REFORMASI PENDIDIKAN NON FORMAL UNTUK MENGURANGI PENGANGGURAN DI ERA OTONOMI DAERAH; PERSPEKTIF GOVERNANCE
Abstract
Gugatan terhadap pendidikan nasional saat ini banyak berkisar pada kualitas para lulusan yang tidak cocok dengan kebutuhan dunia usaha. Ketidaksesuaian (mismacth) ini menjadi isu utama dalam polemik antara dunia pendidian dan dunia usaha. Penyelengaraan pendidikan belum berorientasi ke dunia luar dan belum dapat mengantisipasi perkembangan kebutuhan pasar kerja, sehingga tingkat pengangguran menjadi meningkat. Dalam sebuah konteks sosial politik yang makin demokratis, pembangunan bidang pendidikan di daerah dan hasil-hasilnya harus bisa bersifat inklusif dalam arti mampu menjadikan dirinya “milik” semua segmen masyarakat, tanpa kecuali. Dengan kata lain, dengan adanya otonomi daerah yang landasan berpikirnya mengacu pada good governance, maka dalam menyusun perencanaan pembangunan bidang pendidikan di daerah kini tidak perlu dituntun oleh pusat dan dengan model yang ditetapkan berdasarkan preferensi pusat. Oleh karena itu, mau tak mau pendidikan harus dikelola secara desentralisasi dengan memberikan tempat seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat. Sebagai implikasinya, pendidikan menjadi usaha kolaboratif yang melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnva. Partisipasi pada konteks ini, berupa kerjasama antara warga dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, menjaga dan mengembangkan aktivitas pendidikan (governance). Sedangkan Pendidikan Berbasis Masyarakat merupakan perwujudan demokratisasi pendidikan melalui perluasan pelayanan pendidikan untuk kepentingan masyarakat. Pendidikan Non Formal Berbasis Masyarakat adalah model penyelenggaraan pendidikan non formal yang bertumpu pada prinsip “dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat”. Masyarakat perlu diberdayakan, diberi peluang dan kebebasan untuk mendesain, merencanakan, membiayai, mengelola dan menilai sendiri apa yang diperlukan secara spesifik di dalam pendidikan non formal yang berorientasi pasar tenaga kerja dan sektor wirausaha.
References
Baedhowi, 2010. Implementasi kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan: studi kasus di kabupaten Kendal dan kota Surakarta (Online) diakses 21 April 2012 dari http://lontar.ui.ac.id/opac/themes
Becker G.S. 1993. Human Capital, A theoritical and Empirical Analysis with Speccial reference to Education. Chicago, University of Chicago P ress
Crouch L.A. and F.H. Healey, 1997. Education Reform Support. Volume One: Overview and Bibliography, SD 4 Publication Series, Paper No. 47 (Washington, DC: Office of Sustainable Development).
Dryden, Gordon dan Jeanette Vos. 1999. The Learning Revolution. New Zealand : The Learning Web
Fennes, Helmut and Otten, Hendrik, 2008. Quality In Non-Formal Education And Training In The Field Of European Youth Work, http://www.salto-youth.net/totstrategy/.
Fiske, Edward B. 1998. Desentralisasi Pengajaran: Politik dan Konsensus, Jakarta: Penerbit Grasindo
Fordham, P. E., 1993. Informal, non-formal and formal education programmes in
YMCA George Williams College ICE 301 Lifelong Learning Unit 2, London: YMCA George Williams College.
Galbraith, Michael W., 1992, Education In The Rural American Community: A Lifelong Process, USA: Krieger Publishing Company
Harbison, R. & Hanushek, E. (1992). Education Performance of the Poor: Lessons from Northeast Brazil. New York :Oxford University Press.
Hasan, Ani M., 2003. Pengembangan Profesionalisme Guru di Abad Pengetahuan. (Online: Http//www.pendidikan network.com), Diakses tanggal 10 November 2012.
Healey, F. Henry and DeStefano, Joseph, 1997. Education Reform Support: A Framework for Scaling Up School Reform, Academy for Educational Development or Education Commission of the States USA
Jalal, F. dan Supriadi, D. 2001 . Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakart a: Adicita Karya N usa.
Kumars, D. 1989. Sistem Pendidikan Dasar dan Menengah dan Pendidikan Tinggi suatu Perbandingan di Beberapa Negara. Jakarta : Depdikbud, Dikti, P2LPTK.
Mawhood, Philip (ed.), 1983. Local Government in the Third World: The Experience of Tropical Africa. Chichester, UK: Wiley.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Pigozzi, M. J., 1999. Education in Emergencies and for Reconstruction: a Developmental Approach, New York: UNICEF.
Purnell, RF & Gotts. EE. 1983. An Approach for Improving Parent Inovement Though More Effective School Home Communications. New Orleans: L.A Southern Assosiation of Colleges and Schools
Rondinelli, Dennis A. 1981. Government Decentralization in Comparative Perspective : Theory and Practice in Developing Countries, International Review of Administrative Science, Volume XLVII, Number 2.
Rogers, Alan, 2004. Looking Again At Non-Formal And Informal Education – Towards A New Paradigm, CRICED: University of Tsukuba
Savas, E.S.1997. Privatization and Public Partnerships. LLC, New York-London: Chatham House Publishers, Seven Briges Press.
Sirozi, Muhammad. 2005. Dinamika Hubungan Antara Kepentingan dan PraktikPenyelenggaraan Pendidikan. Raja Gravindo Persada. Jakarta.
Stewart, Thomas A. 1997. Intelectual Capital. Terjemahan T. Hermaya, Jakarta: Penerbit Elex Komputindo.
Sudjana SF, Djudju. (1983). Pendidikan Nonformal (Wawasan-Sejarah-Azas), Theme, Bandung.
Suharsaputra, Uhar, 2012, Pendidikan Nonformal, diakses pada tanggal 28 November 2012 dari www. suharsaputra, uhar. com
Teisman, R Geert & Erik, Klijn Hans. 2002 Partnership Arrangements : Governments Rhetoric or Governance Scheme Public Administration Review , Marc/ April , Vol 62 No 2.
Tight, M., 1996. Key Concepts in Adult Education and Training, London: Routledge.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Yamin, Moh. 2007. Peringkat Pendidikan Turun dari 58 ke 62 diakses tanggal 4 Mei 2012 dari: http://jipkendal.wordpress.com/2007/12/12
Yunus, Muhamad ,2008 Pendidikan Holistik pada Era Otonomi Daerah. Malang:
Surya Pena Gemilang
www.hdr.undp.org/ Global Reports - Countries- Human Development Index 2011
www.antaranews, DPR: Tingginya Pengangguran Terdidik jadi PR Pemerintah (Kamis, 10 Mei 2012)