IMPLEMENTASI PERATURAN ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) DALAM MENCIPTAKAN TERTIB BERLALU LINTAS

(Studi Pada Kantor Polisi Lalu Lintas Kabupaten Sumenep)

Abstract

ABSTRACK

Almost every institution currently utilizes technology to simplify or streamline work, one of the institutions that use it is the traffic police. The use of this technology is intended to reduce traffic violations so as create better traffic order. The path of change in overcoming the problem of violations is evidenced by the innovation of the ETLE (Elcetronic Traffic Law Enforcement) program which utilizes surveillance camera technology and is currently being implemented nationaly, one of wich is from the traffic police in Sumenep Regency, Madura island, East Java, Indonesia.

The purpose of conducting this research is ti find out the implementation of ETLE (Elcetronic Traffic Law Enforcement) regulatins in creating orderly traffic in Sumenep Regency. This research was conducted at the Sumenep District Traffic Police Office using qualitative research methods. The focus in research is through communication, resources, dispositions, and bureaucratic structures.

The results of the study show that (1) Communication, the communication process has been carried out by Traffic Traffic, among oyhers, to impplementers, agencies and the community. However, unlike what was conveyed by traffic police, it turn out that communication is not being channeled properly in the community. (2) the resources have been prepared by the traffic traffic Unit, including infrastructure, budget and human resources, howener, to support static ETLE measures have not been operationalized in Sumenep. (3) The disposition, dispotision or attitude of the executors has shown their professionalism in trying to make the ETLE program successful. The involvement of the executors’ attitudes can been from their daily activities, such as taking action against violators, etle services, this has proven the professional attitude of executors toward the implementation of ETLE regulations in Sumenep regency. (4) Bureaucratic structure, traffic police already have a clear organizational structure, including the Turjawali Unit, Kamsel Unit, Gakkum Unit, and Regident Unit. The clarity of this stucture will make it easier to focus on work activities where each unit has its own duties and functions. The process of taking action against ETLE violations can be seen from the following flow, the results of recording, printing, sending via the post office, court, prosecutors, and continue payment via online.

Keyword : Implementation, ETLE, Traffic Order

ABSTRAK

Hampir setiap lembaga saat ini memanfaatkan teknologi dalam mempermudah ataupu mengefisienkan suatu pekerjaan, salah satu lembaga yang menggunakannya ialah kepolisian lalu lintas. penggunaan teknologi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas sehingga menciptakan tertib berlalu lintas lebih baik. Adapun jalan perubahan dalam mengatasi masalah pelanggaran tersebut dibuktikan dengan inovasi program ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) yang memanfaatkan teknologi kamera pengintai dan saat ini sudah di laksanakan secara nasional, salah satunya dari kepolisian lalu lintas Kabupaten Sumenep, pulau Madura, Jawa Timur, Indonesia.

Tujuan dilakukannya penelitian yakni untuk mengetahui implementasi peraturan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) dalam menciptakan tertib belalu lintas di Kabupaten Sumenep. Penelitian ini dilakukan di Kantor Polisi Lalu Lintas Kabupaten Sumenep dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun fokus dalam penelitian melalui komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Komunikasi, proses komunikasi sudah Satlantas lakukan antara lain pada pelaksana, instansi, dan masyarakat. Namun tidak seperti disampaikan satlantas ternyata komunikasi tidak tersalurkan dengan baik di masyarakat. (2) Sumber daya, sumber daya telah dipersiapkan Satlantas antara lain sarana prasarana, anggaran, dan sdm. namun untuk mendukung program ini ETLE statis belum menerima jaringan sehingga penindakan ETLE statis belum dioperasionalkan di Sumenep. (3) Disposisi, Disposisi atau sikap pelaksana sudah menunjukkan profesionalnya untuk berusaha mensukseskan program ETLE, Keterlibatan sikap pelaksana dapat terlihat dari aktifitas keseharian mereka, seperti penindakan pelanggar, pelayanan etle. hal tersebut telah membuktikan profesional sikap pelaksana terhadap pelaksanaan peraturan ETLE di Kabupaten Sumenep. (4) Struktur birokrasi, satlantas sudah memiliki struktur organisasi yang jelas, diantaranya, Unit Turjawali, Unit Kamsel, Unit Gakkum dan Unit Regident. kejelasan struktur tersebut akan memudahkan dalam fokus aktivitas kerja yang setiap unitnya memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Adapun proses penindakan pelanggaran ETLE dapat dilihat dari alur berikut. hasil rekaman, pencetakan, pengirim via kantor pos, pengadilan, kejaksaan, dan lanjut pembayaran via online.

Kata Kunci : Implementasi, ETLE, Tertib Lalu Lintas.