoleh dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sumenep dan dianalisis dengan membandingkan target dan realisasi pajak hiburan serta PAD. Hasil menunjukkan bahwa realisasi pajak hiburan bervariasi setiap tahun dengan rata-rata efektivitas sebesar 67% dengan kontribusi pajak hiburan terhadap PAD rata-rata hanya sebesar 0,02%, tergolong sangat rendah. kontribusinya terhadap PAD Sumenep masih belum optimal karena dalam meningkatkan pendapatan asli daerah karena persentasenya berada di kisaran 0,00% - 10%.

Kata Kunci: Kontribusi, Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah

KUALITAS PELAYANAN BADAN KARANTINA INDONESIA BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN JAWA TIMUR UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DALAM KEGIATAN EKSPOR-IMPOR DI KANTOR PELAYANAN TANJUNG PERAK

2025-04-22T03:41:32+00:00

Seiring berkembangnya zaman kegiatan ekspor-impor terjadi hilirisasi beberapa komoditas di Indonesia. Kegiatan ini bukan hanya fokus pada hulu saja tetapi merambat juga ke hilir, dengan demikian, pemerintah mengambil langkah cepat sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2023 tentang pembentukan Badan Karantina Nasional. secara keseluruhan, pembentukan badan karantina adalah langkah proaktif untuk melindungi ketahanan pangan dan keberlanjutan pertanian. dengan memberikan fokus pada pencegahan, pengawasan, dan respons cepat terhadap ancaman potensial. Ketergantungan antar negara satu dengan negara lain memicu meningkatnya aktifitas perdagangan internasional dan lalu lintas barang ekspor – impor. di tengah pesatnya kegiatan perdagangan internasional Pelayanan karantina sangat vital untuk memastikan bahwa produk pangan yang masuk dan keluar dari suatu negara memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. hal ini tidak hanya melindungi kesehatan konsumen tetapi juga menjaga integritas ekosistem lokal dari hama dan penyakit yang mungkin terbawa oleh produk pangan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan badan karantina Indonesia balai karantina hewan, ikan, dan tumbuhan jawa timur di kantor pelayanan tanjung perak dalam mendukung ketahanan pangan melalui aktivitas ekspor-impor. fokus penelitian ini mencakup dimensi keterandalan, keresponsifan, pengetahuan atau wawasan, empati, dan berwujudan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan kepala kantor pelayanan tanjung perak, staf fungsional, dan pengguna jasa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kantor pelayanan tanjung perak telah mengimplementasikan sistem manajemen digital dan teknologi pengujian modern untuk meningkatkan keterandalan. Penggunaan berbagai saluran komunikasi seperti email, telepon, WhatsApp, dan sistem informasi pengaduan online meningkatkan keresponsifan terhadap kebutuhan pengguna jasa. Pengetahuan dan wawasan petugas karantina sangat mendukung kualitas layanan, dengan pelatihan rutin dan bimbingan dari atasan yang meningkatkan kepercayaan diri staf. Empati dalam pelayanan publik dibangun melalui perhatian terhadap kebutuhan dan kekhawatiran pengguna jasa. Fasilitas fisik yang memadai, bersih, dan rapi, serta penggunaan teknologi modern seperti mesin pemeriksaan X-ray membantu dalam mendeteksi barang-barang terlarang.

Kesimpulannya, Balai Karantina hewn, ikan, dan tumbuhan jawa timur di Kantor Pelayanan Tanjung Perak telah berhasil mengimplementasikan standar internasional dalam kualitas pelayanan mereka. untuk meningkatkan kualitas pelayanan lebih lanjut, disarankan untuk terus meningkatkan pelatihan bagi staf menggunakan teknologi yang lebih inovatif, dan memperkuat komunikasi dengan pengguna jasa.

Kata Kunci : Ketahanan Pangan, Kualitas Pelayanan, Ekspor-Impor, Badan karantina

indonesia.

EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN PASAR CANDI DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT

2025-04-22T03:41:32+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pembangunan Pasar Candi dalam mening-katkan perekonomian masyarakat Desa Candi, Kabupaten Sumenep. Pasar Candi, yang telah men-galami revitalisasi, kini menawarkan berbagai fasilitas yang lebih baik untuk kenyamanan pengunjung dan pedagang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pengelola pasar, pedagang, dan masyarakat setempat, serta observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan Pasar Candi telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Revitalisasi pasar meliputi pembangunan infrastruktur seperti penyediaan toilet, mushola, jalan pasar, air bersih, dan penerangan yang telah meningkatkan kenyamanan dan ketertiban pasar. Hal ini terbukti dari peningkatan jumlah pengunjung dan pendapatan pasar. Namun, meskipun pendapatan bulanan pasar meningkat hingga Rp 3.000.000, angka ini masih jauh dari target Rp41.000.000 yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Beberapa program yang belum terlaksana, seperti pembangunan pagar pasar, menghambat pencapaian target pendapatan. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya pengelolaan yang efektif dan infrastruktur yang perlu ditingkat- kan lebih lanjut.

Kata Kunci : Efektvitas, Pembangunan, Peningkatan Perekonomian Masyarakat

PERAN POKDAKAN DALAM PENGELOLAAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT DIDESA PAGAR BATU

2025-04-22T03:41:54+00:00

Desa Pagar Batu menjadi satu- satunya Desa di Kabupaten Sumenep yang di nobatkan sebagai Kampung Perikanan Budidaya oleh KKP yang mana dalam mengembangkan salah satu komoditas unggulan subsector di bidang budidaya rumput dengan banyaknya jumlah masyarakat yang berpotensi sebagai petani dan nelayan menjadi perhatian Pemerintah dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat tetapi masih banyak masyarakat yang pergi ke kota untuk mencari pekerjaan meskipun sudah ada kekayaan laut dan bantuan dari pemerintah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menghasilkan datayang lebih mendalam. Hasil dari penelitian ini dengan fokus penelitian yaitu fungsi peran yang mana ada empat fungsi peran (1) Memberi Arah Pada Sosialisasi hal ini dilakukan oleh pemerintah dan ketua pokdakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahan pada masyarakat sehingga memudahkan pemerintah memberikan bantuan,(2) Pewaris Tradisi Kepercayaan dan Pengetahuan, hal dalam kepercayaan dan pengetahuan sudah menjadi tradisi di Desa Pagar Batu dalam pembudidayaan Rumput Laut serta pengetahuan yang sudah ada akan cara pemberdayaan dan alat yang doigunakan masih tradisonal.(3) dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat dengan adanya pokdakan di Desa Pagar Batu dapat menyatukan masyrakat pembudidaya rumput laut yang dulu masih secara individual sekarang berkelompok (4)Menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat di Desa Pagar Batu yang dapat menghidupkan pengendalian dan kontrol dari pokdakannya sendiri maupun rumput lautnya sehingga pembudidayaan rumput laut dapat membantu masyarakat di Desa pagar Batu. Dari hal tersebut dapat di simpulkan bahwasnya fungsi peran dengan adanya Pokdakan tersebut kurang efektif karena hasil dari observasi masih ada anggota pokdakan yang masih ke kota untuk bekerja.

Kata Kunci: Peran,Pengelolaan, Pokdakan

KINERJA INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN ANGGARAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMENEP

2025-04-22T03:41:54+00:00

Tuntutan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya good governance di Indonesia semakin meningkat. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik akan terwujud jika sistem pengawasan dapat berfungsi dengan efektif. Untuk itu Inspektorat mempunyai peran strategis untuk mengemban amanah mewujudkan good governance. Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sumenep membutuhkan pengawasan agar roda pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam Recana Kerja dan Rencana Strategis Kabupaten Sumenep. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kinerja Inspektorat dalam pengawasan anggaran belanja daerah di Kabupaten Sumenep pada Inspektorat Kabupaten Sumenep.

