REMUNERASI: HARAPAN DAN TANTANGAN REFORMASI BIROKRASI

Abstract

Kewenangan  besar  yang dimiliki  birokrat,  sehingga  hampir  semua  aspek kehidupan   masyarakat   ditangani   birokrasi   (Ramlan   Surbakti   dalam Santoso, 2008:116). Maka Wajar jika kemudian birokrasi dianggap sebagai sumber masalah atau beban masyarakat  daripada menjadi sumber solusi bagi masalah yang dihadapi masyarakat, dikarenakan  kewenangan yang terlalu besar itu menonjolkan peran birokrasi sebagai pembuat  kebijakan ketimbang  pelaksana  kebijakan  sehingga  birokrasi  bersifat  menguasai daripada melayani masyarakat. Untuk itu, di pandang perlu dalam pemerintahan, adanya agenda reformasi birokrasi, dimana reformasi birokrasi mempunyai lima sasaran yakni:“Pertama, terbentuknya, birokrasi yang bersih, yaitu birokrasi yang anti KKN dan berkurangnya perilaku koruptif pegawai negeri. Kedua, birokrasi yang efisien dan hemat dalam menggunakan sumber daya yang terbatas (man, money, material, methode, and time). Ketiga, birokrasi yang transparan, yakni birokrasi yang seluruh kebijakan dan aktivitasnya diketahui masyarakat dan masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah. Keempat, birokrasi yang melayani, yaitu birokrasi yang tidak minta dilayani, tetapi birokrasi yang melayani masyarakat. Kelima, birokrasi yang terdesentralisasi, yaitu kewenangan pengambilan keputusan terdesentralisasi kepada pimpinan unit kerja terdepan”. (setneg.go.id, 07 Februari 2007)