PUBLIC CORNER

Peran Teknologi Informasi dalam Peningkatan Tata Kelola Sumber Daya Manusia: Studi Kasus Sistem Informasi Kepegawaian SIMASTER

Abim Sastrawan — 2026-06-29

This study aims to analyze the contribution of the Integrated Civil Servant Management Information System (SIMASTER) in improving human resource governance within government institutions. The research is grounded in the growing need for digital transformation to enhance the efficiency, effectiveness, and transparency of personnel administration. Using a qualitative approach through literature review and document analysis, this study examines implementation reports and supporting data related to SIMASTER. The findings indicate that the system significantly accelerates administrative processes, reduces manual resource usage, and lowers operational costs. In terms of effectiveness, SIMASTER improves data accuracy, speeds up performance information processing, and enhances employee satisfaction with digital personnel services. The system also strengthens transparency through open data access and digital audit mechanisms that minimize the risk of data manipulation. The study concludes that SIMASTER plays a strategic role in advancing bureaucratic reform and modernizing human resource management. Recommendations include strengthening staff competencies, improving system security, and fostering a digital work culture.

Representasi Politik Perempuan di Rwanda : Kenyataan dan Paradoks

Muhamad Fathan Mandela — 2026-06-29

Artikel ini mengkaji representasi politik perempuan di parlemen Rwanda. Secara global, representasi perempuan hanya sebesar 25,5%, namun kondisi di Rwanda melampaui batas-batas global tersebut. Pada tahun 2018, representasi perempuan Rwanda di parlemen mencapai 61%, sebuah persentase yang tinggi yang pada akhirnya menjadikan Rwanda sebagai pemimpin dunia dalam hal representasi perempuan di parlemen. Secara konstitusional, Rwanda menerapkan kuota 30% untuk parlemen dan badan-badan pengambil keputusan lainnya. Makalah ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil sumber data melalui pendekatan literatur. Hasil dari tingginya representasi perempuan di parlemen ditunjukkan oleh adanya kebijakan pro-gender, seperti undang-undang warisan, undang-undang khusus mengenai hak-hak perempuan hamil dan menyusui di tempat kerja. Namun, beberapa akademisi menganggap bahwa terdapat paradoks di Rwanda, sebuah negara dengan persentase representasi perempuan yang tinggi ternyata memiliki iklim demokrasi yang buruk, meskipun menerapkan sistem multipartai namun dalam praktiknya hanya ada satu partai yang berkuasa, yaitu RPF, banyak anggota parlemen perempuan merupakan anggota RPF sehingga para anggota parlemen memiliki kewajiban loyalitas kepada partai, bukan kepada konstituen mereka

Kata Kunci: Rwanda, Representasi Politik Perempuan, Paradoks

Partisipasi Simbolik? Keterlibatan Masyarakat dalam Program Rumah Desa Sehat Untuk Pencegahan Stunting di Desa Bangah Sidoarjo

Dina Faradilah — 2026-06-29

This study aims to analyze the level and depth of community participation in the Healthy Village House Program (RDS) as an effort to prevent stunting in Bangah Village, Sidoarjo Regency. The focus of the research is directed at community involvement in the stages of planning, implementation, utilization of results, and program evaluation. This study uses a qualitative approach with a descriptive method through interview, observation, and documentation techniques. Data analysis was carried out interactively to identify the form, quality, and influence of community participation on the running of the program. The results of the study show that the community has been involved in all stages of the program and has felt real benefits, especially in improving nutritional knowledge, access to health services, and receiving Supplementary Feeding (PMT). However, community participation is still more dominant in the aspect of presence and utilization of program benefits than in strategic decision-making and policy management. Thus, participation in the RDS Program in Bangah Village is on the spectrum between symbolic and substantive, tending to be procedural and semi-substantive. This study confirms that the success of stunting prevention is not only determined by the achievement of the program, but also by the quality and depth of community involvement in village health governance

Analisis Komparatif Pendekatan Diplomasi Iklim Amerika Serikat dan China di Negara-Negara Kawasan Pasifik Selatan

