ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 03 TAHUN 2002 TENTANG KETERTIBAN UMUM DALAM PENGATURAN DAN PENERTIBAN USAHA PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)

  • Khairil Idaqa Universitas Wiraraja Sumenep
  • Hasan Basri Universitas Wiraraja Sumenep
Keywords: Implementasi, Perda Nomor 3 Tahun 2002, PKL

Abstract

Keberadaan pedagang kaki lima sangat berarti dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, juga memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Namun dalam perkembangannya, pedagang kaki lima di perkotaan kerap menyebabkan kondisi lingkungan perkotaan yang semakin buruk, seperti polusi, kemacetan lalu lintas dan sebagainya. keberadaan pedagang kaki lima bisa saja tidak mengganggu ketertiban dan keindahan kota sebagaimana yang telah dikonotasikan selama ini, apabila di tata dengan baik melalui kebijakan pemerintah misalnya melalui peraturan daerah yang secara khusus mengatur keberadaan pedagang kaki lima. Berkaitan dengan peraturan penataan pedagang kaki lima, Kabupaten Sumenep tempat penulis melakukan penelitian, telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum yang diatur dalam tiga pasal yaitu pasal 4, 5, dan 6. Aturan tersebut dibuat karena, keberadaan pedagang kali lima dirasa mengganggu kelancaran lalu lintas dan keindahan kota. Proses implementasi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap usaha pedagang kaki lima yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum bisa dilihat dari tingkat pemahaman aparat pelaksana dalam melaksanakan kebijakan terhadap usaha pedagang kaki lima. Masing-masing seksi dalam menjalankan kebijakan mengikuti perintah kebijakan yang masih bersifat umum, sehingga tidak ada kewenangan untuk mengatur dan menertibkan secara maksimal terhadap usaha pedagang kaki lima (relokasi). Langkah-langkah yang dijadikan standar operasional adalah penyuluhan (sosialisasi), pemberian peringatan dan teguran, pemberian teguran secara tertulis, operasi penertiban, penyidikan dan penindakan. Hasil implementasi kebijakan bagi pedagang kaki lima juga terlihat dari pendapatan pedagang kaki lima, dan juga dapat dilihat dari pola interaksi pedagang kaki lima saat bekerja serta koordinasi antar badan pelaksana kebijakan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja yang kurang maksimal. Komunikasi yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja terhadap pedagang kaki lima sebatas usaha untuk mengatur dan menertibkan kegiatan usaha serta menjaga keindahan lokasi berjualan bagi pedagang kaki lima. Secara umun para pedagang kaki lima cenderung mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait tata cara mereka berjualan di area Taman Adipura Sumenep.

References

Affandi, M. 1989. Ekonomi Informal, Kegiatan usaha Pedagang kaki Lima. Jember.
Dunn, William, N. 2000. Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajahmada Universitas Press
Dunn, William, N. 1984. Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: PT. Hanindita
Faisal, Sanapiah. 1990. Metode Penelitian Kualitatif. Surabay: Bina Ilmu
Kartono, Kartini.1996. Pengantar Metodelogi Riset. Bandung: Mandar Maju
Moleong, Lexi. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosda Karya
Nazir, Moh. 1988. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia
Singarimbun, M dan S. Effendi. 1995. Metode Penelitian Survei. Jakarta. LP3ES
Soenarko, Sd. H. 2000. Public Policy. Surabaya: Erlangga
Subagyo, P Joko. 1997. Metode Penelitian Dalam Penelitian Dan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta
Syaukani. Gaffar, Afan. Rasyid, M. Ryaas. 2003. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Wibawa, Samudra. Purbokusuma, Yuyun. Pramusinto, Agus 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo
Tangkilisan, Hessel. 2003. Kebijakan Publik (untuk pemimpin berwawasan Internasional. Yogyakarta: Balairung&Co.
Todaro, P Michael (terjemahan). 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Surabaya: Erlangga
Peraturan Perundang-undangan/Jurnal/Web
Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum.
Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Polisi Pamong Praja.
Implementasi Digital Goverment Service Pada Bidang Pendidikan di Pemerintah DIY. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP) Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Dinamika Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Kebumen. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP) Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
www.sumenep.go.id
Published
2018-08-27