PENGARUH TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS SEBAGAI PEMODERATING HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN SUMENEP
Abstract
This study aims to prove that the knowledge of the board about the financial effect on local budgets, while also intend to prove that the public policy of transparency and accountability as a variable moderating effect on the financial supervision area. This research is in the positivist paradigm using a quantitative approach. The research object is a member of parliament in Sumenep. Techniques used in sampling is the total sampling techniques. Techniques of analysis used simple linear regression and multiple linear regression with absolute difference nilali as the right tool to prove thehypothesis. The research proves that not all accepted hypothesis. The first hypothesis which states that knowledge about the budget board has positive influence on regional financial supervision verified. Transparency in public policy as related knowledge pemoderating council about the budget with the financial supervision area unsubstantiated claims while.
References
Bastian Indra. 2001, Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. BPFE Yogyakarta.
Baswir. 1999, Akuntansi Pemerintah Indonesia. Edisi 3, BPFE Yogyakarta.
Efferin Sujoko, Darmadji, Hadi. 2008, Metode Penelitian Akuntansi Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kualitatif dan kualitatif. Graha Ilmu Yogyakarta.
Estiningsih Muji. 2005, Fungsi Pengawasan DPRD (Tinjauan Kritis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan berwibawa. Universitas atam Jaya Yogyakarta.
Ghozali Imam, 2007. Aplikasi Analisis Multivariat dengan program SPSS , Cetakan IV, Universitas Diponegoro. Semarang.
Isma Coryanata. 2007, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). SNA X Makasar.
Jaka Winarna, Sri Murni. 2007, Pengaruh Personal background, Political Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. SNA X Makasar.
Kusnadi, dkk. 2002. Akuntansi Pemerintahan Publik. Edisi ketiga. Universitas Brawijaya Malang.
LAN & BPKP, 2001. Akuntabilitas dan Good Governance, LAN, Jakarta.
Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik. Andi Yogyakarta.
Nordiawan. 2007, Akuntansi Sektor Publik. Semesta Media.
Republik Indonesia. 2001, Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Citra Umbara Bandung
----------. 2004, Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Cipta Jaya Jakarta.
----------. 2001, Undang-Undang No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Pustaka Fahima, Yogyakarta.
----------. 2001, Undang-Undang No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran. Citra Umbara Bandung.
Rida Perwita Sari. 2008, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah. Tesis, Mak UPN “Veteran” Jatim.
Riwu Kaho. 1998, Desentralisasi dan Otonomi Daerah. http//www.edyrooms.multiply.com/journal/item/3.
Simson Werimon, Imam Ghozali, Moh Nazir. 2007, Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). SNA X Makasar.
Sopanah, Mardiasmo. 2002, Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. SNA VI Surabaya.
Sumarsono. 2004, Metode Penelitian Akuntansi. Edisi revisi Surabaya.
Yudoyono Bambang. 2000. Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, available : http//www.bangda depdagri.go.id/jurnal/jendela.
Yulinda Devi Pramita. 2010, Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan tentang Keuangan Daerah. SNA XIII Mojokerto.
