PERANAN PENASEHAT HUKUM DALAM MENDAMPINGI TERSANGKA PADA PROSES PENYIDIKAN

  • Rusfandi Rusfandi Fakultas Hukum Universitas Wiraraja
  • Anita Anita Fakultas Hukum Universitas Wiraraja
Keywords: Negara Hukum, Bantuan Hukum, dan Penasehat Hukum

Abstract

Negara Indonesia adalah suatu Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Ciri-ciri sebagai suatu negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan; peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuasaan apapun. Kekuasaan disini misalnya kekuasaan di luar lembaga yudikatif, yaitu kekuasaan eksekutif ataupun kekuasaan pembuat legislatif. Kehadiran penasehat hukum dalam proses penyidikan disamping sudah menjadi hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, juga jangan sampai tersangka mendapat perlakuan yang sewenang-wenang oleh pihak penyidik. Oleh karena itu, penasehat hukum dalam proses penanganan perkara pidana mempunyai peranan yang sangat penting, karena terhadap suatu dakwaan dari penuntut umum yang disusun secara rapi, perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, maupun mengenai peraturan hukum pidana yang harus dilaksanakan, tersangka mungkin sekali merasa dirinya kecil dan takut. Meskipun sebenarrnya tersangka dapat menyusun pembelaan secara tepat diperlukan pikiran dan perasaan yang tenang, sedangkan ketenangan ini biasanya tidak terdapat pada seorang yang tersangkut dalam perkara pidana sebagai terdakwa. dalam Pasal 69 KUHAP mengenai bantuan hukum, maka dalam hal ini penangkapan dan penahanan antara penyidik dengan penasehat hukum bisa berhubungan langsung. Sehingga, hak-hak daripada tersangka juga terpenuhi. Dalam proses penyidikan dengan hadirnya penasehat hukum bukan berarti menyulitkan proses penyidikan, bahkan akan membantu dalam usaha untuk menemukan salah satu penegak hukum disamping polisi, jaksa, dan hakim yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk menyelesaikan setiap perkara pidana. Oleh karena itu yang menjadi penghambat pelaksanaan bantuan hukum terhadap tersangka karena tersangka tidak mengetahui manfaat tentang bantuan hukum dan tidak mengetahui adanya kesempatan untuk mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma maupun akibat hanya berpedoman secara harfiah saja terhadap KUHAP.

References

Buku
Badan Kontrak Profesi Lampung, Menggerakkan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan, Alumni, Bandung, 1977.
Hakim, Abdul G., Nusantara Mulyana, W. Kusuma, Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum Ke Arah Bantuan Hukum Struktural, Alumni, Bandung, 1981.
Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
Kusumaatmaja, Mochtar, Bantuan Hukum di Indonesia Terutama dalam Hubungannya dengan Pendidikan Hukum, Bina Cipta, Jakarta, 1975.
Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. I, Liberty, Yogyakarta, 2000.
Mertokusumo, Sudikno, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Cet. I, Liberty, Yogyakarta, 2000.
Nasution, Adnan Buyung, Bantuan Hukum Struktural Organisasi dan Pola Geraknya Bantuan Hukum No. 4 Tahun I, Oktober, 1984.
Nawawi, Taktik dan Strategi Membela Perkara Pidana, Cet. II, Fajar Agung, Jakarta, 1988.
Philipus, Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Cet. I, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
Projohamijoyo, Martiman, Penasehat dan Organisasi Bantuan Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
Rachman, Abd., Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia, Alumni, Bandung, 1980.
S. Wojo Wasito, Tito Wasito W., Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Hasta, Bandung, 1983.
Simorangkir, JCT., Kamus Hukum, Cet. VI, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
Suny, Ismail, Mencari Keadilan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Cet. VI, Mandar Maju, Bandung, 1989.
Soekanto, Soerjono, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Indonesia, Cet. IV, UI Press, Jakarta, 1983.
Yuwono, Soesilo, Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP, Alumni, Jakarta, 1983.

Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Published
2022-09-26
Section
Articles
Abstract viewed = 13 times
PDF downloaded = 6 times