Reformasi Birokrasi Mengurai Patologi Koordinasi dalam Perencanaan Pembangunan

Abstract

Kata kunci pengorganisasian mesin birokrasi adalah koordinasi. Koordinasi merupakan elan vital yang sesungguhnya menggerakkan struktur birokrasi untuk taat asas dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya. Pada praktiknya koordinasi telah menjelma menjadi idiom yang mudah diucapkan namun demikian sulit diwujudkan. Dalam proses perencanaan pembangunan, miskoordinasi atau malkoordinasi sebagai praktik patologi koordinasi terjadi karena kegagalan atau ketidakoptimalan antaraktor untuk bekerjasama. Salah satu peraturan perundangan yang mengatur mekanisme koordinasi di Indonesia adalah Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Keberadaan Permendagri No. 54 Tahun 2010 seharusnya dapat menjadi rujukan bagi proses koordinasi dalam perencanaan pembangunan. Namun perbedaan perspektif, cara pandang, cara bersikap, pilihan kebijakan, motivasi hingga kemampuan mengorganisasi dapat disebut sebagai sebab-sebab pokok terjadinya patologi koordinasi.