IMPLEMENTASI “ONE STEP ONE SERVICE MOVEMENT” SEBAGAI ALTERNATIF PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DI BKPP SUMENEP

  • Ani Ahadiani Universitas Wiraraja Sumenep
  • Irma Irawati P Universitas Wiraraja Sumenep
Keywords: One Step One Service Movement, BKPP

Abstract

Kualitas pelayanan publik disinyalir masih rendah, sehingga Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumenep mencoba membuat sebuah trobosan guna meningkatkan kualitas pelayanan melalui program “One Step One Service Movement “. Namun banyak kasus, sebagus dan sebaik apapun tujuan dan konsep program pemerintah ketika diimplementasikan banyak menuai permasalahan. Hal ini dimungkinkan berlaku pula pada program ini. Atas dasar inilah sehingga dilakukan penelitian Implementasi “One Step One Service Movement” Sebagai Alternatif Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian di BKPP Sumenep. Dari masing-masing bahasan atas fokus penelitian, yaitu komunikasi, resource, disposisi dan struktur birokrasi telah diperoleh hasil bahwa pelaksanaan kebijakan One Step One Service Movement sebagai alternatif peningkatan pelayanan Administrasi Kepegawaian di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumenep sudah sudah sesuai dengan prosedur dan meknisme yang telah ditetapkan sebelumnya dan sesuai pula dengan teori model implementasi kebijakan G. Edward III. Walau demikian dalam setiap dimensi masih diperlukan pembenahan dan peningkatan.

References

Barata, Atep, 2003, Dasar-Dasar Pelayanan Prima, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
Boediono, 2003, Manajemen Pelayanan Publik, Kencana Prenada, Jakarta
Lukman, 2000 , Administrasi Pelayanan Publik, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Nasution, 2001, Manajemen Mutu Terpadu, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Nugroho, Riant, 2009. Public Policy, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
Nurmandi, 1999, Good Governance Dan Pelayanan Publik, Balai Pustaka, Jakarta
Purnama, Nursya’bani, 2006, Manajemen Kualitas Perspektif Global, Ekonisia, Yogykarta.
Saksono, Slamet, 1997, Administrasi Kepegawaian. Kanisius, Yogyakarta.
Satori, Djam’an, dkk. 2009. MetodologiPenelitian Kualitatif. Alfabeta, Bandung.
Subarsono, 2005. Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
Sutinah, Suyanto Bagong, 2010, Metode Penelitian Sosial (berbagai alternative pendekatan), Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Tangkilisan, S. 2005, Manajemen Publik, Mandar Maju. Bandung
Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi. Lukman Offset YPAPI, Yogyakarta.
Tayibnapis, Burhanudin. 1995. Administrasi Kepegawaian Suatu Tinjauan Analitik. PT Anem Kosong Anem, Jakarta.
Thoha, Miftah. 2007, Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Wahab, Solichin A. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. UMM Press, Malang
Waluyo, 2007, Reformasi Administrasi Negara , Remaja Rosdakarya, Bandung
Widodo Joko. 2007. Analisis Kebijakan Publik. Bayumedia Publishing, Malang.
Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses kebijakan Publik. Media Pressindo, Yogyakarta.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009
Keputusan MENPAN No. 63 Tahun 2004 dalam Pelayanan Publik di Era Reformasi,
www/http.pelayanan.public.go.id /10/12/12).
Published
2018-08-20