Metode yang digunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Inspektur Kabupaten Sumenep sebagai informan kunci, kepala bidang sebagai informan utama, dan kepala sub boding dan staf sebagai informan pendukung. Reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan adalah teknik analisis data. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Kinerja Inspektorat Dalam Pengawasan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Sumenep selaku Inspektorat Kabupaten Sumenep untuk mengoptimalkan dan menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas telah terus melakukan upaya-upaya terbaik. Pengawasan disetiap Organisasi Perangkat Daerah terus dilakukannya melalui monitoring kegiatan Organisasi Perangkat Daerah dan Pertanggung Jawaban terhadap Bupati Kabupaten Sumenep. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian dengan melibatkan masyarakat sebagai output dari kebijakan pemerintah.

Kata Kunci: Kinerja, Kebijakan Publik, Pengawasan

PERAN FATAYAT NU DALAM GERAKAN LITERASI POLITIK PADA PEMILU 2024 DI KABUPATEN SUMENEP

2025-04-22T03:41:54+00:00

Politik adalah salah satu instrument menciptakan kehidupan yang sejahtera dan berkeadilan, terlepas dari itu, peran laki-laki dan perempuan harus memilikki sinergi yang kuat untuk memciptakan kebijakan yang tidak mendeskriminasi salah satu pihak. Selain itu, keterwakilan perempuan dalam eksekutif dan legislatif masih minim. Hal ini menunjukkan masih rendahnya partisipasi perempuan dalam sektor politik. Maka dari kasus yang terjadi di lapangan maka akan banyak menimbulkan beberapa pertanyaan dan permasalahan. Salah satunya terkait peran organisasi kemasyarakatan (fatayat NU). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran fatayat NU dalam kegiatan politik di kabupaten Sumenep. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Gerakan litrasi politik ini dilakukan sebagai salah satu usaha untuk memberikan pemahaman politik kepada publik untuk menciptakan pemilu yang memiliki kredibilitas, sehingga terciptalah demokrasi yang bermartabat. Gerakan literasipolitik ini mampu melahirkan komunikator politik di masyarakat, hal ini berdampakpada percepatan membumikan pemahaman politik di masyarakat sehingga hal tersebutakan menciptakan masyarakat yang melek politik. Hal ini berdampak padameningkatnya partisipasi masyarakat dalam kontestasi pemilu.

Kata kunci: fatayat, literasi politik, komunikator politik, partisipasi,

Peran Kepala Desa sebagai Administrator Pembangunan di Desa Kecer Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep

2025-04-22T03:41:54+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa sebagai administrator pembangunan di Desa Kecer Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskritif. Subjek penelitian satu orang kepala desa sebagai informan kunci, empat orang perangkat desa dan BPD sebagai informan utama, dan tiga orang informan pendukung. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data model Miles dan Huberman. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Peran interpersonal: a) sebagai simbol organisasi dengan memberi contoh baik. b) sebagai pemberi motivasi kepada perangkat desa dan masyarakat desa, c) sebagai penjaga hubungan baik dengan masyarakat dan perangkat desa. 2) Peran informasional: a) sebagai pemantau kinerja, b)sebagai pencari informasi, b) sebagai penyampai informasi. 3) Peran pengambil keputusan: a) sebagai yang bertanggungjawab untuk mengambil tindakan korektif, b) sebagai yang memiliki kewenangan.

Kata kunci: Peran Kepala Desa, Administrasi Pembangunan

GAYA SERVANT LEADERSHIP DALAM KEPEMIMPINAN KEPALA DESA BANASARE

2025-04-22T03:41:54+00:00

Desa Banasare memiliki pemimpin yang selalu diapresiasi oleh masyarakat karena kepemimpinan kepala desanya membawa perubahan yang lebih baik dari pada sebelumnya. Kepala desa selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan kemajuan desa dibandingkan kepentingannya sendiri membuat respon positif. Namun dalam menjadi seorang pemimpin yang dinilai positif masih ada beberapa masyarakat yang menilai negatif, sehingga seorang pemimpin harus dilakukan perbaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gaya servant leadership dalam kepemimpinan kepala desa Banasare. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara terstruktur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa Banasare memiliki gaya kepemimpinan yang memenuhi karakteristik servant leadership, yaitu menghargai orang lain, memperlihatkan autensitas, memberikan kepemimpinan, dan berbagi kepemimpinan.

