REFORMASI KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH (Analisis Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA) pada Pemerintah Kabupaten Malang)

Abstract

Reformasi memunculkan konsep pembagian kewenangan pusat dan daerah (otonomi daerah). Dengan adanya kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah maka akan menyebabkan keleluasaan Pemerintah Daerah dalam mereformasi baik sistem administrasinya maupun kelembagaannya, khusunya pada bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset. sehingga nantinya diharapkan akan lebih mampu untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat publik.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas dari bidang pendapatan pengelolan keuangan dan aset setelah terjadinya perubahan bentuk dari bidang-bidang yang terpisah menjadi suatu bentuk badan kemudian direformasi kembali menjadi bentuk dinas. 

Dari hasil analisis data diketahui bahwa bidang urusan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset sesuai dan cocok diterapkan pada bentuk organisasi dinas dan bidang keuangan merupakan bidang yang paling vital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk itu perlu adanya peningkatan efektivitas dan efesiensi kinerja untuk menghadapi masalah yang serupa di masa mendatang.