EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN DIPONEGORO MELALUI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2002 KABUPATEN SUMENEP

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang ketertiban umum di  Jalan Diponegoro, Kabupaten Sumenep, dengan fokus pada pedagang kaki lima (PKL).  Menggunakan teori evaluasi kebijakan dari Samudra Wibawa (1998), penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif di Kantor Satpol PP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan kebijakan melibatkan berbagai pihak melalui PROLEGDA, namun terkendala kesenjangan institusional karena Satpol PP baru terbentuk pada 2006. Implementasi kebijakan berdampak positif pada ekonomi PKL tetapi mengalami kendala koordinasi antar instansi. Kebijakan ini mengurangi pengangguran, namun menghadapi tantangan seperti kurangnya fasilitas, masalah sampah, dan kemacetan. Efektivitas kebijakan belum optimal karena ketidaksesuaian regulasi dan keterbatasan anggaran, sehingga diperlukan revisi kebijakan dan peningkatan kerjasama lintas sektor. Kesimpulannya, Perda ini disusun melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat, namun menghadapi tantangan koordinasi dalam implementasinya. Meski berhasil meningkatkan ekonomi dan keteraturan PKL, kebijakan ini juga menimbulkan masalah seperti kurangnya fasilitas dan kemacetan yang perlu diatasi melalui evaluasi dan revisi kebijakan.  menyarankan revisi rutin kebijakan oleh DPRD berdasarkan masukan pemangku kepentingan, dukungan Diskoperindag dalam pengembangan infrastruktur dan dana, pelatihan bagi PKL untuk meningkatkan keterampilan, serta evaluasi rutin oleh OPD terkait terhadap implementasi kebijakan.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Pedagang Kaki Lima (PKL), Perda Nomor 3 Tahun 2002, Satpol PP, Kabupaten Sumenep