EVALUASI KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DISEPANJANG JALAN DIPONEGORO KABUPATEN SUMENEP

Abstract

Keberadaan Pedagang kaki lima (PKL) menimbulkan permasalahan di berbagai daerah.  Banyak PKL berjualan di bahu jalan yang berada di sepanjang Jalan Diponegoro. Dalam hal  mengatasi permasalahan PKL pemerintah Kabupaten Sumenep mengeluarkan Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Sumenep Nomor 11  Tahun 2018 tentang Penataan dan  Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Namun pada implementasinya, meskipun ada Perda yang mengatur penataan dan pemberdayaan PKL namun kebijakan yang ada saat ini tidak sesuai dengan Perda yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di sepanjang Jln Diponegoro Kab. Sumenep. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Fokus penelitian mengacu pada teori Samodra Wibawa ada empat fungsi evaluasi yaitu eksplanasi, kepatuhan, audit dan akunting. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa banyak organisasi pemerintahan daerah yang terlibat dalam mengatur pedagang kaki lima yang berada disepanjang Jalan Diponegoro. Diharapkan pemerintah harus segera menyediakan tempat khusus berjualan bagi PKL dan juga harus melakukan pemberdayaan lebih serius kepada para PKL seperti bantuan pemberian modal agar membantu meningkatkan kesejahteraan PKL, menciptakan lingkungan yang lebih tertata rapi dan nyaman bagi masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Kata Kunci: Kebijakan, Evaluasi Kebijakan, Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima