RELASI BUDAYA POLITIK DI MADURA TERHADAP DEMOKRASI LOKAL: Analisis Reformasi Birokrasi dan Pemilihan Kepala Desa

Abstract

Kajian tentang relasi budaya politik di Madura dengan demokrasi khususnya dalam hal reformasi birokrasi yang menyebabkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Pamekasan dan Pilkades serentak di Sumenep menunjukkan bahwa budaya politik dengan demokrasi dan kepemimpinan lokal di Madura secara umum positif dan relative demokratis. Terjadinya good governance dengan melibatkan masyarakat dalam kepentingan public dan tidak terjadi diskriminasi dalam pencalonan, baik karena faktor afiliasi politik, etnis dan jenis kelamin. Semua warga masyarakat yang memenuhi syarat dapat mencalonkan diri sebagai kandidat. Namun dalam pemilihan Pilkades di Sumenep masih ada hal-hal yang dapat menciderai demokrasi, antara lain: Pertama, muculnya calon tunggal. Dari 90 desa yang melaksanakan Pilkades, ada 2 desa yang memiliki satu calon atau calon tunggal. Kedua, maraknya isu money politics. Meskipun sulit dibuktikan, pemilihan kepala desa di Madura, termasuk di Kabupaten Sumenep, sejak masa dulu hingga saat ini tidak bisa meniadakan Praktik money politics. Selain itu Praktik open house para calon kades beberapa bulan sebelumnya dari pemberian sangu kepada calon pemilih. Akan tetapi hal-hal yang berpotensi menciderai demokrasi tersebut di masa yang akan datang dapat diminimalisasi melalui pendidikan politik secara terus-menerus.