Dahriadi Dahriadi — 2026-06-29

Dalam beberapa dekade terakhir, perubahan iklim tidak lagi dipandang semata-mata sebagai persoalan lingkungan. Isu ini telah berkembang menjadi instrumen strategis yang dimanfaatkan negara-negara besar dalam kebijakan luar negerinya, terutama di kawasan Pasifik Selatan yang sangat rentan terhadap dampak lingkungan. Penelitian ini membandingkan pendekatan diplomasi iklim Amerika Serikat dan China di negara-negara kawasan Pasifik Selatan, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang dihadapi masing-masing. Dengan metode deskriptif-kualitatif komparatif berbasis data sekunder melalui studi kepustakaan, penelitian ini menerapkan konsep kebijakan luar negeri dan diplomasi iklim sebagai kerangka analisis. Temuan menunjukkan bahwa AS lebih mengedepankan multilateralisme dan penguatan kapasitas kelembagaan, sedangkan China menekankan kerja sama bilateral yang pragmatis melalui bantuan pembangunan dan proyek energi bersih. Keduanya memanfaatkan diplomasi iklim bukan sekadar sebagai komitmen lingkungan, melainkan sebagai instrumen geopolitik di kawasan yang bernilai strategis tinggi.

PELAKSANAAN PROGRAM PETANI RAMAH LINGKUNGAN BERKELANJUTAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN GREEN ECONOMY NASIONAL

Nasha Presly Caurelysia — 2026-06-30

Abstrak

Kabupaten Ngawi merupakan salah satu sentra produksi padi nasional, tetapi masih menghadapi persoalan rendahnya adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan di tingkat petani. Sejak 2021, Pemerintah Kabupaten Ngawi mengembangkan Program Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan (PRLB) melalui pelatihan pupuk organik cair, pestisida nabati, pengendalian hama berbasis ekosistem, dan penguatan kelembagaan petani. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan PRLB di Kecamatan Paron serta kontribusinya dalam mendukung green economy nasional. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam terhadap informan dari Dinas Pertanian, BPP Kecamatan Paron, pemerintah kecamatan, dan kelompok tani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola PRLB telah berjalan melalui pelatihan, pendampingan, dan koordinasi kelembagaan, namun masih menghadapi kesenjangan partisipasi petani, keterbatasan jumlah penyuluh, serta resistensi petani terhadap perubahan pola budidaya. PRLB telah memperkuat pemberdayaan pengetahuan, tetapi pemberdayaan ekonomi dan sosial belum optimal karena adopsi teknologi masih parsial. Program ini berkontribusi pada arah green economy melalui pengurangan input kimia, sirkularitas pertanian, dan ketahanan pangan lokal.

Kata Kunci: Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan (PRLB); green economy; difusi inovasi; pemberdayaan petani; tata kelola program

INTEGRATED GOVERNANCE DALAM FRAGMENTASI KOORDINASI KELEMBAGAAN PERTANIAN

Zaldi Al Faris — 2026-06-30

Fragmentasi koordinasi kelembagaan pertanian merupakan persoalan struktural yang menghambat efektivitas tata kelola sektor pertanian. Penelitian ini mengkaji pola koordinasi dan bentuk Fragmentasi antar pemangku kepentingan pertanian di Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, sebagai salah satu sentra produksi padi di Jawa Timur. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis proses koordinasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung kemandirian petani serta bentuk Fragmentasi koordinasi kelembagaan dalam perspektif tata kelola terintegrasi . Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui wawancara mendalam terhadap pejabat kecamatan, koordinator BPP, ketua poktan padi, ketua poktan tembakau, dan penyuluh pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi. Hasil penelitian menunjukkan tiga dimensi Fragmentasi , yaitu saluran komunikasi berbasis WhatsApp group tanpa platform terpadu, distribusi bantuan melalui jalur paralel tanpa titik tunggal kendali, serta pelaporan lisan yang tidak terstandardisasi. Penelitian ini merekomendasikan portal digital terpadu, klarifikasi kewenangan kecamatan, dan standardisasi pelaporan poktan sebagai strategi integrasi koordinasi lintas kelembagaan.

Kata Kunci : Fragmentasi koordinasi, kelembagaan pertanian, kelompok tani, Dinas Pertanian, Kecamatan Paron