PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Abstract

Suatu kaidah dalam hukum Islam pada QS Annisa Ayat 34 dianggap sebagai legitimasi kekerasan fisik terhadap istri sehingga Islam dituding sebagai agama tidak ramah terhadap perempuan. Sedangkan dalam  Hukum positif di Indonesia dan di dalam UU No. 23 Th 2004 didalamnya jelas-jelas melarang dan menghukum seorang suami yang melakukan kekerasan terhadap istrinya. Atas dasar perbedaan tersebut maka dalam penelitian Hukum normatif yang meninjau permasalahan dengan mengkaji pasal-pasal dalam perundang-undangan Hukum positif maupun  Hukum islam khususnya tentang kekerasan dalam Rumah tangga, menunjukkan bahwa masih perlu adanya penyempurnaan terhadap ketentuan yang diatur baik dalam KUHP maupun UU PKDRT baik dari segi kaidahnya maupun sanksi pidananya. Sedangkan terhadap agama islam yang dianggap melegitimasi kekerasan terhadap istri pada dasarnya tidaklah demikian karena sesungguhnya makna yang terkandung dalam QS Annisa Ayat 34 tersebut justru berupaya meminimalisir bahkan perlahan-lahan ingin menghapus kebiasaan pemukulan terhadap istri.

Perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan baik dalam UU PKDRT maupun  Hukum islam pada dasarnya telah mengarah pada perlindungan hukum yang bersifat konkrit yang melindungi kepentingan korban secara langsung, justru KUHP sebagai sumber  Hukum di Indonesia menunjukkan adanya perlindungan yang bersifat abstrak yaitu perlindungan hukum dalam bentuk pengkualifikasian kekerasan fisik terhadap istri sebagai tindak pidana beserta ancaman pidananya.