Kata kunci: Pemimpin, Kepemimpinan, Gaya Kepemimpinan, Servant Leadership

“PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA PEREMPUAN” (Studi Kasus Desa Batu Belah Timur Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep

2025-04-22T03:41:54+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap kinerja kepala desa perempuan. Pentingnya persepsi ini terletak pada kemampuannya untuk membentuk citra dan penilaian masyarakat terhadap kualitas dan efektivitas seorang pemimpin. Bagaimana masyarakat mempersepsikan pemimpin yang dapat mempengaruhi tingkat dukungan, kepercayaan, dan keterlibatan masyarakat dalam kebijakannya. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa perempuan di Desa Batu Belah Timur memiliki keterbukaan dalam berkomunikasi dengan bawahan, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan respons yang cukup cepat terhadap beberapa keluhan masyarakat. Namun, terdapat ketidakpuasan dari beberapa warga yang merasa interaksi langsung dan respons terhadap keluhan mereka masih kurang memadai. Meskipun demikian, kepala desa perempuan diakui mampu menjaga komunikasi yang baik dengan perangkat desa dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan.

Kata Kunci : Kepala Desa, Perempuan, Persepsi, Pemimpin, Kinerja

PENGEMBANGAN AGROPOLITAN DALAM PERSPEKTIF LOCAL ECONOMIC RESOURCES DEVELOPMENT DI KABUPATEN SUMENEP (STUDI PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN SUMENEP)

2025-04-22T03:41:54+00:00

Pengembangan agropolitan di kabupaten sumenep melalui komoditas unggulan yaitu bawang merah mengalami alur pemasaran yang Panjang mulai dari petani ke tengkulak lalu ke pengepul besar lalu ke penjual eceran dan baru sampai ke konsumen, walaupum menjadi komodtas unggulan namun ditngkat lokal terdapat mata rantai pasar yang perlu ditangani sehingga harga stabil Penelitian ini bertujuan unuk mengetahui bagaimana pengembangan agropolitan dalaim perspektif local economic resources development di kabupaten sumenep, metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dengan Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, Teknik alanalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Simpulan dalam penelitian ini adalah (1) tata pemerintahan, di tingkat dkabupaten telah terbentuk pengembangan kawasan agropolitan yang telah ditetapkan dalam SK Bupati sumenep nomor 188/37/KEP/435.013/2011 Dinas Pertanian sbegaia wakil pengembangan kawasan agropolitan dala kelompok kerja yang dibantu oleh balai penyuluh pertanian kecamatan rubaru, (2) bawang merah hasil pertanianian dari petani diproses menjadi prodak sampai ke pemasaran melalui Kelompok Usaha Bersama Permata Indah Rubaru, (3) kelompok sasaran, masyarakat petani bawang merah dan pelaku usaha bawang merah, (4) faktor lokasi, tanaman bawang merah di rubaru lebih tahan penyakit pada saat musim hujan dan sangat cocok dengan faktor alam dikecamatan rubaru, (5) keterkaitan dan fokus kebijakan, peratursan daerah nommor 12 tahun 2013 dan Sk Bupati Nomor 188/37/KEP/435.013/2011 sebagai fokus kebijakan dan Dinas Pertanian yang berperan secara teknis juga memberikan pelatihan forum dan praktik dilapangan yang dibantu oleh Balai Penyuluh Pertanian Rubaru (6) pembangunan berkelanjutan, melalui optimalisasi lahan kelompok usaha bersama yang mencakup ekonomi, sosial dan lingkungan.

