REFORMASI PENDIDIKAN NON FORMAL UNTUK MENGURANGI PENGANGGURAN DI ERA OTONOMI DAERAH; PERSPEKTIF GOVERNANCE

Abstract

Gugatan terhadap pendidikan nasional saat ini banyak berkisar pada kualitas para lulusan yang tidak cocok dengan kebutuhan dunia usaha. Ketidaksesuaian (mismacth) ini menjadi isu utama dalam polemik antara dunia pendidian dan dunia usaha. Penyelengaraan pendidikan belum berorientasi ke dunia luar dan belum dapat mengantisipasi perkembangan kebutuhan pasar kerja, sehingga tingkat pengangguran menjadi meningkat. Dalam sebuah konteks sosial politik yang makin demokratis, pembangunan bidang pendidikan di daerah dan hasil-hasilnya harus bisa bersifat inklusif dalam arti mampu menjadikan dirinya “milik” semua segmen masyarakat, tanpa kecuali. Dengan kata lain, dengan adanya otonomi daerah yang landasan berpikirnya mengacu pada good governance, maka dalam menyusun perencanaan pembangunan bidang pendidikan di daerah kini tidak perlu dituntun oleh pusat dan dengan model yang ditetapkan berdasarkan preferensi pusat. Oleh karena itu, mau tak mau pendidikan harus dikelola secara desentralisasi dengan memberikan tempat seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat. Sebagai implikasinya, pendidikan menjadi usaha kolaboratif yang melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnva. Partisipasi pada konteks ini, berupa kerjasama antara warga dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, menjaga dan mengembangkan aktivitas pendidikan (governance). Sedangkan Pendidikan Berbasis Masyarakat merupakan perwujudan demokratisasi pendidikan melalui perluasan pelayanan pendidikan untuk kepentingan masyarakat. Pendidikan Non Formal Berbasis Masyarakat adalah model penyelenggaraan pendidikan non formal yang bertumpu pada prinsip “dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat”. Masyarakat perlu diberdayakan, diberi peluang dan kebebasan untuk mendesain, merencanakan, membiayai, mengelola dan menilai sendiri apa yang diperlukan secara spesifik di dalam pendidikan non formal yang berorientasi pasar tenaga kerja dan sektor wirausaha.