SOSIAL POLITIK BIROKRASI (Suatu Kajian Memangkas Premanisme Birokrat dalam Pemerintahan Daerah)

Abstract

Birokrasi dengan segala macam cacatnya menjadi milik pemerintah”, dan bentuk kecacatan seperti ini terjadi di Indonesia. Sepanjang ada asumsi bahwa birokrasi adanya hanya sebuah tindakan yang tidak mempunyai keleluasaan (nondiscretionary), maka tidak akan berguna jika memikirkan hal itu dalam konteks sistem politik yang lebih umum. Apa yang terlihat sebagai birokratik mungkin sebenarnya bersifat politis, dan mereka yang melakukan keputusan birokratik dalam alasan untuk melakukan kepentingan politik. Politik melibatkan perlindungan dan promosi kepentingan organisasi ketimbang promosi sebuah partai politik atau lainnya. Birokrasi itu sendiri diberikan peranannya dalam pembuatan hukum yang signifikan seperti halnya peranan penting dalam memberi nasehat kepada pemimpin politik, melalui mekanisme. Pada akhirnya, birokrasi mempunyai keuntungan bahwa mereka selalu mempunyai struktur formal, yang tidak harus selalu menjadi pelaku politik yang penting pada sisi input sistem politik. Struktur formal, bagaimanapun juga merupakan tempat penting untuk memulai memangkas premanisme birokrasi yang terdapat dalam kekuasaan struktural.