PENERAPAN SISTEM STRONG BICAMERALISM : SOLUSI PENGUATAN DPD DITENGAH GEMPURAN PANDANGAN PEMBUBARANNYA

  • Yoga Pratama Widiyanto Fakultas Hukum Universitas Wiraraja
  • Anita Anita Fakultas Hukum Universitas Wiraraja
Keywords: DPD, Kewenangan dan Bikameral

Abstract

Miniman wewenang yang dimiliki oleh DPD menjadi pemicu dari pandangan mengenai pembubaran DPD. Minimnya wewenang yang dimiliki DPD untuk memberikan persetujuan terhadap undang-udang bersama dengan DPR dan presiden seakan membuat DPD sebagai salah satu kamar dalam sistem bikameral tidak berguna. DPD hanya ikut serta dalam pembahasan RUU namun tidak memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan RUU tersebut menjadi undang-undang.Pembubaran DPD bukan menjadi satu-satunya opsi dalam menyelesaikan masalah itu. Maka kemudian keberadaan DPD yang minim wewenang harus dikuatkan dengan sistem strong bicameralism dengan mengamandemen UUD 1945 agar DPD yang merupakan dalam teori parlemen disebut sebagai representatif territorial mampu mengakomodasi kepentingan daerah dalam bentuk undang-undang yang disetujui bersama dengan DPR dan Presiden.

References

Buku
Galang Asmara, Ombudsman Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Laksbang Yustitia, Surabaya, 2012
Qomar, Nurul, Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Sosial Politik, Genius, Makassar, 2020.
Peraturan
Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014
Jurnal
Adventus Toding, DPD dalam Struktur Parlemen di Indonesia: Wacana Pemusnahan Vs Wacana Penghapusan, Jurnal Konstitusi Volume 14 Nomor 2 Tahun 2017 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Published
2022-09-26
Section
Articles
Abstract viewed = 17 times
PDF downloaded = 10 times