Reformasi Birokrasi Di Indonesia : Menuju Pelayanan Publik Yang Berpusat Pada Rakyat
Abstract
Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tercapainya kesejahteraan masyarakat di suatu daerah ditentukan oleh banyak faktor yang salah satunya melalui pelayanan publik. Kondisi aktual penyelenggaran pelayanan publik di Indonesia yang saat ini masih sangat berbelit-belit, tidak efisien, dan maraknya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme mengharuskan untuk diadakannya reformasi birokrasi agar dapat menciptakan tata kelolah pemerintah yang baik (good governance) melalui pengoptimalan kinerja SDM dan melibatkan masyarakat dalam proses pemajuan pelayanan publik, dan mengembalikan posisi masyarakat sebagai orang yang dilayani bukan justru melayani. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu tidak lepas dari literatur-literatur ilmiah melalui basis data akademik, buku, artikel jurnal, dan sumber terkait.
References
Dwiyanto. (2009). REFORMASI BIROKRASI-
dikompresi.pdf.crdownload (D. E. A.
P. Pramusinto, Dr. Agus (ed.); 1st ed.). Gaya Media.
Firmansyah, M., Masrun, M., & Yudha S,
I. D. K. (2021). Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif. Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan, 3(2), 156–159. https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i2.46 Gosal, R. (2017). Reformasi Birokrasi Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Manado. Jurnal Eksekutif,
2(2).
JDIH Permenpan. (2019). Permenpan RB No 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Refromasi Birokrasi 2015-2019.
Sustainability (Switzerland), 11(1), 1–
14.
http://scioteca.caf.com/bitstream/hand le/123456789/1091/RED2017-Eng-
8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y
%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsci urbeco.2008.06.005%0Ahttps://www. researchgate.net/publication/3053204 84_SISTEM_PEMBETUNGAN_TE RPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
Kuzaimah Kuzaimah, Rini Werdiningsih, & Bambang Windu Sancono. (2023).
Publik. Jurnal Media Administrasi, 6(1).
https://doi.org/10.56444/jma.v6i1.477 M., D. H. D. D. (2019). No Title. Leisyah.
https://eprints.unm.ac.id/12083/1/CE TAK BUKU PAK DAHYAR DARABA.pdf
Mamangkey, M., Liando, D., & Kimbal, M. (2019). Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Online Di Kota Manado. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 3(3), 1–
11.
Menpan. (2003). Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.
63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik. In Ombudsman (p. 1). https://perpus.menpan.go.id/uploaded
_files/temporary/DigitalCollection/Nj k4YjQ3YjFjNGQyNjJmYTQ3Mzk1 ZmM2NDdmNDZmNzFkMzk3NDQ 4ZQ==.pdf
Permana, B. K. (2020). Reformasi Birokrasi Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pada Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur), 7(1), 41–62. https://doi.org/10.33701/jmsda.v7i1.1
Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan
141
Rochmah, S. (2019). Analisis Reformasi Pelayanan Publik di Indonesia. Jurnal Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 53(56–65), 59–65.
Rohayatin, T., Warsito, T., Pribadi, U., Nurmandi, A., Kumorotmo, W., & -,
S. (2018). Faktor Penyebab Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaraan