EVALUASI KINERJA APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP
Keywords:
Evaluasi, Kinerja, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Abstract
Inspektorat Kabupaten Sumenep Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Untuk itu, APIP harus terus melakukan peningkatan dalam menjalankan tugasnya guna memberi nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mewujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan khususnya di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, salah satunya dengan memaksimalkan efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan intern pemerintah diperlukan koordinasi pengawasan yang bersifat menyeluruh. Mulai dari tahap perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Koordinasi pelaporan hasil pengawasan sebagai bagian dari koordinasi pengawasan yang menyeluruh merupakan mata rantai koordinasi yang penting, karena melalui suatu sistem pelaporan hasil pengawasan yang menyeluruh akan diperoleh gambaran tentang kinerja hasil pengawasan APIP. Koordinasi pengawasan intern pemerintah di pusat dan daerah baru terwujud dalam bentuk penyusunan program kerja pengawasan tahunan (PKPT).References
Andayani Wuryan, 2007, Akuntansi Sektor Publik, Banyumedia:Malang
Instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
James A. Hall, 2007, Sistem Informasi Akuntansi Edisi 4,Salemba: Jakarta
Jurnal Vol.4 Nomor 1 Tahun 2009
Keputusan menteri pendayagunaan aparatur Negara Nomor: kep/46/m.pan/4/2004 Tentang Petunjuk pelaksanaan pengawasan melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998, Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme
Pedoman penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kemendikbud.2012
Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: per-1326/k/lb/2009 Tentang Pedoman teknis penyelenggaraan Sistem pengendalian intern pemerintah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Uraian kebijakan pengawasan Di lingkungan kementerian dalam negeri dan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2012
Peraturan Mentri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah
Peraturan Mentri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah
Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008, Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta Bandung
Warta Pengawasan Vol. XIX/NO.1/Maret 2012
Warta Pengawasan Vol. XX/NO.1/Maret 2013
Instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
James A. Hall, 2007, Sistem Informasi Akuntansi Edisi 4,Salemba: Jakarta
Jurnal Vol.4 Nomor 1 Tahun 2009
Keputusan menteri pendayagunaan aparatur Negara Nomor: kep/46/m.pan/4/2004 Tentang Petunjuk pelaksanaan pengawasan melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998, Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme
Pedoman penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kemendikbud.2012
Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: per-1326/k/lb/2009 Tentang Pedoman teknis penyelenggaraan Sistem pengendalian intern pemerintah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Uraian kebijakan pengawasan Di lingkungan kementerian dalam negeri dan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2012
Peraturan Mentri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah
Peraturan Mentri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah
Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008, Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta Bandung
Warta Pengawasan Vol. XIX/NO.1/Maret 2012
Warta Pengawasan Vol. XX/NO.1/Maret 2013
