https://ejournalwiraraja.com/index.php/FH <p style="text-align: justify;"><strong>Jurnal Jendela Hukum</strong> adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Wiraraja dengan kode ISSN (Cetak): 2355 - 5831 dan ISSN (Online): 2355 – 9934, serta DOI: 10.24929. Tujuan pembuatan Jurnal Jendela Hukum adalah sebagai media komunikasi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Jurnal Jendela Hukum terbit rutin dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan April dan September dengan 8 artikel per nomor terbitan. Jurnal Jendela Hukum berfokus pada kajian permasalahan hukum di Indonesia dan internasional yang mencakup isu Hukum Perdata, Hukum Perusahaan dan Dagang, Kebijakan dan Hukum Peradilan Pidana, Hukum Tata Negara dan Hak Asasi Manusia, Hukum Tata Negara dan Pemerintahan, Hukum Lingkungan Hidup, Hukum Pertanahan, dan Properti, Hukum Kekayaan Intelektual dan Informasi, Hukum Internasional, Hukum Islam, Teori Hukum, Metodologi, Ideologi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (ADR).&nbsp;Jurnal Jendela Hukum menerima karya tulis ilmiah berupa penelitian, konseptual, dan resensi buku baru di bidang Hukum. Artikel yang diterbitkan merupakan karya asli penulis, bukan hasil karya tulis dari pihak lain dan penulis bertanggung jawab atas tulisannya yang diterbitkan dalam jurnal ini.</p> Fakultas Hukum Universitas Wiraraja en-US Jurnal Jendela Hukum 2355-5831 <ul> <li> <div style="text-align: justify;">Penulis mempertahankan hak cipta dan memberikan jurnal hak publikasi pertama dengan karya yang dilisensikan secara bersamaan di bawah&nbsp;<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/" rel="license"><img src="https://i.creativecommons.org/l/by-nc/4.0/80x15.png" alt="Creative Commons License">&nbsp;&nbsp;</a><strong><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/" rel="license">Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License</a>.</strong></div> </li> <li> <div style="text-align: justify;">Penulis diizinkan dan didorong untuk memposting karya mereka secara online (misalnya, di repositori institusional atau di situs web mereka) karena proses penyerahan tersebut dapat mengarah pada pertukaran yang produktif, serta kutipan karya yang diterbitkan lebih awal dan lebih besar.</div> </li> </ul> https://ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/5494 <p>Di Indonesia, banyak platform fintech yang menawarkan produk investasi pada berbagai aset finansial, salah satunya melalui penggunaan robot trading. Menurut klasifikasi fintech, robot trading termasuk dalam kategori fintech robot advice. Robot trading sendiri adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengotomatisasi aktivitas perdagangan, baik pada transaksi valuta asing (forex), saham (stock), maupun aset kripto (cryptocurrency). Kerangka penelitian ini dirancang menggunakan metode hukum normatif, yang menitikberatkan pada penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dasar dan kerangka hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan dan konsistensi antar berbagai regulasi, baik yang setara maupun yang berada pada tingkat hukum yang berbeda. Dapat disimpulkan bahwa mekanisme binary option menurut OJK berpotensi mengandung unsur perjudian, sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut. Binary option dipandang sebagai aktivitas yang termasuk perjudian dan terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Di Indonesia, trading binary option belum memiliki regulasi atau payung hukum yang jelas dan spesifik. Namun, karena seluruh kegiatan trading dilakukan secara online dan dapat diakses kapan saja, dengan transaksi yang berbasis data elektronik seperti informasi, dokumen, dan perjanjian, maka aktivitas ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).</p> Widhy Andrian Pratama Gunawang Gunawang Adis Nevi Yuliani Djulya Eka Pusvita ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2026-09-30 2026-09-30 13 2 122 133 10.24929/jjh.v13i2.5494 https://ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/5495 <p><em>The purpose of this study is to evaluate regulations regarding The minimum marriage age in Indonesia, as well as the relationship between these age limit policies and marriage dispensations. The method used in this study is normative legal analysis, which involves a review of laws and relevant literature. The findings of the study indicate that Law No. 16 of 2019 stipulates that the minimum age for marriage for both men and women is set at 19 years as a measure to protect children’s rights and prevent early marriage. However, the existence of marriage dispensations granted by the courts still allows for marriages to take place at ages below this requirement. Marriage dispensations can provide legal protection under certain conditions, but they can also undermine The efficacy of strategies designed to elevate the minimum age for marriage. Therefore, their implementation must be carried out carefully, prioritizing</em><em> For the child's well being to ensure child protection and family resilience.</em></p> Cindi Retno Sumarni Dinar Kuntum Maula Adha Nisa Amelia Putri Azis Fathurrokhman ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2026-09-30 2026-09-30 13 2 134 141 10.24929/jjh.v13i2.5495 https://ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/5496 <p><em>The Free Nutritious Meal (MBG) program is a national program that requires a clear legal basis because it involves managing a large amount of state budget and its implementation involves many parties. This study aims to analyze legal certainty in the implementation of MBG as well as the factors causing legal uncertainty, especially in the mechanisms of goods/services procurement and budget accountability. This research uses a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively through legal interpretation and argumentation.</em> <em>The research results show that MBG regulations already have a more complete legal basis, from the 1945 Constitution of Indonesia, laws related to state finances, Presidential Regulation No. 83 of 2024, Presidential Regulation No. 115 of 2025, to BGN technical regulations. However, legal certainty isn’t fully optimal yet because there’s still a need to strengthen aspects like goods/service procurement, division of authority, supervision, and budget accountability. Clear regulations are needed to achieve accountability and efficiency in the use of state budgets.</em></p> Muyassirah Febrianah Geista Nakakasni Anita Anita ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2026-09-30 2026-09-30 13 2 142 159 10.24929/jjh.v13i2.5496