REMUNERASI: HARAPAN DAN TANTANGAN REFORMASI BIROKRASI

  • Fitrotun Niswah Dosen S1 Ilmu Administrasi Negara UNESA
  • Eva Hany Fanida Dosen S1 Ilmu Administrasi Negara UNESA
Keywords: Remunerasi, Reformasi Birokrasi

Abstract

Kewenangan  besar  yang dimiliki  birokrat,  sehingga  hampir  semua  aspek kehidupan   masyarakat   ditangani   birokrasi   (Ramlan   Surbakti   dalam Santoso, 2008:116). Maka Wajar jika kemudian birokrasi dianggap sebagai sumber masalah atau beban masyarakat  daripada menjadi sumber solusi bagi masalah yang dihadapi masyarakat, dikarenakan  kewenangan yang terlalu besar itu menonjolkan peran birokrasi sebagai pembuat  kebijakan ketimbang  pelaksana  kebijakan  sehingga  birokrasi  bersifat  menguasai daripada melayani masyarakat. Untuk itu, di pandang perlu dalam pemerintahan, adanya agenda reformasi birokrasi, dimana reformasi birokrasi mempunyai lima sasaran yakni:“Pertama, terbentuknya, birokrasi yang bersih, yaitu birokrasi yang anti KKN dan berkurangnya perilaku koruptif pegawai negeri. Kedua, birokrasi yang efisien dan hemat dalam menggunakan sumber daya yang terbatas (man, money, material, methode, and time). Ketiga, birokrasi yang transparan, yakni birokrasi yang seluruh kebijakan dan aktivitasnya diketahui masyarakat dan masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah. Keempat, birokrasi yang melayani, yaitu birokrasi yang tidak minta dilayani, tetapi birokrasi yang melayani masyarakat. Kelima, birokrasi yang terdesentralisasi, yaitu kewenangan pengambilan keputusan terdesentralisasi kepada pimpinan unit kerja terdepan”. (setneg.go.id, 07 Februari 2007)

References

Budiman, Hari. 2000. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
Harbani, Pasolong. 2006. Teori Administrasi Publik. CV Alfabeta: Bandung.
Mangkunegara, A.A Anwar Prabu. 2006. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
Moekijat. 1992. Pengembangan Organisasi. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
Mulyadi,. Jhony Setyawan. 2001. Faktor yang mempengaruhi Kinerja Karyawan. CV Alfabeta: Bandung.
Rivai, Veithzal. 2005. Performance Appraisal. Sistem yang Tepat untuk Menilai kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Samsudin, Sadili. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. CV Pustaka Setia: Bandung.
Siagian, Sondang P. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
Simamora, Hendri. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN: Yogyakarta.
Simanjuntak, Payaman J. 2001. Manajemen dan Evaluasi Kerja. Lembaga Penerbit FEUI: Jakarta.
Thoha, Miftah. 2008. Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
Tika, P. 2006. Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan. PT Bumi Aksara: Jakarta.
Zainun, Buchari. 1990. Administrasi dan Manajemen Kepegawaian Pemerintah Negara Indonesia. Jakarta: CV Haji Masagung.
Zauhar, Soesilo. 2002. Reformasi Administrasi Konsep, Dimensi dan Strategi. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi
Published
2018-08-27