Kata Kunci: Pengembangan Agropolitan, Local Economic Resources Development, Kabupaten

EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN DIPONEGORO MELALUI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2002 KABUPATEN SUMENEP

2025-04-22T03:41:54+00:00

Penelitian ini mengevaluasi implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang ketertiban umum di Jalan Diponegoro, Kabupaten Sumenep, dengan fokus pada pedagang kaki lima (PKL). Menggunakan teori evaluasi kebijakan dari Samudra Wibawa (1998), penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif di Kantor Satpol PP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan kebijakan melibatkan berbagai pihak melalui PROLEGDA, namun terkendala kesenjangan institusional karena Satpol PP baru terbentuk pada 2006. Implementasi kebijakan berdampak positif pada ekonomi PKL tetapi mengalami kendala koordinasi antar instansi. Kebijakan ini mengurangi pengangguran, namun menghadapi tantangan seperti kurangnya fasilitas, masalah sampah, dan kemacetan. Efektivitas kebijakan belum optimal karena ketidaksesuaian regulasi dan keterbatasan anggaran, sehingga diperlukan revisi kebijakan dan peningkatan kerjasama lintas sektor. Kesimpulannya, Perda ini disusun melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat, namun menghadapi tantangan koordinasi dalam implementasinya. Meski berhasil meningkatkan ekonomi dan keteraturan PKL, kebijakan ini juga menimbulkan masalah seperti kurangnya fasilitas dan kemacetan yang perlu diatasi melalui evaluasi dan revisi kebijakan. menyarankan revisi rutin kebijakan oleh DPRD berdasarkan masukan pemangku kepentingan, dukungan Diskoperindag dalam pengembangan infrastruktur dan dana, pelatihan bagi PKL untuk meningkatkan keterampilan, serta evaluasi rutin oleh OPD terkait terhadap implementasi kebijakan.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Pedagang Kaki Lima (PKL), Perda Nomor 3 Tahun 2002, Satpol PP, Kabupaten Sumenep

Karakteristik dan Metode Kepemimpinan dalam Reformasi di Sektor Publik

2025-04-22T03:41:54+00:00

Pemerintah Indonesia telah mengintensifkan upaya untuk menggulirkan strategi reformasi yang bertujuan untuk melakukan perubahan-perubahan mendasar dalam birokrasi di Indonesia dan tentunya terdapat perubahan dalam memberikan pelayanan public. Reformasi di sektor publik merupakan hal yang penting dengan itu para pakar mengidentifikasi dua gaya kepemimpinan. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi Pustaka. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai kepemimpinan dalam reformasi di sector public. Kualitas pemimpin dan kepemimpinan yang dipraktekkan di sektor publik, baik yang dipilih maupun diangkat merupakan faktor kunci dalam bagaimana agensi-agensi publik melaksanakan kewajibannya dan mencapai tujuan-tujuan public. Kepemimpinan Transaksional didasarkan pada otoritas birokratis dan legitimasi di dalam organisasi. Pemimpin transaksional menekankan pada standar kerja, penugasan dan tugas berorientasi tujuan, mereka juga cenderung fokus pada penyelesaian tugas dan pemenuhan pegawai dan sungguh mengandalkan pada imbalan dan hukuman organisasi untuk mempengaruhi kinerja organisasi sedangkan Kepemimpinan transformasiomal merupakan model kepemimpinan yang memiliki keunggulan dalam memulihkan, memelihara dan membangun kepercayaan publik kepada pemerintah.

Reformasi Birokrasi Di Indonesia : Menuju Pelayanan Publik Yang Berpusat Pada Rakyat

2025-04-22T03:41:54+00:00

Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tercapainya kesejahteraan masyarakat di suatu daerah ditentukan oleh banyak faktor yang salah satunya melalui pelayanan publik. Kondisi aktual penyelenggaran pelayanan publik di Indonesia yang saat ini masih sangat berbelit-belit, tidak efisien, dan maraknya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme mengharuskan untuk diadakannya reformasi birokrasi agar dapat menciptakan tata kelolah pemerintah yang baik (good governance) melalui pengoptimalan kinerja SDM dan melibatkan masyarakat dalam proses pemajuan pelayanan publik, dan mengembalikan posisi masyarakat sebagai orang yang dilayani bukan justru melayani. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu tidak lepas dari literatur-literatur ilmiah melalui basis data akademik, buku, artikel jurnal, dan sumber terkait.