KINERJA INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN ANGGARAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMENEP
Abstract
Tuntutan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya good governance di Indonesia semakin meningkat. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik akan terwujud jika sistem pengawasan dapat berfungsi dengan efektif. Untuk itu Inspektorat mempunyai peran strategis untuk mengemban amanah mewujudkan good governance. Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sumenep membutuhkan pengawasan agar roda pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam Recana Kerja dan Rencana Strategis Kabupaten Sumenep. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kinerja Inspektorat dalam pengawasan anggaran belanja daerah di Kabupaten Sumenep pada Inspektorat Kabupaten Sumenep.
Metode yang digunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Inspektur Kabupaten Sumenep sebagai informan kunci, kepala bidang sebagai informan utama, dan kepala sub boding dan staf sebagai informan pendukung. Reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan adalah teknik analisis data. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Kinerja Inspektorat Dalam Pengawasan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Sumenep selaku Inspektorat Kabupaten Sumenep untuk mengoptimalkan dan menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas telah terus melakukan upaya-upaya terbaik. Pengawasan disetiap Organisasi Perangkat Daerah terus dilakukannya melalui monitoring kegiatan Organisasi Perangkat Daerah dan Pertanggung Jawaban terhadap Bupati Kabupaten Sumenep. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian dengan melibatkan masyarakat sebagai output dari kebijakan pemerintah.
Kata Kunci: Kinerja, Kebijakan Publik, Pengawasan
References
Basri, 2006,”Pengaruh Kompetensi,
Independensi, Integritas terhadap
Kualitas Audit Aparat Pengawas Intern
Pemerintah (APIP), Jurnal, Volume 2.
Magister Akutansi
Agung Pramuji, 2014, Independensi dan
Obyektifitas, Kompetensi, Kualitas
Pekerjaan Lapangan, Efektifitas Audit,
dan Resiko Bawaan Entitas Pemeriksaan
APIP terhadap level of reliance
pemeriksa BPK pada APIP, Jurnal,
Volume 2, Akuntansi Pemerintahan.
Anwar Prabu Mangkunegara, 2012, Evaluasi
Kinerja SDM, Refika Aditama, Bandung
Bungin, Burhan, 2010, Penelitian Kualitatif :
Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan. Publik
dan Ilmu Sosia lainnya.
Boynton, Johnson Kell, 2003, Modern Auditing,
Erlangga, Jakarta
Hery, S.E., M.Si., CRP., RSA., CFRM., CIISA.,
2019, Manajemen Kinerja, Grasindo,
Jakarta
Moleong, Lexy, 2010, Metodologi Penelitian
Kualitatif, Remaja Rosda Karya
Bandung:
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23
Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara
Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
PER/05/M.PAN/03/2008 Tahun 2008
tentang Standar Audit Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah,
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Zona Intergritas Menuju
Wilayah Bebas Dari Korupsi,
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara No.PER/03/M.PAN/02/2006
tentang Kebijakan Pengawasan Nasional
Bagi Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP),
